Sebuah makalah penelitian terbaru dari Federal Reserve Bank of Minneapolis menunjukkan bahwa aset seperti Bitcoin mungkin perlu dikenai pajak atau dilarang agar pemerintah dapat mengelola defisit secara efektif. Makalah tersebut menyoroti bagaimana keberadaan Bitcoin mempersulit implementasi kebijakan dalam ekonomi di mana pemerintah bertujuan untuk mempertahankan defisit dengan menggunakan utang nominal. Para peneliti mengusulkan bahwa Bitcoin menciptakan 'perangkap anggaran berimbang', yang memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan anggarannya. Mereka berpendapat bahwa Bitcoin, sebagai 'sekuritas sektor swasta' dengan pasokan tetap tanpa 'klaim sumber daya riil', harus dilarang atau dikenai pajak untuk mengatasi masalah ini. Makalah tersebut juga membahas tantangan yang ditimbulkan oleh defisit primer, di mana pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, tidak termasuk pembayaran bunga utang. Amerika Serikat, misalnya, menghadapi defisit primer yang signifikan meskipun mengakumulasi utang nasional yang sangat besar. Temuan makalah tersebut telah memicu diskusi dalam komunitas aset digital, dengan beberapa ahli menganjurkan regulasi atau penghapusan Bitcoin untuk mengatasi masalah redistribusi kekayaan. Baca lebih lanjut berita yang dihasilkan AI di: https://app.chaingpt.org/news