RUU yang disebut FIT21, disiapkan untuk mengatur aset kripto di AS, diterima dengan suara mayoritas di Dewan Perwakilan AS.

Meskipun RUU tersebut disetujui oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mengawasi aset kripto yang terdesentralisasi, SEC dan Pemerintahan Biden dikatakan memiliki kekhawatiran terhadap RUU tersebut. Ketua SEC Gary Gensler khawatir bahwa RUU tersebut kurang memberikan perlindungan bagi investor.

RUU tersebut, yang mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan Republik di Dewan Perwakilan Rakyat, diharapkan dapat menciptakan kerangka peraturan yang jelas untuk aset kripto. Patrick McHenry, Ketua Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan dalam pernyataannya mengenai RUU tersebut bahwa ia yakin bahwa dengan cara ini, AS akan memperkuat kepemimpinan globalnya dalam inovasi dan adopsi teknologi.

Pemerintahan Biden dan SEC prihatin

Langkah penting dalam mengatur aset kripto ini telah menyebabkan Gedung Putih dan SEC mengkhawatirkan beberapa masalah. Regulator mengklaim RUU tersebut memiliki beberapa kekurangan dalam hal perlindungan investor.

Pemerintahan Biden, yang memiliki pemikiran serupa, menentang penerapan RUU tersebut tetapi belum mengancam akan memvetonya. Hal ini memperkuat pandangan bahwa RUU tersebut bisa saja direvisi sebelum menjadi undang-undang.

Ketua SEC Gary Gensler, di sisi lain, mengklaim bahwa FIT21 mengandung beberapa kesenjangan peraturan dan berpendapat bahwa jika RUU tersebut diberlakukan, hal itu dapat merugikan aturan mengenai pengawasan kontrak investor. Gensler yakin situasi ini dapat membahayakan investor dan pasar modal.

Seperti diketahui, Gensler sangat ngotot agar aset kripto ditempatkan di bawah pengawasan SEC. Studi saat ini bertujuan untuk membawa sebagian besar aset kripto di bawah yurisdiksi CFTC. Artinya SEC tetap dinonaktifkan dalam pengawasan aset kripto.