Parlemen Eropa Anggota Parlemen Eropa (MEP) telah memberikan persetujuan awal terhadap usulan kerangka kerja yang bertujuan mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Uni Eropa. Keputusan ini diambil setelah Komite Pasar Internal dan Kebebasan Sipil memberikan suara terbanyak, dengan 71 suara mendukung, 8 menolak, dan 7 abstain, untuk mendukung hasil negosiasi dengan negara-negara anggota UE mengenai Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE.

Anggota parlemen Eropa mendorong UU AI

Tujuan utama peraturan ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar, demokrasi, supremasi hukum, dan kelestarian lingkungan dalam menghadapi teknologi AI yang dianggap berisiko tinggi. Pada saat yang sama, mereka berupaya untuk mendorong inovasi dan mengkonsolidasikan posisi Eropa sebagai pemimpin global dalam pengembangan AI.

Undang-Undang AI yang diusulkan mencakup ketentuan untuk melindungi hak-hak berbagai pemangku kepentingan, termasuk penulis, artis, dan pencipta, sehubungan dengan munculnya model AI generatif. Undang-undang ini juga melarang penggunaan aplikasi AI yang mengancam hak-hak warga negara, seperti kategorisasi biometrik dan penilaian sosial.

Selain itu, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa konten gambar, audio, dan video yang dipalsukan harus diidentifikasi seperti itu. Salah satu elemen utama dari UU AI adalah regulasi “sistem AI berisiko tinggi,” khususnya yang diterapkan di sektor-sektor penting seperti layanan kesehatan, perbankan, dan infrastruktur penting.

Sistem ini akan tunduk pada kewajiban khusus untuk memastikan keamanan, transparansi, dan akuntabilitasnya. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pengujian dan penerapan aplikasi AI yang inovatif melalui peraturan dan uji coba di dunia nyata sebelum aplikasi tersebut diperkenalkan ke pasar.

Mengatasi permasalahan dalam kemitraan AI

Undang-Undang AI yang diusulkan dijadwalkan untuk menjalani pemungutan suara akhir di Parlemen Eropa pada bulan Maret atau April tahun ini. Setelah disetujui, peraturan ini diharapkan dapat diterapkan sepenuhnya dalam waktu 24 bulan sejak diberlakukan, meskipun ketentuan tertentu, seperti larangan penerapan AI tertentu dan penetapan kode praktik dan peraturan tata kelola, mungkin berlaku lebih awal.

Uni Eropa telah memantau dengan cermat perkembangan pesat teknologi AI dan potensi dampaknya terhadap berbagai sektor. Awal tahun ini, muncul kekhawatiran mengenai investasi besar Microsoft di OpenAI, organisasi di balik ChatGPT dan model AI canggih lainnya.

Investasi ini mendorong pengawasan ketat dari regulator UE atas potensi pelanggaran antimonopoli dan implikasinya terhadap persaingan pasar. Margrethe Vestager, Wakil Presiden Eksekutif yang bertanggung jawab atas kebijakan persaingan usaha di Komisi Eropa, menekankan pentingnya menilai potensi permasalahan persaingan usaha yang timbul dari kemitraan tersebut.

Dia menekankan perlunya mencegah distorsi yang tidak semestinya terhadap dinamika pasar sambil memastikan bahwa kolaborasi AI mematuhi standar peraturan. Sebagai bagian dari proses ini, Komisi Eropa telah memulai peninjauan untuk menentukan apakah investasi Microsoft di OpenAI termasuk dalam lingkup Peraturan Merger UE.

Persetujuan perjanjian awal mengenai Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE merupakan langkah signifikan menuju penetapan peraturan komprehensif yang mengatur penggunaan AI di Uni Eropa. Dengan memprioritaskan perlindungan hak-hak dasar dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab, rancangan undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul sekaligus memanfaatkan potensi manfaat teknologi AI bagi masyarakat secara keseluruhan.