Wakil Perdana Menteri Korea Selatan, Choi Sang-mok, telah menjelaskan sikapnya terhadap cryptocurrency di tengah kerusuhan politik setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. “Pemerintah tidak negatif terhadap aset crypto,” katanya.
Korea Selatan Mengincar Stabilitas Crypto di Tengah Pergolakan Politik
Bank of Korea melakukan intervensi saat won mencapai titik terendah 2008 dan saham jatuh setelah pemakzulan Yoon. Sementara itu, Presiden Han Duck-soo meyakinkan Biden bahwa kebijakan luar negeri Korea Selatan tetap tidak berubah. Ini terjadi di tengah ketidakstabilan internal dan tekanan eksternal, termasuk kemungkinan perubahan dalam kebijakan perdagangan AS di bawah Presiden terpilih Donald Trump.
Choi menekankan bahwa meskipun ada gangguan politik, upaya untuk memperbaiki regulasi terkait crypto tetap berjalan meskipun ada “ketidakpastian domestik dan internasional.” Deklarasi darurat militer Yoon yang kontroversial menyebabkan penangguhannya, dengan pengadilan konstitusi saat ini sedang meninjau kasus tersebut, meninggalkan negara dalam ketidakpastian.
Kekacauan politik ini telah menunda pembahasan tentang legislasi terkait crypto, meskipun volume perdagangan di bursa besar Korea Selatan tetap kuat, mencerminkan minat yang terus berlanjut di pasar. Dalam hal ini, Ketua Bursa Korea Jeong Eun-bo menyerukan integrasi cepat cryptocurrency ke dalam kerangka negara. Ia menekankan perlunya tindakan regulasi seiring pertumbuhan pasar crypto.
Perdana Menteri juga menekankan pentingnya melaksanakan anggaran 2025, karena partai penguasa People’s Power Party menghadapi oposisi dari Partai Demokrat. Meskipun pemakzulan telah memperburuk kebuntuan legislatif, ada harapan bahwa ini pada akhirnya akan mengarah pada fokus baru pada reformasi ekonomi, termasuk regulasi crypto. Namun, Choi menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap stabilitas ekonomi, menyatakan, “Kami akan mengelola ekonomi se-stabil mungkin dengan mengumpulkan semua kemampuan sektor publik dan swasta.” Ia juga menyoroti bahwa regulasi crypto terus menjadi prioritas.
Pemerintah Menunda Pengenalan Pajak Crypto hingga 2027
Majelis Nasional baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menunda pengenalan pajak crypto hingga 2027. Menjelaskan langkah tersebut, Choi menyatakan: “Karena regulasi dan sistem terkait masih dalam tahap awal, kami memutuskan untuk menunda peluncuran pajak crypto. Kami percaya bahwa lebih tepat untuk memantau bagaimana regulasi berkembang sebelum menerapkan pajak.” Penundaan ini menyoroti sikap hati-hati pemerintah, memberi mereka waktu untuk menilai lanskap crypto yang berkembang pesat dan memastikan bahwa langkah-langkah pajak sejalan dengan kerangka regulasi yang lebih mapan.
Bisakah Korea Selatan Menyeimbangkan Inovasi Crypto dan Risiko?
Choi membahas upaya yang sedang berlangsung untuk menciptakan kerangka regulasi yang kuat, menyatakan bahwa Bank of Korea, regulator keuangan, dan otoritas terkait lainnya sedang aktif bekerja pada kebijakan baru. Upaya ini berfokus pada isu-isu kunci seperti perlindungan konsumen, status hukum aset crypto, dan strategi tata kelola untuk sektor crypto domestik. Negara ini bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dan risiko, dengan platform seperti Bithumb dan Upbit memperkuat posisinya di pasar crypto global.
Choi Menahan Diri atas Proposal Strategis Trump
Menanggapi pertanyaan tentang dampak internasional dari kebijakan cryptocurrency, PM secara khusus menyebutkan saran Trump untuk cadangan crypto strategis. “Karena rincian proposal aset crypto strategis Presiden terpilih Trump belum dipublikasikan, ini bukan waktu yang tepat untuk mengevaluasinya. Kami akan mengambil tindakan setelah proposal ini dan lainnya lebih jelas,” kata PM. Respons hati-hati ini menyoroti niat Korea Selatan untuk menyelaraskan kebijakannya dengan tren global sambil melindungi kepentingannya.
Kesimpulan:
Wakil PM Choi Sang-mok meyakinkan publik bahwa pemerintah mempertahankan sikap positif terhadap aset crypto sambil menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati, yang terlihat dalam keputusan untuk menunda pajak crypto hingga 2027. Meskipun tantangan politik telah memperlambat kemajuan dalam legislasi crypto, Korea Selatan terus menyeimbangkan inovasi dengan risiko, memastikan perannya di pasar crypto global tetap kuat. Fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi dan pengembangan regulasi akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan sektor ini.
Ikuti terus The BIT Journal dan saksikan pembaruan Crypto. Ikuti kami di Twitter dan LinkedIn, dan bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk diberitahu segera tentang berita terkini!
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa sikap Korea Selatan terhadap cryptocurrency?
Korea Selatan tidak negatif terhadap aset crypto, menurut Wakil PM Choi Sang-mok.
Apa status regulasi cryptocurrency di Korea Selatan?
Upaya regulasi crypto sedang berlangsung meskipun ada gangguan politik.
Bagaimana kerusuhan politik mempengaruhi pasar crypto Korea Selatan?
Kerusuhan politik telah menunda legislasi crypto tetapi volume perdagangan tetap kuat.
Apa status anggaran Korea Selatan 2025?
Anggaran 2025 sangat penting untuk stabilitas ekonomi di tengah tantangan politik.
Mengapa Korea Selatan menunda pajak crypto hingga 2027?
Pajak crypto ditunda untuk memungkinkan pengembangan regulasi yang lebih baik.