Menurut Cointelegraph, dunia telah mengambil langkah signifikan untuk menyatukan tujuan dan nilai-nilai yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) setelah pertemuan para pemimpin dunia untuk menandatangani konvensi AI Dewan Eropa. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris diperkirakan akan menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 5 September. Konvensi tersebut menekankan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi sebagai hal yang penting untuk mengatur model AI sektor publik dan swasta.
Konvensi AI akan menjadi perjanjian internasional pertama di dunia tentang AI yang mengikat secara hukum bagi para penandatangannya, yang mengharuskan mereka bertanggung jawab atas segala kerugian atau diskriminasi yang diakibatkan oleh sistem AI. Konvensi ini mengamanatkan bahwa hasil AI menghormati kesetaraan dan hak privasi warga negara, serta menyediakan sumber daya hukum bagi para korban pelanggaran hak AI. Namun, penegakan hukum saat ini bergantung pada pemantauan, tanpa denda atau penguatan konsekuensial lainnya yang berlaku. Menteri sains, inovasi, dan teknologi Inggris, Peter Kyle, menggambarkan penandatanganan perjanjian tersebut sebagai langkah awal yang "penting" secara global, yang menyoroti berbagai kelompok negara yang terlibat dalam pembuatannya.
Perjanjian ini awalnya dirancang dua tahun lalu dengan kontribusi dari lebih dari 50 negara, termasuk Kanada, Israel, Jepang, dan Australia. Meskipun ini mungkin contoh pertama dari perjanjian internasional tentang AI, masing-masing negara telah secara aktif mempertimbangkan untuk menerapkan peraturan AI yang lebih lokal. Selama musim panas, UE menjadi kawasan pertama yang menerapkan aturan komprehensif yang mengatur pengembangan dan penerapan model AI, khususnya yang tingkat tinggi dengan daya komputasi yang signifikan. Undang-Undang AI UE, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus, memperkenalkan peraturan penting untuk AI melalui implementasi bertahap dan kewajiban kepatuhan utama. Namun, beberapa pengembang berpendapat bahwa peraturan ini menghambat inovasi di kawasan tersebut, seperti yang terlihat dengan Meta yang menghentikan peluncuran produk terbaru mereka di UE.
Di Amerika Serikat, Kongres belum menerapkan kerangka kerja nasional untuk regulasi AI, tetapi Pemerintahan Biden telah membentuk komite dan satuan tugas untuk keamanan AI. Sementara itu, anggota parlemen California telah aktif menyusun dan mengesahkan regulasi AI. Baru-baru ini, dua RUU telah diajukan melalui Majelis Negara Bagian dan sedang menunggu keputusan akhir dari Gubernur Gavin Newsom. RUU pertama mengatur dan menghukum pembuatan replika digital yang dibuat oleh AI dari tokoh yang telah meninggal tanpa izin. RUU kedua, yang sangat kontroversial, mengamanatkan pengujian keamanan untuk model AI tingkat lanjut dan memerlukan kerangka untuk "sakelar pemutus" bagi model tersebut. Regulasi AI California penting karena merupakan rumah bagi kantor pusat pengembang terkemuka seperti OpenAI, Meta, dan Alphabet (Google).