🎉Inggris menstandardisasi cakupan pengawasan janji mata uang kripto untuk memberdayakan pengembangan blockchain
Departemen Keuangan Inggris baru-baru ini memperbarui Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan tahun 2000 dan mengonfirmasi bahwa taruhan mata uang kripto tidak termasuk dalam cakupan peraturan skema investasi kolektif.
Apa yang dimaksud dengan taruhan mata uang kripto? Sederhananya, pengguna blockchain mengunci token asli yang mereka pegang di jaringan blockchain untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi jaringan blockchain bukti kepemilikan seperti Ethereum.
Amandemen HM Treasury memperjelas bahwa perjanjian tersebut tidak dihitung sebagai skema investasi kolektif. Skema investasi kolektif umumnya melibatkan orang-orang yang mengumpulkan uang mereka bersama-sama, seperti berinvestasi di dana yang diperdagangkan di bursa atau reksa dana, untuk berbagi keuntungan atau keuntungan. Lembaga-lembaga tersebut diatur oleh Financial Conduct Authority Inggris.
Pada saat yang sama, undang-undang yang baru direvisi menekankan bahwa "pengaturan janji aset kripto yang memenuhi syarat" tidak dianggap sebagai "rencana investasi kolektif", sehingga dengan jelas menarik garis yang jelas antara janji aset dan model investasi tradisional. Selain itu, amandemen tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 31 Januari dan akan berlaku di keempat negara konstituen Inggris.
Bill Hughes, pengacara Consensys, memuji perkembangan yang dilakukan Departemen Keuangan Inggris, dan mengatakan bahwa ini adalah langkah positif. Dia mencatat bahwa “cara kerja blockchain pada dasarnya bukanlah sebuah skema investasi” tetapi harus dilihat lebih sebagai bentuk “keamanan siber.” Pengumuman ini juga sejalan dengan upaya yang lebih luas oleh para pejabat Inggris untuk mencari cara-cara inovatif untuk mengatur aset kripto dan layanan staking sambil berupaya mengurangi ketidakpastian hukum.
Pada awal bulan November, Departemen Keuangan Inggris mengumumkan rencana untuk memperkenalkan undang-undang yang secara khusus menargetkan mata uang kripto, yang akan fokus pada stablecoin dan pengecualian janji, dengan tujuan membuat Inggris lebih menarik bagi perusahaan-perusahaan blockchain.
Sebelumnya, pada bulan Oktober, Parlemen Inggris juga mengajukan proposal untuk mengklasifikasikan aset digital sebagai milik pribadi. Hal ini juga merupakan tanggapan terhadap makalah konsultasi Komisi Hukum yang merekomendasikan agar aset digital dimasukkan dalam undang-undang properti.
Langkah-langkah yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa peraturan Inggris di bidang cryptocurrency secara bertahap menjadi lebih jelas dan rinci, dan juga memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk pengembangan teknologi blockchain.