Mantan Anggota Dewan Dituduh Menyembunyikan Kepemilikan Cryptocurrency
Dalam salah satu kasus paling terkenal di Korea Selatan, Kim Nam-guk, mantan anggota Partai Demokrat, telah dituduh dengan sengaja menyembunyikan kekayaan cryptocurrency-nya. Jaksa telah meminta hukuman penjara enam bulan untuk Kim karena gagal melaporkan jumlah aset kripto yang signifikan dalam pengungkapan keuangan wajib kepada Majelis Nasional. Kasus ini menyoroti sikap ketat Korea Selatan terhadap penghindaran pajak yang melibatkan aset digital.

Insiden ini telah menghidupkan kembali perdebatan tentang perpajakan cryptocurrency dan perlunya perlakuan yang adil terhadap investor kecil yang sering melihat aset kripto sebagai jaring pengaman finansial.

Bagaimana Kim Menyembunyikan Aset Kriptonya?

Menurut jaksa, Kim dengan sengaja menyembunyikan kepemilikan kriptonya dari komite etika Majelis Nasional, yang mengawasi pengungkapan keuangan para pembuat undang-undang. Untuk menghindari kecurigaan, ia mentransfer sebagian besar cryptocurrency-nya ke rekening bank reguler, sehingga tampak seolah-olah ia tidak memiliki aset digital.

Selain itu, ia melaporkan informasi palsu mengenai total kekayaannya, dengan sengaja menyatakan jumlah yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya dimilikinya. Dengan mengonversi beberapa setoran kriptonya menjadi mata uang fiat dan melaporkannya sebagai kepemilikan bank tradisional, ia berhasil menyembunyikan nilai nyata dari cryptocurrency-nya.

Perbedaan pada 2021 dan 2022

Pengungkapan keuangan Kim untuk 2021 dan 2022 mengungkapkan perbedaan besar. Pada tahun 2021, ia melaporkan aset senilai sekitar 1,2 miliar won, tetapi jaksa memperkirakan ia memiliki cryptocurrency yang bernilai 9,9 miliar won selama periode itu.

Pembelaan Kim: Kritik terhadap Sistem Pajak

Meskipun tuduhan yang serius, Kim Nam-guk telah membela dirinya dengan mengkritik pendekatan pajak Korea Selatan saat ini. Bulan lalu, ia menyebut upaya partainya untuk memungut pajak cryptocurrency tidak efisien dan tidak adil bagi pemilih. Partai Demokrat saat ini sedang membahas reformasi pajak, termasuk meningkatkan batas pengurangan pajak untuk aset virtual menjadi 50 juta won, sebuah janji yang dibuat selama pemilihan sebelumnya.

Putusan Pengadilan Dapat Menjadi Preseden

Pengadilan segera akan memberikan putusannya mengenai kasus Kim Nam-guk, sebuah keputusan yang dapat menjadi preseden untuk bagaimana insiden serupa ditangani di masa depan. Untuk mencegah penghindaran pajak lebih lanjut, Korea Selatan perlu menerapkan regulasi yang jelas dan efektif untuk memastikan transparansi dan pengawasan terhadap aset digital.

Kasus ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan toleransi nol terhadap penghindar pajak kripto sambil berusaha untuk regulasi yang lebih baik di pasar aset digital yang berkembang.

\u003ct-19/\u003e, \u003ct-21/\u003e, \u003ct-23/\u003e, \u003ct-25/\u003e, \u003ct-27/\u003e



Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang semua yang penting di dunia cryptocurrency!

Pemberitahuan:

,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami mengingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“