Kementerian Pertahanan Nasional Jepang mengumumkan kebijakan penerapan AI di militer untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan meningkatkan kemampuan tempur.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang pada tanggal 2 Juli dalam konteks bahwa Pasukan Bela Diri menghadapi banyak tantangan perekrutan karena populasi yang menua dan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan teknologi baru.

Menteri Pertahanan Minoru Kihara menekankan bahwa AI berpotensi menjadi salah satu teknologi utama untuk membantu Jepang mengatasi tantangan ini.

Kebijakan baru ini berfokus pada 7 bidang prioritas penerapan AI, termasuk: mendeteksi dan mengidentifikasi target menggunakan radar dan citra satelit, mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, serta pada kendaraan militer.

Penerapan AI diharapkan dapat membantu Jepang meningkatkan kecepatan tempur, mengurangi kesalahan manusia, serta menghemat tenaga dan biaya tenaga kerja.

Langkah Jepang ini dilakukan ketika AS sedang mempertimbangkan penggunaan AI untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan memproses data dalam jumlah besar guna meningkatkan proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, Tiongkok juga berupaya menerapkan AI untuk memodernisasi militernya, khususnya sistem senjata tak berawak.  Oleh karena itu, Jepang perlu segera beradaptasi dengan metode tempur baru dan beroperasi secara lebih efektif.

Menteri Pertahanan Minoru Kihara mencatat bahwa AI berpotensi menjadi salah satu teknologi yang dapat mengatasi tantangan Jepang terhadap penuaan dan penurunan populasi.

Namun, kebijakan baru ini juga mengakui potensi risiko penggunaan AI, seperti kesalahan dan bias data. Oleh karena itu, penerapannya harus mematuhi pedoman pemerintah mengenai penggunaan AI, dan juga mempertimbangkan diskusi internasional mengenai mitigasi risiko.

Kebijakan ini juga menegaskan bahwa manusia masih memainkan peran penting dalam penerapan teknologi: “AI mendukung penilaian manusia, dan partisipasi manusia dalam penggunaannya harus dipastikan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang tidak berniat mengembangkan sistem senjata mematikan yang sepenuhnya otomatis.

Selain bidang prioritas yang disebutkan di atas, AI juga akan diterapkan di sejumlah bidang lain seperti komando dan kontrol, keamanan siber, dukungan logistik, serta membantu meningkatkan efisiensi kerja administratif.

Bersamaan dengan mempromosikan aplikasi AI, Menteri Kihara mengumumkan inisiatif baru untuk memperkuat kemampuan keamanan siber untuk Pasukan Bela Diri Darat. Oleh karena itu, Jepang akan menyelenggarakan ujian baru untuk menyeleksi dan melatih anggota baru untuk menjadi komandan di bidang keamanan siber mulai dari tahap perekrutan militer, termasuk pertukaran personel dengan sektor swasta.

Dorongan Jepang untuk menerapkan AI dan keamanan siber di militer telah disebutkan dalam Strategi Keamanan Nasional dan Program Pembangunan Kekuatan Pertahanan yang disetujui Kabinet Jepang pada tahun 2022, menurut The Japan News.