Penulis asli: Ryan Yoon, Yoon Lee, Tiger Research

Terjemahan asli: Luffy, Foresight News

Ringkasan

  • Kebijakan pajak hadir dalam berbagai bentuk, termasuk bebas pajak, pajak progresif, pajak tunggal, pajak transisi, dan pajak berbasis transaksi, dengan berbagai bentuk pajak mencerminkan strategi ekonomi dan fokus kebijakan masing-masing negara.

  • Pemerintah ingin memastikan pendapatan pajak, sementara investor khawatir tentang pajak yang terlalu tinggi, dan pertentangan antara keduanya menyebabkan arus modal ke bursa luar negeri.

  • Untuk memastikan keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan secara komprehensif pendapatan pajak dan mendukung perkembangan sehat pasar cryptocurrency.

1. Perdagangan Cryptocurrency dan Pajak

Sejak munculnya pasar perdagangan cryptocurrency, pajak atas transaksi cryptocurrency telah menjadi topik perdebatan yang hangat. Konflik inti terletak pada perbedaan prioritas antara pemerintah dan investor. Pemerintah menekankan perlunya memastikan pajak, sementara investor khawatir bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi profitabilitas.

Namun, pajak adalah komponen yang tak terhindarkan dari sistem masyarakat modern dan merupakan pendorong utama perkembangan pasar. Secara khusus, pajak cryptocurrency diharapkan dapat membangun fondasi untuk pertumbuhan pasar melalui tiga efek kunci.

Pertama, ini dapat membangun pasar resmi. Contoh pasar saham menunjukkan bahwa pajak atas keuntungan atau transaksi mewakili pengakuan resmi terhadap aset terkait, yang membantu membangun dasar yang stabil untuk kegiatan pasar cryptocurrency.

Kedua, perlindungan terhadap investor dapat diperkuat. Amerika Serikat (Undang-Undang Perlindungan Keuangan Konsumen) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) yang didirikan pada tahun 2010 adalah contoh perlindungan investor melalui regulasi. Di pasar Web3, membatasi peluncuran produk tanpa diskriminasi dan iklan yang menyesatkan membantu mencegah penipuan dan melindungi hak-hak investor.

Akhirnya, pajak dapat mempercepat integrasi cryptocurrency ke dalam sistem keuangan yang ada dengan menetapkan status hukum yang jelas. Integrasi ini dapat meningkatkan stabilitas pasar dan tingkat kepercayaan.

Namun, mengingat keunikan pasar cryptocurrency, sulit untuk mengandalkan pengalaman pasar saham untuk mengharapkan pajak dapat menghasilkan efek positif. Mengingat pertumbuhan cepat cryptocurrency, banyak sistem pajak yang ada dikritik sebagai alat yang murni untuk mengekstraksi nilai. Ini menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah dan investor.

Dalam konteks ini, laporan ini akan mempelajari sistem perpajakan cryptocurrency di negara-negara utama Asia, menganalisis tiga efek yang disebutkan sebelumnya: pembentukan pasar, perlindungan investor, dan cara integrasi sistem, dengan harapan memberikan perspektif yang seimbang bagi investor dan pemerintah.

2. Analisis Perbandingan Pajak Cryptocurrency di Negara-Negara Utama Asia

Analisis sistem pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia mengungkapkan lima jenis kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan struktur ekonomi dan fokus kebijakan masing-masing negara.

Misalnya, Singapura membebaskan pajak keuntungan modal, dan hanya mengenakan pajak penghasilan sebesar 17% ketika cryptocurrency diakui sebagai pendapatan bisnis. Pendekatan fleksibel ini memperkuat posisi Singapura sebagai pusat cryptocurrency global. Demikian pula, Hong Kong sedang mempertimbangkan kebijakan pembebasan pajak untuk keuntungan investasi dari hedge fund dan family office, lebih lanjut meningkatkan daya tariknya bagi investor institusi.

Sebaliknya, Jepang mengenakan pajak setinggi 55%, dengan fokus pada penekanan aktivitas spekulasi. Namun, Jepang juga mempertimbangkan proposal untuk menurunkan tarif pajak menjadi 20%, yang mungkin menunjukkan bahwa Jepang dapat mengubah cara pajak cryptocurrency saat ini.

