Pemerintah Jepang baru-baru ini memberikan tanggapan resmi terhadap proposal yang diajukan oleh anggota Senat Hamada Sō mengenai "arah negara-negara seperti Amerika Serikat dalam memajukan Bitcoin sebagai aset cadangan". Dalam tanggapannya, pemerintah Jepang menyatakan bahwa saat ini belum memiliki pemahaman mendetail mengenai perkembangan terkait di negara-negara seperti Amerika Serikat, dan menyebutkan bahwa pengenalan Bitcoin sebagai aset cadangan masih dalam tahap diskusi. Mengenai situasi konkret, pemerintah Jepang sulit untuk memberikan pendapat. Selain itu, pemerintah Jepang berdasarkan kerangka hukum penggunaan akun khusus, menunjukkan bahwa "aset kripto tidak termasuk dalam kategori devisa dan sejenisnya", dan menjelaskan bahwa tujuan utama cadangan devisa saat ini adalah stabilitas aset yang dinyatakan dalam mata uang asing serta pasar obligasi mata uang asing. Dokumen tanggapan tersebut berulang kali menekankan bahwa penggunaan akun khusus diutamakan untuk memastikan keamanan dan likuiditas cadangan devisa. Dengan demikian, terlihat bahwa pemerintah Jepang menganggap bahwa volatilitas harga aset kripto termasuk Bitcoin cukup tinggi, tidak sesuai dengan sistem yang ada. Dokumen tanggapan tersebut sekali lagi menunjukkan, dalam konteks diskusi yang terus berkembang baik secara internasional maupun domestik mengenai pengertian aset kripto dalam strategi cadangan nasional, pemerintah Jepang tetap mempertahankan sikap hati-hati.