🎭Dalam peristiwa yang dramatis, Dewan Perwakilan Rakyat AS memilih untuk membatalkan aturan SEC yang mempersulit akuntansi mata uang kripto yang ditahan.

Aturan tersebut, yang sama populernya dengan pesta kebun, menghasilkan resolusi dengan 228 suara mendukung. 🎉

🥊Aturan SEC, yang mengharuskan kustodian kripto untuk mencantumkan aset digital sebagai kewajiban, memicu perdebatan sengit. Kritikus, seperti Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry, berargumen bahwa peraturan tersebut diterima seperti landak di pabrik balon,

secara efektif melarang lembaga keuangan menangani aset digital pelanggan. 🎈

🏛️Sementara itu, Gedung Putih sama senangnya dengan langkah legislatif ini seperti halnya pertunjukan kucing di pameran anjing. Presiden Biden mengancam akan memveto resolusi tersebut, dengan alasan bahwa membatasi kewenangan regulasi SEC akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan ketidakpastian pasar yang signifikan. 😾

🔮Saat resolusi tersebut kini diajukan ke Senat, masa depannya sangat jelas. Keputusan tersebut harus disetujui oleh Komite Perbankan Senat sebelum pemungutan suara penuh di Senat dapat dilakukan.

Bahkan jika RUU tersebut lolos, ancaman veto presiden akan menambah kerumitan lain. 🌪️

🔬Perkembangan resolusi ini menyoroti perdebatan penting tentang keseimbangan antara regulasi dan inovasi. Para pendukungnya berpendapat bahwa persyaratan SEC sama kakunya dengan sebuah korset, sementara para penentangnya melihat langkah-langkah ini sebagai hal yang penting untuk transparansi dan perlindungan konsumen. 🛡️

🔮Kesimpulannya, DPR AS secara aktif mendefinisikan ulang regulasi aset digital. Upaya ini menandai titik temu yang signifikan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan peraturan.

Hasil dari upaya legislatif ini dapat secara signifikan mempengaruhi lanskap regulasi mata uang kripto di AS di masa depan.