• KuCoin akan membebankan PPN 7,5% atas biaya transaksi untuk pengguna Nigeria mulai 8 Juli.

  • Komunitas kripto Nigeria prihatin atas ketidakjelasan otoritas regulasi PPN.

  • KuCoin bertujuan untuk mematuhi Undang-Undang PPN Nigeria meskipun terdapat tantangan konversi kripto-ke-fiat.

KuCoin, bursa mata uang kripto global terkemuka, telah mendeklarasikan kebijakan baru yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7,5% atas biaya transaksi bagi penggunanya di Nigeria mulai 8 Juli. Penyesuaian kebijakan ini, diumumkan melalui saluran resmi KuCoin di X, khususnya menargetkan biaya transaksi daripada keseluruhan jumlah transaksi dan akan mempengaruhi semua jenis transaksi di platform.

KuCoin memperkenalkan PPN 7,5% pada biaya perdagangan untuk Pengguna Nigeria. Kami menulis ini untuk memberi tahu Anda tentang pembaruan peraturan penting yang berdampak pada pengguna kami dari Nigeria. Mulai tanggal 8 Juli 2024, kami akan mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dengan tarif 7,5%  di… pic.twitter.com/Y6elL3RjFi

— KuCoin Afrika (@KuCoinAfrica) 3 Juli 2024

Ketidakpastian Peraturan 

Pengumuman tersebut telah memicu kebingungan dan kekhawatiran di kalangan komunitas kripto Nigeria. Platform tersebut saat ini termasuk yang dilarang oleh pemerintah Nigeria, dan badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengenaan PPN baru ini masih belum diketahui. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan dan transparansi proses pemungutan pajak.

Lucky Uwakwe, presiden Komite Koordinasi Industri Blockchain Nigeria (BICCoN), telah menyatakan kekhawatirannya mengenai mekanisme yang digunakan pemerintah untuk melacak aktivitas pengguna, memverifikasi laporan perdagangan, dan memastikan bahwa pendapatan PPN disetorkan dengan benar. Kekhawatiran ini menggarisbawahi masalah yang lebih luas mengenai kejelasan peraturan dan integrasi operasi mata uang kripto dalam kerangka hukum.

Tantangan dan Upaya Kepatuhan

Menambah kompleksitas, pembatasan Bank Sentral Nigeria dalam mengubah mata uang kripto menjadi fiat menimbulkan tantangan yang signifikan dalam pengiriman PPN yang dipungut. KuCoin, bagaimanapun, telah menyatakan komitmennya untuk mematuhi Undang-Undang PPN Nigeria yang direvisi, yang mengamanatkan PPN atas semua barang dan jasa yang dipasok di negara tersebut, dengan pengecualian khusus yang tercantum dalam Jadwal Pertama.

Juru bicara KuCoin menyoroti bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bursa untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Keuangan 2021. Menurut undang-undang tersebut, PPN berlaku jika pemilik manfaat barang atau hak tersebut adalah wajib pajak yang berdomisili di Nigeria.

Adaptasi Pasar 

Berbeda dengan kekhawatiran tersebut, beberapa analis lokal memandang pengenaan PPN atas transaksi kripto sebagai tanda positif pengakuan pemerintah terhadap aset digital. Rume Ophi, seorang analis kripto lokal, mengatakan bahwa hal ini dapat membuka jalan bagi peraturan kripto formal dan kemungkinan perizinan dalam sektor ini.

Perkembangan yang sedang berlangsung memerlukan pendekatan seimbang yang mendukung inovasi sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan stabilitas pasar.

Baca Juga:

  • Indonesia Akan Memungut Pajak Crypto sebesar 0,1% Mulai Mei

  • KuCoin mencantumkan token $AMB AirDAO dengan pasangan $USDT

  • KuCoin Ventures dan TON Foundation Bergabung untuk Meningkatkan Ekosistem TON

  • Analisis Harga: Mengungkap Jalan KuCoin KCS menuju $37.50 – Sebuah Langkah Strategis di tahun 2024

  • Koibanx, Algorand Akan Membuat Pasar IP untuk Nigeria

Pos KuCoin Menetapkan PPN 7.5% pada Transaksi Kripto Nigeria mulai 8 Juli muncul pertama kali di Crypto News Land.