Menurut Odaily, putusan terbaru dari Internal Revenue Service (IRS) AS yang mewajibkan bursa terdesentralisasi (DEX) untuk mematuhi standar pelaporan yang sama dengan pialang tradisional telah memicu kritik signifikan dari para eksekutif mata uang kripto dan pakar hukum. Katherine Minarik, Kepala Bagian Hukum Uniswap, menyatakan bahwa ada banyak cara untuk menentang aturan ini, dan menekankan bahwa aturan ini memang harus ditentang. Ia mempertanyakan alasan IRS, dengan menyatakan bahwa putusan tersebut secara tidak tepat mengkategorikan platform DeFi sebagai pialang, meskipun peran mereka terbatas dalam proses perdagangan.
CEO Uniswap Hayden Adams menyuarakan kekhawatiran serupa, dengan harapan keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui Congressional Review Act (CRA) atau gugatan hukum. Peraturan baru IRS, yang diumumkan pada tanggal 27 Desember, mewajibkan pialang untuk melaporkan total keuntungan dari transaksi aset digital, termasuk mata uang kripto, stablecoin, dan NFT. Cakupan yang diperluas ini kini mencakup platform DeFi front-end dan akan diterapkan pada tahun 2027.
Para kritikus berpendapat bahwa persyaratan ini tidak sesuai dengan sifat desentralisasi platform tersebut, yang sering kali tidak memiliki infrastruktur untuk pelaporan tradisional. Robin Singh, CEO platform pajak kripto Koinly, memperingatkan bahwa kepatuhan dapat membebankan beban operasional dan teknis yang signifikan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Singh menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh struktur desentralisasi platform ini dalam memenuhi standar pelaporan tradisional.
Bill Hughes, seorang pengacara di perusahaan pengembangan blockchain Consensys, menggambarkan putusan tersebut sebagai "semua biaya, tidak ada manfaat," mengkritik dampak globalnya dengan mengharuskan pengguna AS dan internasional untuk menyerahkan laporan. Ia memperkirakan bahwa peraturan tersebut akan menghadapi pengawasan kongres dan potensi pertentangan. Kritikus juga mengecam IRS karena merilis putusan tersebut selama musim liburan, yang menunjukkan bahwa itu adalah upaya yang disengaja untuk membatasi tanggapan publik.
Jake Chervinsky, Kepala Bagian Hukum di perusahaan modal ventura Variant, menyebut aturan tersebut sebagai tindakan "ilegal" yang dilakukan oleh "pasukan anti-kripto" pemerintahan sebelumnya. Ia yakin bahwa pengadilan atau pemerintahan baru dapat membatalkan keputusan tersebut.