Menurut Cointelegraph, Nigeria mengundang ilmuwan keturunan Nigeria dan pakar terkenal secara global yang telah bekerja di pasar Nigeria untuk berkolaborasi dalam perumusan Strategi Kecerdasan Buatan Nasional (AI). Bosun Tijani, Menteri Komunikasi, Inovasi dan Ekonomi Digital, mengumumkan bahwa Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (NITDA) telah memulai pengembangan Strategi Nasional AI. Langkah ini akan berdampak pada cara pemerintah merumuskan solusi teknologi baru untuk tantangan-tantangan nasional yang penting, dan pemerintah memperluas strategi kreasi bersama dengan mengumpulkan sejumlah peneliti AI terkemuka yang berasal dari Nigeria dari seluruh dunia.

Pemerintah Nigeria menyadari bahwa AI telah berkembang menjadi teknologi serbaguna, mengubah produksi dan jasa, serta memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kemajuan masyarakat dan ekspansi ekonomi. Sebuah studi PricewaterhouseCoopers menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat menyumbang $15,7 triliun pada perekonomian global pada tahun 2030, dengan sekitar $3 triliun disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan $9,1 triliun dihasilkan dari barang dan jasa baru.

Buku putih berjudul "Menciptakan Strategi Kecerdasan Buatan Nasional untuk Nigeria" yang dirujuk dalam postingan menteri tersebut mengungkapkan bahwa metode canggih digunakan untuk menentukan peneliti AI berprestasi yang berasal dari Nigeria, menggunakan data publikasi AI global dan model pembelajaran mesin yang canggih. Indeks penelitian khusus, mirip dengan "h-index", dibuat untuk menemukan peneliti AI yang berpengaruh di Nigeria. Ketika tahap penelitian pendahuluan berakhir, Pemerintah Nigeria mengupayakan keterlibatan masyarakat, mengakui potensi kesalahan dan berupaya memanfaatkan pengetahuan dan wawasan kolektif.

Laporan media lokal menunjukkan bahwa Kashifu Inuwa, Direktur Jenderal NITDA, telah mengungkapkan niatnya untuk membentuk komunitas pengembang AI secara nasional, dengan tujuan mempengaruhi masa depan teknologi negara tersebut. Dia menyebutkan bahwa inisiatif mereka akan dimulai di tiga negara bagian pada tahun 2023, diikuti dengan perencanaan strategis untuk diperluas ke negara bagian lain dan pada akhirnya mencakup wilayah pemerintah daerah.