Korea Selatan bermaksud meningkatkan perlindungan pengguna kripto dengan aturan pelaporan baru bagi penyedia layanan.
Transaksi kripto yang mencurigakan meningkat 48,8%, mendorong regulasi yang lebih ketat di Korea Selatan.
Undang-undang aset virtual Korea Selatan dapat memperbolehkan kepemilikan perusahaan pada tahun 2025, sehingga meningkatkan regulasi.
Seorang anggota parlemen Korea Selatan telah mengusulkan amandemen untuk melindungi pengguna aset virtual di negara tersebut dengan lebih baik. Kim Hyun-jung, anggota Partai Demokrat Korea (DPK), mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual. Amandemen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar aset virtual yang sedang berkembang di negara tersebut.
Tindakan ini muncul seiring pertumbuhan pasar kripto di Korea Selatan, dengan lembaga keuangan yang bergerak ke ruang aset digital. Amandemen ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara penyedia layanan aset virtual (VASPs) dan Komisi Layanan Keuangan (FSC).
Jika disetujui, VASPs harus segera melaporkan setiap insiden yang dapat mengganggu layanan mereka, seperti peretasan atau kegagalan sistem.
Selain itu, penyedia ini harus memperbarui situs web mereka untuk menjaga pengguna tetap terinformasi tentang masalah apa pun. Aturan ini akan menjaga pelanggan tetap terinformasi selama pelanggaran keamanan atau…
Pos Korea Selatan Menargetkan Akuntabilitas VASP Dengan Proposal Baru pertama kali muncul di Coin Edition.