Turki sedang mempersiapkan untuk menerapkan kerangka regulasi yang lebih ketat untuk cryptocurrency, dengan langkah-langkah baru anti-pencucian uang (AML) yang akan mulai berlaku pada 25 Februari 2025.
Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan aset digital dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris, menandai perubahan signifikan dalam lingkungan kripto salah satu pasar terbesar di dunia.
Poin-poin kunci dari regulasi baru
Di antara ketentuan yang paling mencolok, transaksi di atas 15.000 lira Turki (sekitar $425) diwajibkan untuk menyertakan informasi identitas pribadi pengguna. Penyedia layanan kripto akan diwajibkan untuk mengumpulkan data tentang pemegang dompet yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika informasi yang diperlukan tidak diberikan, transaksi dapat dikategorikan sebagai "berisiko" dan bahkan ditangguhkan.
Selain itu, platform akan diwajibkan untuk memantau dan mencatat aktivitas dari dompet yang sebelumnya tidak terdaftar. Jika pengirim transaksi tidak memberikan data yang memadai, penyedia dapat membatasi operasi tersebut atau, dalam kasus ekstrem, menghentikan hubungan bisnis dengan pengguna yang terlibat.
Langkah-langkah ini juga sejalan dengan tren global yang bertujuan untuk memperkuat keamanan di sektor kripto dan menyesuaikan dengan standar regulasi keuangan internasional.
Rusia bertaruh pada Bitcoin dalam perdagangan luar negeri untuk menghadapi sanksi.
Pasar kripto yang terus berkembang
Dengan Turki berada di posisi sebagai pasar cryptocurrency terbesar keempat di dunia, regulasi baru ini akan memiliki dampak signifikan. Pada September 2023, volume perdagangan di negara tersebut mencapai sekitar $170 miliar, melampaui pasar utama seperti Rusia dan Kanada.
Skenario ini menggambarkan pertumbuhan cepat adopsi cryptocurrency di Türkiye, meskipun penggunaan aset digital sebagai bentuk pembayaran telah dilarang sejak 2021.
Permintaan yang terus meningkat juga tercermin dalam peningkatan jumlah aplikasi untuk pendaftaran lisensi oleh perusahaan kripto, dengan 47 aplikasi diterima sejak Juli 2024, setelah diberlakukannya "Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pasar Modal."
Perbandingan dengan regulasi global
Pendekatan regulasi Turki mengikuti garis kerangka kerja yang diterapkan di yurisdiksi lain, seperti undang-undang MiCA (Pasar dalam Aset Kripto) di Uni Eropa. MiCA akan menerapkan regulasi yang lebih ketat mulai Desember 2024, menunjukkan upaya global untuk menetapkan kontrol dan standar yang lebih besar dalam industri.
Selain itu, pemerintah Turki sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak transaksi minimum sebesar 0,03% pada keuntungan yang dihasilkan dalam cryptocurrency. Meskipun langkah ini belum diberlakukan, itu bisa diterapkan sebagai sumber tambahan untuk meningkatkan pendapatan pajak.
Implikasi untuk masa depan
Regulasi baru ini menekankan pendekatan yang lebih ketat dan terstruktur terhadap industri cryptocurrency di Turki. Ini bisa memiliki beberapa efek, mulai dari meningkatkan kepercayaan investor internasional hingga memastikan ekosistem yang lebih aman bagi pengguna domestik.
Namun, ini juga bisa menghadirkan tantangan bagi platform yang beroperasi di negara tersebut, yang memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk kepatuhan regulasi.
Pada akhirnya, Turki berusaha menyeimbangkan pertumbuhan pasar kripto yang berkembang pesat dengan kebutuhan akan transparansi dan regulasi. Menjelang 2025, akan menjadi kunci untuk mengamati bagaimana kebijakan ini berdampak pada volume perdagangan dan persepsi pengguna terhadap langkah-langkah ini.
Bagi komunitas cryptocurrency global, Türkiye bisa menjadi contoh bagaimana mengatur pasar yang tumbuh pesat tanpa membunuh inovasi.