Pariwisata di negara-negara Kelompok Tujuh (G7) yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat berpotensi mendapat manfaat dari adopsi alat kecerdasan buatan, menurut forum kebijakan global, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun, peluang tersebut datang dengan risiko tertentu.
Makalah kebijakan "kecerdasan buatan dan pariwisata: makalah kebijakan G7/OECD" yang diterbitkan pada 18 Desember menginformasikan para pembuat kebijakan global tentang relevansi yang semakin meningkat dari AI dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan pariwisata.
Analisis OECD tentang aplikasi AI yang ada dalam pariwisata menemukan beberapa manfaat potensial, yang meliputi peningkatan pengalaman pengunjung, aksesibilitas yang lebih baik dan keterlibatan audiens, serta otomatisasi proses internal dan layanan pelanggan, antara lain. Makalah kebijakan tersebut mencatat:
"AI dapat mendukung upaya untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan melalui kemampuannya untuk membantu mengelola sumber daya dengan lebih efisien, termasuk penggunaan energi, pengurangan limbah, alokasi tenaga kerja yang terampil, dan mengoptimalkan aliran wisatawan."
Alat AI dapat mengubah proses dan kebijakan pariwisata
Alat AI juga dapat membantu komunitas lokal dengan mengelola aliran pariwisata dengan lebih baik. Namun, OECD merekomendasikan "evaluasi dan adaptasi teknologi AI secara terus-menerus" untuk memastikan implementasinya yang sukses.
Data granular yang dikumpulkan dari alat AI dapat meningkatkan proses pembuatan kebijakan pariwisata. Set data tersebut juga dapat melatih model AI untuk kasus penggunaan tertentu dalam pariwisata. "Namun, ada risiko yang terkait dengan adopsi AI dalam pariwisata, termasuk kekhawatiran tentang kualitas data, keamanan, dan dampak lingkungan," catat makalah kebijakan OECD.
Seruan untuk pembuatan kebijakan AI melalui kolaborasi internasional
Di sisi lain, OECD menyarankan para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan "isu-isu kunci" saat mengadopsi teknologi AI dalam pariwisata. Ini termasuk menerapkan langkah perlindungan data dan perlindungan konsumen yang kuat, menganalisis dampak pekerjaan, dan melakukan pelatihan serta pendidikan AI untuk semua pemangku kepentingan industri pariwisata.
OECD memperingatkan bahwa kerangka hukum dan regulasi untuk AI akan berdampak signifikan pada pariwisata, bisnisnya, dan pembuatan kebijakan di masa depan. Sebagai penutup, makalah tersebut merekomendasikan agar Kelompok Kerja Pariwisata G7 memungkinkan berbagi pengetahuan tentang isu-isu spesifik di antara tujuh ekonomi.
Sumber: Saudi Press Agency
Pada 17 Desember, Abdullah bin Sharaf Alghamdi, presiden Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA), mengumumkan bahwa Arab Saudi menduduki peringkat ketiga dalam Observatorium Kebijakan AI OECD setelah AS dan Inggris.
Sebagai hasilnya, Arab Saudi berdiri sebagai tujuan utama di Timur Tengah untuk membangun alat dan kebijakan AI yang terpercaya.
Majalah: 5 kasus penggunaan nyata untuk memecoin yang tidak berguna