TL;DR

Meskipun teknologi blockchain pada awalnya dirancang untuk berfungsi sebagai arsitektur Bitcoin, kini teknologi ini digunakan di berbagai bidang. Salah satu bidang tersebut adalah tata kelola, dimana sistem terdistribusi mempunyai potensi untuk mengubah sektor publik secara signifikan.

Mengapa pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengadopsi blockchain?

Meskipun teknologi ini memiliki banyak potensi keuntungan dalam tata kelola, ada beberapa alasan utama bagi lembaga pemerintah untuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi blockchain. Alasan-alasan tersebut mencakup peningkatan desentralisasi, integritas data, dan transparansi – serta efisiensi yang lebih baik dan pengurangan biaya operasional.

Desentralisasi dan integritas data

Ada banyak cara berbeda untuk membangun blockchain, tetapi sebagai sistem terdistribusi, semuanya menghadirkan tingkat desentralisasi tertentu. Itu karena jaringan blockchain dikelola oleh banyak node komputer, yang bekerja secara sinkron untuk memverifikasi dan memvalidasi semua data. Pada dasarnya, mereka perlu mencapai konsensus dan menyepakati status database, serta menjaga versi kebenaran yang unik.

Dengan demikian, sistem blockchain dapat mencapai tingkat kekekalan yang tinggi, dan kerangka kerjanya dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses dan – dalam beberapa kasus – dimodifikasi oleh pihak yang berwenang. Dalam praktiknya, lembaga pemerintahan yang berbeda dapat bertindak sebagai validator, yang masing-masing berkontribusi dalam proses pendistribusian dan verifikasi data. Hal ini akan sangat mengurangi kemungkinan gangguan data dan penipuan.

Dalam skenario lain, organisasi non-pemerintah, universitas, dan masyarakat juga dapat dimasukkan sebagai titik validasi, yang akan menghasilkan tingkat desentralisasi yang lebih tinggi. Selain itu, mekanisme verifikasi ini dapat mencegah jenis kesalahan umum lainnya, seperti kesalahan entri data (misalnya, blok data yang tidak memiliki informasi mendasar akan ditolak oleh jaringan node yang terdistribusi).

Selain itu, blockchain suatu hari nanti mungkin memainkan peran penting dalam proses pemilu. Pemilu yang adil dan terbuka adalah salah satu landasan demokrasi, dan tingkat kekekalan blockchain yang tinggi menjadikannya solusi terbaik untuk memastikan bahwa suara tidak dapat dirusak. Selain memberikan keamanan tambahan untuk pemungutan suara di tempat pemungutan suara, blockchain juga berpotensi mengubah pemungutan suara online yang aman menjadi kenyataan. Negara bagian West Virginia menguji coba contoh nyata dari sistem semacam itu pada pemilu paruh waktu Amerika Serikat tahun 2018.

Transparansi

Basis data Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan melindungi catatan pemerintah dengan cara yang mempersulit siapa pun untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi. Berdasarkan model yang ada saat ini, sebagian besar data pemerintah disimpan dalam database terpusat, yang dikendalikan langsung oleh pihak berwenang. Dan beberapa dari database ini hanya berada di tangan segelintir orang, sehingga manipulasi menjadi cukup mudah untuk dilakukan. Dalam kasus tersebut, blockchain mungkin cocok karena dapat mendistribusikan proses verifikasi dan penyimpanan data ke banyak pihak, sehingga secara efektif mendesentralisasikan kekuasaan.

Oleh karena itu, blockchain dapat digunakan sebagai database transparan yang mengurangi (atau menghilangkan) kebutuhan akan kepercayaan antara badan pemerintah dan masyarakat sipil. Misalnya, beberapa otoritas Eropa sedang menjajaki potensi pencatatan berbasis blockchain untuk mengurangi terjadinya sengketa properti. Model seperti ini dapat didasarkan pada sistem terdistribusi yang dapat diakses dan diverifikasi oleh lembaga pemerintah dan masyarakat – dan masing-masing pihak dapat dengan aman menyimpan salinan dokumen resmi dan klaim.

Selain itu, blockchain yang terdesentralisasi dapat menawarkan akses permanen terhadap catatan yang mungkin diperlukan oleh aparat penegak hukum dan organisasi pengawas untuk mengungkap korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan perantara dalam berbagi data dan transaksi keuangan, sistem blockchain juga dapat mempersulit pejabat pemerintah untuk menyamarkan kesalahan dengan menyalurkan dana melalui serangkaian entitas swasta yang tidak jelas.

