Menurut U.Today, komunitas mata uang kripto online ramai dengan diskusi tentang rumor pajak kekayaan sebesar 1% pada pemegang Bitcoin besar, yang sering disebut sebagai 'paus'. Spekulasi ini dipicu oleh surat baru-baru ini, yang diduga ditandatangani oleh Senator Elizabeth Warren, yang dikirimkan kepada Presiden AS Joe Biden. Namun, belum ada konfirmasi resmi mengenai kebijakan tersebut.

Proposal legislatif yang dimaksudkan bertujuan untuk mengatasi tantangan regulasi yang timbul dari meningkatnya adopsi mata uang kripto. Ini menyarankan bahwa individu atau perusahaan yang memiliki mata uang kripto senilai lebih dari $1.000 harus melaporkan kepemilikan ini ke Internal Revenue Service (IRS) setiap tahun. Selain itu, proposal tersebut menganjurkan pajak kekayaan sebesar 1% pada entitas yang memiliki aset digital senilai lebih dari $500,000.

Beberapa anggota komunitas kripto percaya bahwa usulan pajak 1% ini bisa menjadi strategi pemerintah untuk mengatur pasar dan mencegah pemegang saham besar memanipulasi harga Bitcoin. Namun, keaslian RUU tersebut, yang dianggap salah, dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan kekayaan yang semakin meningkat di Amerika Serikat. Proposal tersebut menyarankan bahwa individu dan entitas dengan kekayaan kripto yang signifikan harus berkontribusi pada layanan publik dan investasi.

Mata uang kripto diklasifikasikan sebagai aset modal oleh IRS di AS. Oleh karena itu, setiap keuntungan atau kerugian dari pembelian, penjualan, atau pertukaran mata uang kripto diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian modal. Pada tahun 2021, pemerintahan Biden mengusulkan rencana pajak untuk menaikkan tarif pajak capital gain menjadi 43,4% bagi warga negara yang berpenghasilan lebih dari $1 juta. Proposal ini mendapat reaksi keras, dimana pemodal ventura Tim Draper berpendapat bahwa hal ini dapat merugikan 'angsa emas Amerika'.