Dewan Perwakilan Rakyat AS telah mengesahkan Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Abad 21 (FIT21). RUU penting ini bertujuan untuk memperjelas lanskap peraturan untuk aset digital. Dengan perolehan suara 279 berbanding 136, DPR menunjukkan dukungan bipartisan yang kuat. Tujuh puluh satu anggota Partai Demokrat bergabung dengan 208 anggota Partai Republik untuk mendukung RUU tersebut.

Perwakilan Patrick McHenry menekankan perlunya kejelasan peraturan. Dia mencatat bahwa kerangka kerja saat ini menghambat inovasi aset digital. Di sisi lain, Perwakilan Maxine Waters menentang RUU tersebut. Dia memperingatkan hal ini bisa mengarah pada “peraturan tak bertuan.” Meskipun dia keberatan, RUU tersebut tetap dilanjutkan.

DPR AS Tetapkan Peran Regulasi untuk SEC dan CFTC

Undang-Undang FIT21 bertujuan untuk menentukan peran Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dalam regulasi aset digital. Jika Senat juga meloloskan RUU ini, RUU ini akan menjadi undang-undang yang menetapkan batasan yang jelas. SEC dan CFTC telah terlibat dalam perebutan kekuasaan atas aset digital. RUU ini berupaya mengakhiri perebutan tersebut dengan menetapkan tugas khusus untuk masing-masing lembaga.

Perkembangan ini penting karena AS tertinggal dari negara lain dalam hal regulasi kripto. Para pendukung berpendapat bahwa aturan yang jelas akan meningkatkan inovasi dan perlindungan konsumen. Namun, para penentang khawatir aturan ini akan terlalu banyak menderegulasi perusahaan keuangan tradisional. Perdebatan terus berlanjut saat RUU tersebut diajukan ke Senat.

RUU Kripto Hadapi Reaksi Beragam

Disahkannya UU FIT21 menandai tonggak sejarah bagi industri kripto. Ini adalah RUU kripto besar pertama yang lolos di DPR. Meskipun DPR menunjukkan dukungan yang kuat, masa depan di Senat masih belum pasti. Tidak ada RUU pendamping, dan dukungan di sana tidak jelas.

Presiden Joe Biden dan Ketua SEC Gary Gensler telah menyuarakan kekhawatiran. Mereka berpendapat bahwa RUU tersebut dapat merusak peraturan sekuritas yang ada. Meskipun demikian, banyak anggota parlemen percaya bahwa RUU tersebut diperlukan. Perwakilan Josh Gottheimer menyebutnya sebagai "undang-undang yang bijaksana dan bipartisan."

Masa Depan Regulasi Kripto di DPR AS

Keberhasilan UU FIT21 di DPR tidak menjamin masa depannya. Senat masih harus membahas dan memberikan suara untuk RUU tersebut. Proses ini mungkin rumit, karena tidak ada RUU serupa di Senat. Komite yang diperlukan belum melakukan pekerjaan yang sama pada regulasi kripto.

RUU tersebut mengusulkan CFTC sebagai regulator utama untuk pasar spot non-sekuritas. RUU tersebut juga bertujuan untuk mendefinisikan apa yang menjadikan token kripto sebagai sekuritas atau komoditas. Kejelasan ini dipandang penting bagi pertumbuhan industri. Namun, kritikus seperti Perwakilan Waters percaya bahwa hal itu dapat melegitimasi aktivitas yang sebelumnya melanggar hukum.

DPR AS dan Jalan Menuju Regulasi Kripto

Perdebatan mengenai UU FIT21 mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang regulasi kripto di AS. Persetujuan DPR merupakan langkah yang signifikan, tetapi perjalanan ini masih jauh dari selesai. Saat Senat membahas RUU tersebut, diskusi kemungkinan akan semakin intensif.

Para pembuat undang-undang harus menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Hasilnya akan membentuk masa depan aset digital di AS. Untuk saat ini, Undang-Undang FIT21 merupakan momen penting dalam upaya berkelanjutan untuk mengatur industri kripto. DPR AS telah menyiapkan panggungnya, tetapi tindakan terakhir belum dilakukan.