Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan langkah-langkah untuk membatalkan pengumuman kontroversial Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengenai standar akuntansi untuk penyimpanan aset kripto. Keputusan tersebut disetujui DPR dengan hasil 228 berbanding 182, dengan 21 anggota Partai Demokrat mendukungnya. Pengumuman tersebut, yang mengharuskan kepemilikan mata uang kripto pelanggan diperhitungkan sebagai kewajiban, memicu kekhawatiran di industri kripto. Gedung Putih telah mengindikasikan bahwa Presiden Joe Biden akan memveto tindakan tersebut jika menjadi undang-undang. Keputusan tersebut masih perlu ditinjau oleh Komite Perbankan Senat dan dipilih oleh seluruh Senat. (Blok)