Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan melaporkan bahwa jumlah transaksi mata uang kripto yang diduga terlibat dalam pencucian uang, manipulasi pasar, dan perdagangan narkoba mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023.

Korea Selatan telah menyaksikan lonjakan perdagangan mata uang kripto, terutama setelah pasar pulih. Oleh karena itu, otoritas negara tersebut menerima hampir 49% lebih banyak peringatan transaksi yang berpotensi mencurigakan dari penyedia layanan mata uang kripto pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Korea Selatan mencatat 16,076 transaksi mata uang kripto pada tahun 2023 yang diduga terkait dengan aktivitas seperti pencucian uang, manipulasi pasar, atau perdagangan obat-obatan terlarang, menurut dokumen Financial Intelligence Unit (FIU).

Transaksi mata uang kripto yang mencurigakan melonjak di Korea Selatan

Dalam siaran persnya baru-baru ini, Unit Intelijen Keuangan mengaitkan peningkatan ini dengan peningkatan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan domestik, dan mendesak mereka untuk melaporkan aktivitas tersebut.

Disebutkan juga bahwa jumlah laporan terkait dugaan kejahatan terkait cryptocurrency melonjak sekitar 90% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, badan tersebut tidak memberikan informasi spesifik mengenai peringatan ini, dengan mengutip Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu. Belum ada klarifikasi apakah peringatan ini juga berasal dari pertukaran mata uang kripto, serupa dengan laporan transaksi mencurigakan.

Sejauh ini, Badan Pajak Nasional dan Badan Kepolisian Nasional telah menerima 100 kasus perusahaan pinjaman cryptocurrency yang tidak terdaftar.

Kasus-kasus tersebut ditandai menggunakan data transaksi mencurigakan yang dikumpulkan oleh Unit Intelijen Keuangan antara Desember 2023 dan Januari 2024.

Kedepannya, Unit Intelijen Keuangan bermaksud menerapkan sistem baru yang dirancang untuk segera menghentikan transaksi aset virtual yang mencurigakan sebelum jaksa penuntut setempat dapat menyelidikinya. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melakukan uji pendahuluan penerapannya pada bulan Maret tahun ini.

Peningkatan pengawasan

Peluncuran laporan tersebut sejalan dengan pengetatan peraturan Korea Selatan di sektor ini, yang dipicu oleh beberapa kegagalan penting pada tahun 2023.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, pejabat senior negara kini harus mengungkapkan kepemilikan aset digital mereka, menurut undang-undang baru yang diumumkan oleh Kementerian Manajemen Personalia.

Baru-baru ini, bea cukai Korea Selatan mengungkapkan bahwa sekitar 88% transaksi valuta asing ilegal melibatkan aset digital, dan beberapa di antaranya menggunakan mata uang kripto untuk menghindari pajak. Sebagai tanggapan, otoritas bea cukai membentuk tim khusus yang bertujuan memerangi kejahatan terkait cryptocurrency. #加密诈骗 #韩国