Presiden Joe Biden telah memveto resolusi untuk mencabut Buletin Akuntansi Staf (SAB) 121 SEC, yang menyebabkan reaksi balik dari komunitas cryptocurrency. Veto tersebut, yang diumumkan pada 31 Mei 2024, dipandang oleh pemerintah sebagai hal yang diperlukan untuk melindungi konsumen dan investor. Namun, para pendukung kripto berpendapat bahwa pedoman tersebut, yang mengharuskan lembaga yang memegang aset kripto untuk mencatatnya sebagai kewajiban, menghambat inovasi dan kebebasan finansial.

Meskipun ada dukungan bipartisan untuk mencabut SAB 121, veto Biden dipandang bertentangan dengan keinginan kolektif Kongres dan komunitas kripto. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat telah memilih untuk mencabut pedoman tersebut. Pemerintahan Biden menegaskan bahwa mempertahankan SAB 121 menjamin transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan.

Tokoh-tokoh terkemuka di industri kripto telah menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Biden, dan menggambarkannya sebagai kemunduran bagi industri tersebut. Veto tersebut telah meningkatkan perdebatan mengenai masa depan regulasi kripto di Amerika Serikat, dengan anggota parlemen yang pro-kripto berjanji untuk terus berjuang melawan apa yang mereka lihat sebagai kebijakan pemerintah yang membatasi. Ketegangan antara otoritas pengatur dan industri mata uang kripto terus berlanjut, dan hasilnya akan secara signifikan membentuk masa depan mata uang kripto di Amerika Serikat.