Menurut Odaily, Kongres berupaya meloloskan RUU belanja 'lame-duck' yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran dan membatasi pengaruh Presiden Trump hingga 30 September 2025. Undang-undang ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi kemampuan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk memengaruhi pengeluaran selama sepuluh bulan ke depan. Anggota parlemen berada di bawah tekanan untuk meloloskan RUU tertentu paling lambat 20 Desember, dengan usulan saat ini yang menyatakan bahwa Kongres seharusnya hanya mendanai pemerintah hingga akhir Januari. Pendekatan ini akan memungkinkan Presiden Trump untuk membuat keputusan untuk tahun 2025. Menanggapi perkembangan ini, Elon Musk berkomentar, 'Itu sangat buruk.'
RUU belanja yang diusulkan telah memicu perdebatan sengit di antara para anggota parlemen, dengan beberapa berpendapat bahwa RUU tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional pemerintah, sementara yang lain percaya RUU tersebut melemahkan kewenangan cabang eksekutif. Disahkannya RUU tersebut akan menandai perubahan signifikan dalam cara pengelolaan belanja pemerintah, yang berpotensi menjadi preseden bagi pemerintahan mendatang. Urgensi untuk meloloskan RUU tersebut paling lambat tanggal 20 Desember menyoroti manuver politik yang terlibat, karena Kongres berupaya menyeimbangkan tanggung jawab fiskal dengan strategi politik.
Implikasi dari RUU ini melampaui masalah fiskal langsung, karena dapat memengaruhi lanskap politik yang lebih luas menjelang tahun fiskal 2025. Dengan membatasi kekuatan belanja cabang eksekutif, Kongres bertujuan untuk menegaskan kontrol yang lebih besar atas keputusan anggaran, sebuah langkah yang dapat mendefinisikan ulang hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif. Menjelang tenggat waktu, taruhan politiknya tinggi, dengan kedua belah pihak sangat menyadari potensi dampaknya pada agenda legislatif mereka dan siklus pemilihan yang akan datang.