Beberapa penggemar kripto Nigeria percaya bahwa menghentikan perdagangan naira di bursa mata uang kripto akan memperburuk situasi mata uang fiat yang bergejolak.

Rume Ophi, sekretaris eksekutif Pemangku Kepentingan di Asosiasi Teknologi Blockchain Nigeria (SiBAN), mengatakan kepada Cointelegraph bahwa menyalahkan platform cryptocurrency global atas depresiasi naira adalah tidak praktis.

Ophi menekankan bahwa Nigeria dapat mengatur industri mata uang kripto secara efektif melalui kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) pada tahun 2022.

Penurunan tajam naira dan tingkat inflasi sebesar 29,9%, tertinggi dalam hampir tiga dekade, telah membuat pemerintah fokus pada platform yang menyediakan layanan mata uang kripto.

Platform ini menjadi populer untuk berdagang dan membangun nilai informal naira.

Dalam sebuah opini, Iwa Salami, seorang profesor di Universitas East London, berpendapat bahwa cryptocurrency telah disalahkan secara tidak adil karena mendevaluasi mata uang nasional.

Dia menyarankan agar pihak berwenang Nigeria mengadopsi pendekatan peraturan yang seimbang daripada larangan total.

Salami mencatat bahwa meskipun kripto dikaitkan dengan pencucian uang dan perdagangan narkoba, kripto tidak pernah dikaitkan secara langsung dengan devaluasi mata uang:

“Nigeria membutuhkan pendekatan regulasi yang seimbang jika industri ini ingin berkembang tanpa mengganggu stabilitas keuangan dan moneter.

BACA LEBIH LANJUT: CoinGecko Menderita Pelanggaran Data di Vendor Email Pihak Ketiga, Lebih dari 1.9 Juta Detail Kontak Pengguna Terungkap

Sistem keuangan yang stabil dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengelola risiko keuangan.

Pendekatan ini harus melindungi konsumen dan investor.”

Cointelegraph sebelumnya melaporkan tindakan keras Nigeria terhadap platform perdagangan mata uang kripto.

Pihak berwenang menyalahkan platform ini atas depresiasi naira yang cepat pada awal tahun 2024, dengan meneliti Binance, yang menghadapi beberapa tuduhan, termasuk penggelapan pajak.

Salami menekankan bahwa pihak berwenang Nigeria dapat mencapai tujuan mereka melalui peraturan, bukan pelarangan.

Dengan memanfaatkan kerangka peraturan tahun 2022 yang ditetapkan oleh SEC Nigeria, pihak berwenang dapat mewajibkan pertukaran mata uang kripto untuk mengungkapkan identitas pemegang dompet yang terkait dengan aktivitas mencurigakan, dengan menyeimbangkan pengawasan dan inovasi.

Menurut Salami, penerapan global standar internasional untuk aset kripto, seperti rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan, akan memberikan solusi terpadu terhadap kekhawatiran yang diajukan oleh otoritas Nigeria dan regulator lain di seluruh dunia.

Hal ini akan mendorong kejelasan dan konsistensi dalam mengatur aktivitas aset kripto.

Untuk mengirimkan siaran pers (PR) kripto, kirim email ke sales@cryptointelligence.co.uk.