Turki mewajibkan verifikasi ID untuk transaksi kripto di atas $425, berlaku mulai Februari 2025.
Transfer dompet yang tidak terdaftar menghadapi pengawasan lebih ketat di bawah regulasi kripto baru Turki.
Pasar kripto Turki melihat 47 aplikasi lisensi di bawah undang-undang regulasi baru 2024.
Turki telah mengeluarkan aturan baru untuk cryptocurrency yang akan diterapkan pada 25 Februari 2025. Aturan tersebut mewajibkan mereka yang melakukan transaksi di atas 15.000 Lira Turki ($425) untuk menunjukkan identifikasi mereka kepada penyedia layanan kripto. Regulasi ini dimaksudkan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini sejalan dengan komitmen Turki terhadap standar internasional, seperti MiCA.
Regulasi baru dipublikasikan dalam Lembaran Negara pada 25 Desember 2024. Transaksi di bawah ambang batas $425 dibebaskan dari persyaratan ini. Namun, transfer dari alamat dompet yang tidak terdaftar juga akan memerlukan informasi identitas. Transaksi di mana penyedia tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari pengirim dapat diklasifikasikan sebagai 'berisiko.' Ini dapat mengakibatkan penangguhan transfer atau penghentian hubungan bisnis dengan lembaga yang terlibat.
Pertumbuhan Adopsi Kripto
Turki telah melihat pertumbuhan signifikan dalam adopsi cryptocurrency. Pada September 2023, Turki menonjol sebagai salah satu pemain terbesar di pasar kripto global, dengan pangsa pasar terbesar keempat. Menurut laporan, volume perdagangan mencapai $170 miliar, yang membuatnya lebih besar dari Rusia dan Kanada.
Pada tahun 2024, pasar kripto Turki mengalami peningkatan aktivitas regulasi. Dewan Pasar Modal Turki (CMB) menerima 47 aplikasi lisensi dari perusahaan kripto. Aplikasi ini mengikuti 'Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pasar Modal,' yang mulai berlaku pada bulan Juli. Undang-undang ini menciptakan kerangka regulasi bagi penyedia layanan aset kripto.
Pembatasan Penggunaan Kripto
Sejak 2021, warga negara Turki diizinkan untuk memperdagangkan, menyimpan, dan membeli cryptocurrency. Namun, penggunaan kripto untuk pembayaran dilarang. Pendapatan kripto masih tidak dikenakan pajak, tetapi dikenakan biaya 0,03% untuk setiap transaksi. Ini akan memberikan sedikit kontribusi pada pendapatan total pemerintah dan, pada saat yang sama, memfasilitasi pertumbuhan industri.
Regulasi baru datang seiring dengan meningkatnya pengawasan global terhadap pasar cryptocurrency. Kerangka MiCA Eropa, yang akan dimulai pada 30 Desember 2024, telah mempengaruhi kebijakan Turki. Turki bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan dengan mewajibkan identifikasi untuk transaksi bernilai tinggi. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem aset digital yang lebih aman dan lebih transparan.
Seiring dengan mendekatnya implementasi Februari 2025, perusahaan kripto Turki mempersiapkan kepatuhan. Aturan ini menandakan komitmen Turki untuk mengatur pasar kripto yang sedang berkembang. Dengan pedoman yang jelas, negara ini berusaha untuk menyeimbangkan inovasi dan keamanan di ruang keuangan digital.
Artikel 'Turki Mewajibkan ID untuk Transaksi Kripto di Atas $425 pada 2025' muncul pertama kali di CryptoTale.