2.1 Negara Bebas Pajak: Singapura, Hong Kong, Malaysia

Pusat keuangan utama di Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia menerapkan kebijakan bebas pajak terhadap keuntungan cryptocurrency, sejalan dengan strategi ekonomi jangka panjang masing-masing negara.

Kebijakan bebas pajak di negara-negara ini konsisten dengan kerangka keuangan tradisional mereka. Sejarahnya, mereka telah menarik modal global dengan tarif pajak rendah. Mempertahankan posisi ini terhadap cryptocurrency menunjukkan konsistensi kebijakan dan komitmen yang jelas terhadap prinsip ekonomi mereka.

Strategi ini telah menghasilkan hasil yang signifikan. Misalnya, Singapura menjadi pusat perdagangan cryptocurrency terbesar di Asia pada tahun 2021. Karena keuntungan dari investasi tidak dikenakan pajak, investor secara aktif terlibat di pasar ini, mempercepat pertumbuhannya.

Namun, kebijakan bebas pajak tidak tanpa batasan. Tantangan utama mencakup risiko spekulasi berlebihan dan penurunan pendapatan pajak langsung bagi pemerintah. Negara-negara ini sedang mengambil langkah-langkah alternatif untuk mengatasi masalah ini. Mereka memastikan pendapatan pajak tidak langsung melalui perkembangan industri jasa keuangan dan mempertahankan stabilitas pasar melalui pengawasan ketat terhadap bursa dan lembaga keuangan.

2.2 Negara dengan Sistem Pajak Progresif: Jepang dan Thailand

Jepang dan Thailand menerapkan tarif pajak progresif yang tinggi atas keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini mencerminkan tujuan sosial yang lebih luas dari 'redistribusi kekayaan' dengan mengenakan pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi. Di Jepang, tarif pajak tertinggi mencapai 55%, sejalan dengan kebijakan aset keuangan tradisional.

Namun, tarif pajak yang sangat tinggi juga memiliki kelemahan yang signifikan. Masalah paling mencolok adalah 'pengalihan modal', di mana investor memindahkan aset ke daerah bebas pajak seperti Singapura, Hong Kong, atau Dubai. Ada juga kekhawatiran bahwa beban pajak yang berat dapat menekan pertumbuhan pasar.

2.3 Negara dengan Tarif Pajak Tunggal: India

Sumber: ISH News Youtube

India mengenakan tarif pajak tunggal sebesar 30% atas keuntungan perdagangan cryptocurrency. Pendekatan ini berbeda dari sistem pajak progresif yang diterapkan di pasar keuangan tradisional, mencerminkan pilihan strategisnya yang bertujuan mencapai dua tujuan kunci: efisiensi administratif dan transparansi pasar.

Kebijakan pajak tunggal India menghasilkan beberapa efek signifikan. Pertama, sistem pajak yang sederhana mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, penerapan tarif pajak yang sama untuk semua transaksi meminimalkan strategi penghindaran pajak.

Namun, sistem pajak tunggal juga memiliki batasan yang jelas. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa hal itu dapat mengurangi motivasi investor kecil untuk masuk ke pasar. Bahkan keuntungan yang kecil pun dikenakan pajak tinggi sebesar 30%, memberikan beban yang berat bagi investor kecil. Selain itu, penerapan tarif pajak yang sama untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah juga memunculkan pertanyaan tentang keadilan pajak.

Pemerintah India menyadari masalah ini dan saat ini sedang menjajaki solusi. Langkah-langkah yang diusulkan termasuk: mengurangi tarif pajak untuk transaksi kecil dan memberikan insentif bagi pemegang jangka panjang. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan manfaat sistem pajak tunggal sambil mempromosikan pertumbuhan pasar yang stabil.

2.4 Pendekatan Transisi: Korea Selatan

Sumber: Jingxiang News

Korea Selatan mengambil sikap hati-hati terhadap pajak cryptocurrency, mencerminkan ketidakpastian tinggi di pasar cryptocurrency. Contoh yang jelas adalah pajak atas keuntungan investasi keuangan yang direncanakan untuk diterapkan pada 2021 ditunda hingga 2025. Penerapan pajak cryptocurrency juga ditunda hingga 2027 dengan pemikiran yang sama.

