Menurut Cointelegraph, Kosovo tengah meningkatkan literasi keuangannya dalam mata uang kripto saat para pemimpin keuangan setempat berpartisipasi dalam lokakarya selama beberapa hari. Dari tanggal 24 September hingga 26 September, para pemimpin Unit Intelijen Keuangan (FIU) Kosovo akan bergabung dengan Aksi CYBERKOP dari Proyek Octopus, sebuah inisiatif dari Dewan Eropa, untuk mengadakan lokakarya tentang mata uang kripto dan tantangan yang terkait dengan mata uang digital.

Lokakarya ini bertujuan untuk menyatukan para ahli intelijen keuangan, penegak hukum, jaksa penuntut, dan Bank Sentral Kosovo untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan lokal tentang mata uang digital dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP). Lokakarya ini juga bertujuan untuk menyediakan lembaga-lembaga ini dengan perangkat yang lebih baik untuk melacak dan menyita transaksi mata uang digital ilegal. FIU, departemen keuangan utama dalam pemerintahan Kosovo, memelihara komunikasi elektronik dengan lembaga keuangan dan lembaga pemerintah.

Sasaran utama lain dari sesi ini adalah untuk memperdalam pemahaman kerangka hukum yang ada seputar mata uang digital dan aspek perizinan. Lokakarya ini juga berencana untuk membahas komponen yang berkaitan dengan operasi dan investigasi, yang bertujuan untuk membekali para pemimpin keuangan lokal Kosovo dengan keterampilan untuk menyita aset virtual dan menangani kasus pidana yang melibatkan mata uang kripto, berdasarkan panduan Dewan Eropa tentang penyitaan mata uang kripto.

Kosovo terus menghadapi perselisihan mengenai legitimasinya sebagai sebuah negara, tetapi menerima dukungan signifikan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang telah secara aktif memantau dan mengatur industri kripto di wilayah masing-masing. UE adalah salah satu wilayah pertama di dunia yang mengesahkan dan menerapkan paket regulasi komprehensif untuk mengatur ruang kripto. Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) mulai berlaku pada Juni 2023. Ke-27 negara anggota UE memiliki waktu hingga 2026 untuk mempersiapkan bisnis dan lembaga lokal untuk mematuhi undang-undang MiCA, setelah itu penegakan akan diterapkan. Negara-negara anggota telah mengembangkan strategi mereka sendiri untuk menerapkan aturan tersebut, dengan negara-negara seperti Irlandia dan Spanyol mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempersiapkan perusahaan aset digital dalam yurisdiksi mereka untuk masa depan.