Ukraina akan membekukan rekening penyelundup uang krisis perang. 🇮🇩💰
Ketika Ukraina bergulat dengan kompleksitas konflik berkepanjangan dengan Rusia yang memasuki tahun ketiga, parlemen telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi penurunan jumlah tentara sukarelawan. Sebuah langkah yang signifikan adalah dengan disetujuinya peraturan yang lebih ketat untuk memobilisasi calon anggota militer, disertai dengan usulan untuk membekukan rekening bank bagi mereka yang menghindari wajib militer. Hal ini memicu diskusi tentang peran mata uang kripto dalam menghadapi potensi sensor keuangan.
Seruan Presiden Zelensky untuk menambah 500.000 tentara menghadapi perlawanan dari negara-negara Uni Eropa, sehingga mendorong parlemen untuk menyetujui rancangan undang-undang yang memperketat peraturan mobilisasi dan menurunkan usia wajib mobilisasi.
Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah akan membekukan rekening bank dan aset para penghindar wajib militer. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tentara dan memperkuat ketahanan negara di saat krisis.
Kontrol historis terhadap penerbitan mata uang oleh pemerintah, ditambah dengan pembekuan rekening, menimbulkan kekhawatiran etika. Di sini, mata uang kripto muncul sebagai sarana penyimpanan dan transfer nilai yang terdesentralisasi dan tahan sensor.
Teknologi Blockchain, tulang punggung mata uang kripto, memastikan transparansi, keamanan, dan kekekalan. Di saat terjadi gejolak politik atau ketidakpastian ekonomi, mata uang kripto memberdayakan individu dengan memungkinkan mereka mempertahankan kendali atas aset mereka.
Mengambil pelajaran dari negara-negara seperti Venezuela yang menghadapi hiperinflasi dan pengendalian keuangan, Bitcoin telah terbukti memberikan bantuan finansial. Transaksi langsung antar individu, tanpa perantara, menawarkan otonomi dan kebebasan finansial.
Dengan kurang dari 1% populasi dunia yang saat ini menggunakan Bitcoin, terdapat potensi besar untuk peningkatan adopsi, terutama di wilayah di mana lebih dari 50% penduduknya hidup di bawah rezim otoriter.