Menurut Cointelegraph, debanking telah muncul sebagai tantangan signifikan bagi perusahaan kripto, terutama yang memengaruhi proyek-proyek kecil yang kekurangan sumber daya finansial dan hukum yang substansial. Mauricio di Bartolomeo, salah satu pendiri Ledn, telah mengusulkan beberapa strategi hemat biaya bagi perusahaan rintisan kripto kecil untuk mengatasi masalah debanking sambil mempertahankan kepatuhan regulasi yang penting untuk membangun hubungan dengan lembaga keuangan.

Bartolomeo menekankan pentingnya mencari penasihat hukum yang terjangkau dari firma hukum yang menawarkan harga khusus untuk perusahaan rintisan. Ia juga menyarankan agar firma kecil mempertimbangkan untuk bermitra dengan bank di negara lain atau beroperasi dalam kerangka kripto hingga mereka dapat membangun hubungan perbankan tradisional. Menyoroti sifat penting kepatuhan regulasi, Bartolomeo menyatakan, "Nomor satu adalah jangan mengabaikan kepatuhan. Begitu Anda mengabaikan kepatuhan, Anda telah kehilangan kepercayaan diri. Jadi, jangan mengabaikan kepatuhan anti pencucian uang (AML) atau know-your-customer (KYC)."

Ledn, seperti banyak perusahaan kripto lainnya, menghadapi debanking selama Operasi Chokepoint 2.0. Namun, perusahaan berhasil bertahan dalam situasi tersebut karena kemitraan perbankan yang beragam, yang memungkinkannya untuk fokus pada kepatuhan regulasi dan menghindari pengawasan yang tidak perlu dari regulator. Pada tahun 2020, Ledn menerima pemberitahuan debanking, yang menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan kripto dalam menjaga hubungan perbankan.

Pada bulan November, para pemimpin industri menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap Operation Chokepoint, dengan para eksekutif kripto berbagi pengalaman penarikan dana dari bank mereka di media sosial. Kapitalis ventura Marc Andreessen menyoroti masalah tersebut selama episode The Joe Rogan Podcast, mengklaim bahwa lebih dari 30 pendiri perusahaan teknologi ditarik dari bank selama operasi tersebut. Ia juga menuduh pemerintahan Biden menghambat inovasi dalam AI dengan memperingatkan investor institusional terhadap perusahaan rintisan AI baru.

Dokumen pengadilan yang dirilis melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA) mengungkapkan bahwa Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) telah meminta beberapa bank untuk menghentikan aktivitas kripto pada tahun 2022. Dokumentasi FDIC yang banyak disunting tersebut menuai kritik dari Hakim Ana Reyes, yang memerintahkan lembaga tersebut untuk memberikan dokumen yang lebih transparan paling lambat Januari 2025. Selain itu, FDIC dilaporkan menekan bank yang melayani klien kripto untuk menghentikan operasinya. Kapitalis ventura Nic Carter menuduh bahwa FDIC, di bawah arahan pemerintahan Biden, secara sengaja menargetkan Silvergate Bank untuk membubarkan klien kriptonya, meskipun bank tersebut solvabilitas pada saat likuidasi. Carter lebih lanjut mengklaim bahwa FDIC memaksa bank untuk membatasi simpanan kripto hingga 15%.