Peningkatan efisiensi

Alasan lain penggunaan blockchain dalam pemerintahan adalah untuk mengurangi biaya operasional dengan memaksimalkan efisiensi kerja lembaga-lembaga nasional. Karena pemerintah bergantung pada dana pajak, penting bagi mereka untuk menggunakan anggaran mereka dengan bijak. Sistem blockchain dan kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas dan alur kerja, yang akan sangat mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan untuk proses birokrasi.

Meskipun pengurangan belanja administratif sangat praktis, hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Efisiensi yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah kemungkinan besar akan menghasilkan peringkat persetujuan yang lebih tinggi dari badan-badan pemerintahan. Dan dengan memangkas biaya operasional, pemerintah dapat berinvestasi lebih banyak di bidang lain, seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.

Pengumpulan pajak adalah bidang tata kelola utama lainnya di mana teknologi blockchain dapat diterapkan. Buku besar berbasis blockchain dapat dengan mudah memindahkan dana antar pihak mengikuti kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berpotensi menyebabkan pengurangan drastis biaya administrasi terkait pengumpulan dan distribusi uang pajak serta penegakan hukum perpajakan. Misalnya, dengan menyimpan catatan dan memproses pengembalian di blockchain swasta, lembaga pemungut pajak juga dapat memberikan peningkatan keamanan untuk melindungi wajib pajak perorangan dari penipuan atau pencurian identitas.

Kekurangan dan keterbatasan

Meskipun jelas bahwa blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan integritas data, transparansi, dan efisiensi, terdapat batasan tertentu terkait penggunaannya di sektor publik.

Menariknya, sifat kekekalan yang mendasari begitu banyak keuntungan blockchain juga dapat menjadi kerugian dalam beberapa keadaan. Kekekalan data mengharuskan catatan dimasukkan dengan benar sebelum validasi, yang berarti bahwa langkah-langkah harus diambil untuk memastikan keakuratan pengumpulan data awal.

Meskipun beberapa implementasi blockchain mungkin dirancang dengan cara yang lebih fleksibel, memungkinkan data diubah, hal ini memerlukan persetujuan (konsensus) dari sebagian besar node yang memvalidasi, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang desentralisasi sistem, dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Namun, kelemahan ini dapat dengan cepat diatasi pada blockchain swasta yang tidak memerlukan tingkat desentralisasi yang lebih tinggi.

Masalah privasi juga merupakan salah satu faktornya, karena catatan yang ditambahkan ke blockchain akan tetap tersedia secara permanen bagi siapa saja yang memiliki akses ke sana. Hal ini dapat bertentangan dengan prosedur yang dimaksudkan untuk menyegel dokumen, seperti penghapusan catatan kriminal. Di negara-negara yang mengakui hak digital untuk dilupakan dalam kode hukum mereka, catatan yang tidak dapat diubah ini juga dapat bertentangan dengan hukum atau preseden peradilan yang ada. Solusi potensial untuk masalah ini mungkin mencakup penggunaan fungsi pembakaran dan teknik kriptografi, seperti zk-SNARKs atau jenis pembuktian tanpa pengetahuan lainnya.

Yang terakhir, perlu dicatat bahwa pemerintah sendiri mungkin saja menjadi hambatan dalam penerapannya. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang tidak memahami nilai teknologi blockchain, sehingga menyebabkan mereka mengabaikan banyak potensi manfaatnya. Dalam kasus yang lebih ekstrim, pemerintahan dimana korupsi merupakan praktik yang tersebar luas dan mengakar mungkin menolak adopsi blockchain untuk melindungi kepentingan pejabat mereka sendiri.

Menutup pikiran

Terlepas dari potensi kerugian ini, ada beberapa kemungkinan penggunaan sistem blockchain dalam tata kelola. Mulai dari meningkatkan transparansi hingga menyederhanakan proses pengumpulan pajak, jaringan yang terdistribusi dapat membantu pemerintah untuk beroperasi lebih efisien dan membangun tingkat kepercayaan yang lebih besar di antara warganya. Meskipun beberapa penerapannya masih bersifat hipotetis, banyak negara sudah bereksperimen dengannya.

Perlu dicatat bahwa sistem digital telah digunakan untuk tata kelola sejak awal tahun 2000an, bertahun-tahun sebelum terciptanya blockchain. Estonia adalah contoh yang menonjol, yang meluncurkan program identitas digitalnya pada tahun 2002, dan merupakan negara pertama yang menyelenggarakan pemilu melalui Internet pada tahun 2005. Pada tahun 2014, pemerintah Estonia meluncurkan program e-Residency, yang menyebutkan penggunaan teknologi blockchain untuk mengelola dan mengamankan data digital.