Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, Patrick McHenry, telah mengumumkan pemungutan suara yang akan datang mengenai Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Undang-Undang Abad 21 (FIT21), sebuah undang-undang komprehensif yang bertujuan untuk mengatur industri kripto.

Pemungutan suara dijadwalkan minggu depan dan penting karena McHenry, seorang anggota Partai Republik dari North Carolina, mendekati akhir karir kongresnya.

Jika disahkan, FIT21 akan menandai tonggak sejarah regulasi mata uang kripto di Amerika Serikat. RUU tersebut adalah undang-undang terkait kripto yang paling substansial yang mencapai tahap ini di Kongres. DPR telah melihat beberapa keberhasilan terkait, termasuk pengesahan langkah-langkah yang menantang kebijakan akuntansi kripto Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

Pada DC Blockchain Summit pada hari Rabu, McHenry berkata: “Kami akan membahas RUU ini di DPR minggu depan untuk dilakukan pemungutan suara.”

Dukungan Bipartisan Penting untuk Kemajuan RUU

Kemajuan RUU ini sangat bergantung pada dukungan bipartisan, hal yang ditekankan McHenry pada DC Blockchain Summit. Selain itu, keberhasilan FIT21 di DPR dapat mempengaruhi penerimaan dan kemajuannya di Senat.

Perwakilan French Hill, yang mengepalai subkomite kripto dan dianggap sebagai calon penerus McHenry, menyatakan optimisme mengenai RUU tersebut mendapat dukungan besar dari kedua belah pihak. Dia mencatat bahwa 21 Demokrat sebelumnya mendukung langkah untuk membatalkan ketentuan akuntansi kripto SEC yang kontroversial – Buletin Akuntansi Staf No. 121 (SAB 121), meskipun ada ancaman veto dari Presiden Joe Biden.

Hill mengungkapkan bahwa FIT21 adalah tanggapan atas perintah eksekutif Presiden Biden yang menyerukan tindakan legislatif di sektor cryptocurrency. RUU ini bertujuan untuk membangun pasar aset digital yang lebih terstruktur di AS, memberikan kejelasan dan keamanan bagi operasi industri.

Pandangan Legislatif Seputar RUU FIT21

Meskipun DPR tampaknya siap untuk meloloskan FIT21, masa depannya di Senat masih harus ditentukan. McHenry berpendapat bahwa apa pun bisa terjadi dalam sesi Kongres yang timpang, yang terjadi setelah pemilu November dan sebelum Kongres baru bersidang. RUU sering kali dilekatkan pada peraturan perundang-undangan lain untuk melewati proses legislasi.

Meskipun demikian, pemungutan suara DPR pada FIT21 akan menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana Senat akan mengambil pendekatan terhadap RUU tersebut.