Presiden Joe Biden memberlakukan kelanjutan dan amandemen Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA), hingga penambahan dua tahun pada praktik pengawasan Amerika. Meskipun para pendukung setia undang-undang tersebut menggambarkan undang-undang tersebut sebagai hal yang baik pada saat dibutuhkan, terdapat banyak penentang undang-undang tersebut, bahkan dari kelompok pendukung privasi dan beberapa politisi yang percaya bahwa undang-undang tersebut dapat bertentangan dengan hak-hak dasar warga Amerika.

Undang-undang pengawasan baru, Masalah Privasi dan Keamanan

RUU tersebut, Reforming Intelligence and Securing America Act, telah menerima dukungan luar biasa dari perwakilan bipartisan, tambah Sullivan sebagai Penasihat Keamanan Nasional. Diharapkan hal ini akan memberikan pemeriksaan konstitusional lebih lanjut terhadap penggunaan Pasal 702 untuk mencegah risiko keamanan nasional.

Warisan seperti ini menyebabkan semua lembaga intelijen dan penegak hukum, seperti NSA, FBI, dan CIA, bisa memeriksa komunikasi asing tanpa surat perintah, yang menurut beberapa pihak pada akhirnya dapat mengarah pada pengawasan langsung terhadap warga AS. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan privasi dan keamanan.

Kesenjangan yang jelas antara dua faktor utama yaitu keamanan nasional dan hak privasi pribadi diilustrasikan dengan baik dalam proses legislatif. Meskipun RUU ini mendapat dukungan luas terutama karena berfungsi sebagai sarana untuk memerangi terorisme dan melindungi keamanan nasional, para penentangnya menyatakan bahwa RUU tersebut memiliki kemungkinan menyalahgunakan kewenangan kegiatan pengawasan. Kritikus yang paling menonjol adalah Elizabeth Goitein dari Brennan Center for Justice, yang berpendapat bahwa reformasi nominal dalam RUU tersebut tidak memadai untuk membela hak-hak sipil.

Ini sudah berakhir (untuk saat ini). Mayoritas senator menyerah pada taktik-taktik pemerintahan dan pengawasan yang bersifat menyebarkan rasa takut dan agresif di Kongres, dan mereka menjual kebebasan sipil warga Amerika. Pasal 702 telah disahkan ulang, bukan hanya tanpa reformasi yang berarti… 1/10

— Elizabeth Goitein (@LizaGoitein) 20 April 2024

Dampak UU terhadap Penyedia Layanan Internet 

RUU itu disahkan DPR; meskipun demikian, hal ini menimbulkan perselisihan; amandemen yang meminta badan keamanan untuk mendapatkan surat perintah pengawasan berbasis internet terkadang gagal di DPR. Langkah ini merupakan cerminan nyata dari tantangan yang semakin besar yang harus diatasi untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan keselamatan dan privasi.

Seiring dengan terus berkembangnya implikasi dari penyedia layanan Internet dan peraturan privasi, kebutuhan akan kebijakan pengawasan yang kuat dan penerapan perlindungan yang ketat menjadi semakin penting. Berdasarkan pembaruan Pasal 702, badan intelijen AS juga dapat meminta penyedia layanan seperti Google atau Verizon untuk menampilkan data pengguna internet untuk tujuan investigasi, sehingga memperluas teknik pengumpulan data dari kriteria nasional mereka.

Kemampuan ini menimbulkan kekhawatiran bagi aktivis hak-hak konsumen, yang khawatir bahwa undang-undang baru ini akan mengharuskan banyak penyedia layanan internet yang tugasnya tidak jelas untuk beralih ke kegiatan mata-mata pemerintah.

Karena alasan ini, Gedung Putih mengatakan bahwa undang-undang yang sangat spesifik ini, Undang-undang Reformasi Intelijen dan Mengamankan Amerika (Reforming Intelligence and Securing America Act), telah memasukkan serangkaian perubahan yang paling cerdas dan paling kuat mengenai pengawasan, privasi, dan kebebasan sipil. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk menyeimbangkan meningkatnya permintaan akan intelijen dengan keinginan untuk menghormati hak privasi individu.

Setelah undang-undang tersebut diterapkan, diskusi mengenai keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional dan privasi akan terus berlanjut, sehingga menimbulkan beberapa bidang yang menjadi perhatian seperti kebijakan, tata kelola, dan hak warga negara. Dialog yang berkelanjutan ini kemungkinan besar akan berdampak pada pembuatan undang-undang dan, sebagai akibatnya, keputusan pengadilan terkait privasi di Amerika Serikat.