Menurut Cointelegraph, regulator Korea Selatan tengah mengembangkan rencana untuk memungkinkan investasi mata uang kripto oleh investor institusional. Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) telah menguraikan strategi untuk secara bertahap memperkenalkan investasi perusahaan dalam aset digital dengan mengizinkan penerbitan akun perdagangan perusahaan dengan nama asli. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana kerja FSC tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong inovasi keuangan.
Meskipun tidak ada hambatan hukum untuk menerbitkan akun dengan nama asli kepada perusahaan, regulator lokal secara informal telah menyarankan bank untuk tidak melakukan tindakan tersebut. FSC berencana untuk meninjau pemberian izin investasi kripto perusahaan secara bertahap melalui diskusi dengan Komite Aset Virtual, yang mengadakan pertemuan pertamanya pada bulan November 2024. Namun, tidak ada jadwal khusus untuk diskusi ini, karena FSC sedang mengoordinasikan waktu dan topik pertemuan komite. Seorang sumber dari divisi kripto FSC mengindikasikan bahwa sulit untuk memberikan jadwal pasti atau detail konten karena masalah pasar saat ini.
Laporan terbaru ini turut memicu perdebatan yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan Korea Selatan menyetujui investasi kripto korporat. Pada bulan Desember 2024, FSC membantah klaim bahwa mereka berencana untuk merilis peta jalan untuk akun kripto korporat pada akhir tahun, dengan menyatakan bahwa langkah-langkah spesifik masih dalam pertimbangan. Cointelegraph menghubungi FSC untuk meminta komentar tentang perkembangan terbaru tetapi tidak menerima tanggapan pada saat berita ini dipublikasikan.
Sekretaris Jenderal FSC Kwon Dae-young menekankan perlunya kerangka kerja kripto Korea Selatan untuk selaras dengan peraturan global. Ia menyoroti pentingnya membahas standar pencatatan, pengelolaan stablecoin, dan aturan perilaku untuk bursa aset virtual. Kwon menyatakan bahwa berbagai upaya akan dilakukan untuk menyelaraskan dengan peraturan internasional di pasar aset virtual.
Berita ini muncul saat Korea Selatan menghadapi krisis kepemimpinan yang signifikan menyusul deklarasi singkat darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada bulan Desember 2024. Pada tanggal 8 Januari, pengacara presiden yang dimakzulkan Yoon mengkritik upaya untuk menahannya terkait pemberlakuan darurat militer, sementara penjabat pemimpin menyatakan kekhawatiran tentang potensi konflik antara penegak hukum dan personel keamanan presiden.