Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengambil langkah signifikan dengan memberikan suara untuk membatalkan aturan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang mengubah akuntansi mata uang kripto yang ditahan. Aturan tersebut, yang menurut para kritikus mempersulit perlindungan aset digital oleh lembaga keuangan, menghasilkan resolusi yang mendapat dukungan bipartisan yang kuat, dengan 228 suara mendukung, menandakan perubahan penting dalam sikap legislatif terhadap peraturan kripto.

Dorongan Bipartisan Melawan Aturan Kripto SEC

Selama perdebatan, perselisihan seputar buletin SEC, yang mengamanatkan kustodian kripto untuk mencantumkan aset digital sebagai kewajiban, terlihat jelas. Langkah ini telah memicu kekhawatiran di kalangan anggota parlemen, dengan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry mengkritik SEC karena “persyaratan modal dan likuiditas yang berat” yang menurutnya “secara efektif melarang lembaga keuangan menangani aset digital pelanggan”. Sebaliknya, Perwakilan Maxine Waters membela pendirian SEC, dengan alasan bahwa peraturan tersebut dapat mencegah penipuan serupa dengan keruntuhan perusahaan kripto terkenal baru-baru ini.

Gedung Putih Menentang Pembatalan Aturan SEC

Selain itu, Gedung Putih telah menyuarakan penolakan keras terhadap langkah legislatif ini. Presiden Biden mengancam akan memveto resolusi tersebut, dan pemerintah berpendapat bahwa “membatasi kewenangan regulasi SEC akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan ketidakpastian pasar yang signifikan”. Sikap ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan langkah-langkah peraturan yang ketat di pasar kripto yang bergejolak.

Senat Menghadapi Tantangan Peraturan SEC di Depan

Ketika resolusi tersebut kini diajukan ke Senat, masa depannya masih belum pasti. Keputusan tersebut harus disetujui oleh Komite Perbankan Senat sebelum pemungutan suara penuh di Senat dapat dilakukan. Bahkan jika RUU tersebut lolos, ancaman veto presiden akan menambah kerumitan lain. Skenario ini menggarisbawahi perpecahan yang mendalam dan tantangan ke depan dalam undang-undang kripto.

Implikasi terhadap Regulasi dan Inovasi Kripto

Perkembangan resolusi melalui proses legislatif menyoroti perdebatan penting mengenai keseimbangan antara regulasi dan inovasi.

Para pendukung berpendapat bahwa persyaratan SEC terlalu ketat. Mereka yakin peraturan ini menghambat inovasi dan mengurangi partisipasi dalam ekonomi digital. Namun, para penentang menganggap langkah-langkah ini penting. Mereka berpendapat bahwa peraturan tersebut menjamin transparansi dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan dan ketidakstabilan pasar.

Kesimpulannya, DPR AS secara aktif mendefinisikan ulang regulasi aset digital. Upaya ini menandai titik temu yang signifikan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan peraturan. Selain itu, faktor-faktor ini terus menghadirkan tantangan yang kompleks bagi para pembuat undang-undang. Hasil dari upaya legislatif ini dapat secara signifikan mempengaruhi lanskap regulasi mata uang kripto di Amerika Serikat di masa depan.