Menurut ShibDaily, Jaksa Agung Texas Ken Paxton, bersama dengan koalisi 18 negara bagian, telah memulai tindakan hukum terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan anggota pemerintahan Biden-Harris. Gugatan tersebut menuduh mereka secara tidak sah memberlakukan peraturan mata uang kripto yang luas tanpa otoritas hukum yang tepat. Siaran pers dari kantor Jaksa Agung Texas menunjukkan bahwa aturan SEC yang baru mewajibkan platform aset digital untuk mendaftar sebagai bursa efek, dealer, broker, dan lembaga kliring. Pengajuan tersebut menyatakan bahwa persyaratan ini memaksakan kepatuhan hukum sekuritas federal pada platform, meskipun tidak adanya peraturan eksplisit dalam teks undang-undang yang ada.
Namun, SEC berpendapat bahwa regulasi tersebut disahkan oleh Securities Act tahun 1933 dan Exchange Act tahun 1934. Gugatan tersebut berpendapat bahwa undang-undang yang hampir berusia satu abad ini tidak dirancang untuk mengatasi aset digital seperti cryptocurrency. Siaran pers tersebut lebih lanjut mengklaim bahwa tindakan regulasi SEC melebihi kewenangan hukum mereka, yang digambarkan sebagai ultra vires, dan melanggar Administrative Procedure Act. Jaksa Agung Paxton menyatakan, “Birokrat federal di Washington tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kepada Negara bagian bagaimana mereka harus berinteraksi dengan cryptocurrency, dan mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan bidang baru ini dengan kerangka regulasi yang tidak pernah dimaksudkan oleh Kongres.”
Koalisi negara bagian berpendapat bahwa kegiatan staking tidak memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Howey Test, kerangka hukum yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah suatu aset memenuhi syarat sebagai sekuritas. Selain itu, gugatan tersebut menegaskan bahwa hukuman dan pembatasan yang dikenakan pada platform cryptocurrency, tanpa kerangka regulasi yang jelas, telah menciptakan risiko signifikan bagi salah satu sektor ekonomi yang tumbuh cepat di negara ini. Mereka lebih lanjut berargumen bahwa tindakan ini melanggar hak negara bagian untuk mengatur ekonomi mereka sendiri.
Setelah pengumuman gugatan, Komisi Utilitas Publik Texas (PUCT) memperkenalkan regulasi baru yang mengharuskan penambang Bitcoin yang menggunakan jaringan Energy Reliability Council of Texas (ERCOT) untuk mendaftar dan memberikan rincian kunci tentang fasilitas mereka. Langkah ini bertujuan untuk melindungi stabilitas jaringan listrik Texas di tengah berkembangnya operasi penambangan crypto di negara bagian tersebut. Regulasi ini muncul di tengah diskusi tentang munculnya Texas sebagai pusat utama inovasi crypto. Dalam wawancara terbaru, Senator Texas Ted Cruz mengkritik sikap pemerintah federal terhadap cryptocurrency, dengan menyatakan, “Saya tidak ingin birokrat federal memiliki kontrol atasnya.”
Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Pembaca didorong untuk melakukan riset mereka sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berkualitas sebelum membuat keputusan investasi.