Pada tanggal 13 Mei, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan arahan yang melarang MineOne mengakuisisi real estat di dekat pangkalan rudal strategis. Pemerintah AS menemukan bahwa MineOne, yang sebagian besar dimiliki oleh warga negara Tiongkok, berencana menggunakan properti tersebut untuk penambangan mata uang kripto.

Keputusan tersebut berasal dari kekhawatiran keamanan nasional AS karena kedekatan lokasi tersebut dengan Pangkalan Angkatan Udara Francis E. Warren. Pangkalan ini menampung rudal balistik antarbenua Minuteman III.

Kekhawatiran terhadap keamanan nasional mendorong Presiden AS untuk mengambil tindakan

Arahan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden menyebutkan bahwa MineOne, sebuah perusahaan penambangan mata uang kripto yang sebagian besar dimiliki oleh warga negara Tiongkok, karena real estate yang rencananya akan dibelinya dekat dengan pangkalan rudal strategis AS, dan pangkalan tersebut merupakan elemen kunci dari nuklir AS. triad. sehingga menimbulkan risiko keamanan nasional.

Petunjuk tersebut menyoroti potensi peralatan khusus dan bersumber dari luar negeri di properti tersebut untuk digunakan dalam pengawasan dan spionase, sehingga semakin memperburuk risiko keamanan. Akibatnya, MineOne dan afiliasinya dilarang menyelesaikan transaksi properti tersebut dan diharuskan mendivestasi investasi, menghapus semua peralatan, dan memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan keamanan nasional dalam jangka waktu tertentu.

Keputusan ini mencerminkan kewaspadaan tinggi dan sikap tegas pemerintah AS dalam melindungi keamanan nasional.

Oleh karena itu, transaksi ini dilarang. MineOne dan afiliasinya harus menjual atau mengalihkan seluruh kepemilikan properti dalam waktu 120 hari. Selain itu, mereka harus menghapus semua peralatan dan perbaikan dari lokasi dalam waktu 90 hari dan menyatakan penyelesaian tindakan tersebut.

MineOne dan perusahaan terkaitnya dilarang mengakses properti selama waktu ini dan harus memastikan kepatuhan terhadap perintah tersebut. Mereka juga harus memberikan informasi terkini setiap minggu kepada Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) hingga semua persyaratan terpenuhi.

Departemen Keuangan mengeluarkan pernyataan resmi menyusul perintah presiden tersebut. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Janet L. Yellen menekankan bahwa perintah ini menunjukkan komitmen Presiden Biden dalam melindungi keamanan nasional.

Yellen menekankan peran penting CFIUS dalam menjaga keamanan nasional, khususnya dalam meninjau investasi asing yang dapat menimbulkan risiko terhadap instalasi militer AS yang sensitif, serta transaksi yang melibatkan peralatan dan teknologi khusus.

Selain itu, Asisten Menteri Keuangan untuk Keamanan Investasi Paul Rosen menegaskan kembali bahwa CFIUS mengharapkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu dari pihak-pihak yang dilindungi. Pada saat yang sama, ia memperingatkan bahwa kegagalan dalam mengatasi risiko keamanan nasional secara efektif akan mengakibatkan tindakan tegas, termasuk kemungkinan intervensi presiden. Hal ini mencerminkan sikap serius dan tindakan preventif yang dilakukan pemerintah AS dalam menangani investasi asing untuk memastikan keamanan nasional tidak terancam.

Perintah yang diusulkan oleh Departemen Keuangan sebagai bagian dari proposal pendapatan tahun fiskal 2025 berencana untuk mengenakan pajak hingga 30% pada konsumsi listrik perusahaan pertambangan cryptocurrency. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya konsumsi energi dari aktivitas penambangan cryptocurrency.

Berdasarkan skema ini, perusahaan penambangan mata uang kripto harus melaporkan jumlah dan biaya listrik yang dikonsumsi, termasuk produksi listrik di luar jaringan. Pajak tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai dari 10% hingga mencapai 30% pada tahun ketiga, efektif mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan Cryptocurrency Biden Menimbulkan Kontroversi dan Reaksi Industri

Pemerintahan Biden telah mengambil sikap kebijakan yang lebih ketat terhadap industri mata uang kripto, sebagaimana tercermin dalam pendiriannya terhadap resolusi H.J. Res 109. Resolusi tersebut berupaya untuk mencabut Staff Accounting Bulletin (SAB) 121 yang dikeluarkan oleh SEC. SAB 121 menetapkan bahwa lembaga keuangan harus memasukkan aset digital pelanggan ke dalam neraca mereka, sebuah persyaratan yang secara luas dipandang oleh industri mata uang kripto sebagai persyaratan yang terlalu berat dan memberatkan.

Gedung Putih telah mengklarifikasi bahwa menolak aturan tersebut akan melemahkan perlindungan SEC terhadap investor dan sistem keuangan. Presiden Biden sedang bersiap untuk memveto resolusi tersebut. Posisi pemerintahan Biden menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pencabutan SAB 121, karena percaya bahwa hal itu akan melemahkan perlindungan SEC terhadap investor dan sistem keuangan.

Menanggapi lingkungan peraturan saat ini, para pelaku industri mendukung kandidat politik pro-kripto. Coinbase telah membentuk komite aksi politik (PAC) baru yang disebut “Stand With Crypto” untuk mendukung kandidat pro-crypto secara finansial.

PAC Coinbase telah mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Moonpay, platform fintech yang mendukung perdagangan mata uang kripto. CEO Moonpay Ivan Soto-Wright menekankan pentingnya memajukan inovasi mata uang kripto.

Soto-Wright berkata, “Pemilu tahun ini akan menentukan masa depan industri kami di Amerika Serikat, dan kami memiliki tanggung jawab untuk berdiri dan berdiri bersama organisasi yang ingin secara aktif memajukan inovasi mata uang kripto yang bermanfaat bagi semua orang.”

Selain itu, tokoh komunitas kripto terkemuka seperti Mark Cuban dan Hayden Adams telah memperingatkan bahwa sikap Biden saat ini dapat berdampak pada pemilu mendatang. Peringatan ini sesuai dengan laporan terbaru dari Asosiasi Blockchain. Laporan tersebut menunjukkan bahwa satu dari lima pemilih AS menganggap mata uang kripto sebagai isu kritis, dan banyak yang tidak mempercayai kandidat yang mengganggu mata uang kripto.

Kesimpulan

Industri mata uang kripto menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pemerintah AS mengambil langkah-langkah peraturan yang lebih ketat di bidang mata uang kripto, termasuk memblokir pertambangan milik asing dan mengenakan pajak yang besar pada konsumsi listrik perusahaan pertambangan mata uang kripto. Namun, langkah-langkah ini juga mencerminkan penekanan pemerintah terhadap keamanan nasional dan perlindungan lingkungan.

Dengan latar belakang ini, komunitas mata uang kripto dan pelaku industri secara aktif mencari solusi untuk melindungi dan memajukan masa depan industri mereka dengan mendukung kandidat dan kebijakan politik yang pro-kripto. Pembentukan komite aksi politik “Stand With Crypto” Coinbase, dan partisipasi aktif para pemimpin industri, menunjukkan tekad kuat industri cryptocurrency untuk melindungi kepentingannya dan mempromosikan inovasi teknologi.

Menjelang pemilu, mata uang kripto telah menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian pemilih Amerika, dan arah kebijakannya akan berdampak besar pada masa depan industri ini. #比特币挖矿 #拜登 #加密货币法规 #美国