Pendekatan transisi ini memiliki keuntungan yang jelas. Ini memungkinkan pasar untuk tumbuh secara organik, sambil memberikan waktu untuk mengamati hasil kebijakan negara lain dan tren regulasi global. Dengan mempelajari kasus Jepang dan Singapura, Korea Selatan bertujuan untuk membangun kerangka pajak yang optimal setelah fakta.

Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan. Kurangnya sistem pajak yang jelas dapat menyebabkan kekacauan pasar dan meningkatkan risiko spekulasi yang berlebihan. Selain itu, karena kurangnya infrastruktur regulasi, perlindungan investor mungkin terpengaruh, sehingga menghambat perkembangan pasar jangka panjang.

2.5 Pajak Berbasis Transaksi: Indonesia

Berbeda dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia menerapkan sistem pajak berbasis transaksi yang unik. Sistem ini mengenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% atas transaksi. Kebijakan ini diluncurkan pada Mei 2022 dan merupakan bagian dari reformasi modernisasi pasar keuangan yang lebih luas di Indonesia.

Pajak transaksi dapat menyederhanakan prosedur dan mendorong investor untuk menggunakan bursa berlisensi dengan menerapkan tarif pajak rendah dan seragam untuk semua transaksi. Sejak penerapannya, volume perdagangan di bursa berlisensi telah meningkat secara signifikan.

Namun, kebijakan ini juga memiliki batasan. Seperti di India, tarif pajak tunggal memberikan beban yang berat bagi investor kecil. Bagi investor yang sering berdagang, biaya pajak kumulatif bisa sangat tinggi, menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan likuiditas pasar.

Pemerintah Indonesia menyadari tantangan ini dan berencana untuk memperbaiki kebijakan berdasarkan umpan balik pasar. Langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan termasuk pengurangan pajak untuk transaksi kecil dan insentif bagi investasi jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan manfaat dari sistem pajak berbasis transaksi sambil mengatasi kekurangan yang ada.

3. Konflik antara Investor dan Pemerintah

Meskipun sistem pajak di berbagai negara berbeda, konflik antara pemerintah dan investor dalam pajak cryptocurrency tetap menjadi masalah umum. Konflik ini tidak hanya berasal dari tindakan pemungutan pajak, tetapi juga dari perbedaan mendasar dalam pemahaman tentang aset cryptocurrency. Sifat konflik ini bervariasi tergantung pada kebijakan pajak masing-masing negara.

Pemerintah di berbagai negara memandang keuntungan dari perdagangan cryptocurrency sebagai sumber pendapatan pajak baru. Khususnya, karena pandemi COVID-19 memperburuk defisit anggaran, pertumbuhan cepat pasar cryptocurrency menjadi sumber pendapatan yang menarik untuk stabilitas. Misalnya, sistem pajak progresif Jepang mengenakan tarif pajak hingga 55%, sedangkan tarif pajak tunggal India adalah 30%, keduanya menyoroti kebutuhan pemerintah yang kuat akan pendapatan pajak.

Sumber: GMB Labs

Dari sudut pandang investor, pajak yang berlebihan merupakan hambatan bagi pertumbuhan pasar. Tarif pajak yang lebih tinggi, ditambah dengan beban pajak kumulatif dari perdagangan yang sering, menghambat aktivitas investasi. Oleh karena itu, arus modal keluar telah menjadi masalah utama. Banyak investor sedang memindahkan aset mereka ke platform luar negeri, atau ke yurisdiksi bebas pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk memastikan pajak dapat berbalik melawan mereka.

Dalam beberapa kasus, pemerintah hanya fokus pada pemungutan pajak tanpa mengeluarkan kebijakan untuk mendukung perkembangan pasar, yang semakin memperburuk konflik.

Menemukan keseimbangan baru antara pemerintah dan investor semakin penting. Solusi yang dibutuhkan tidak hanya sekadar penyesuaian pajak sederhana, tetapi juga menuntut pemerintah untuk mengembangkan kebijakan inovatif yang mendukung pertumbuhan pasar yang sehat, sambil memastikan pendapatan pajak yang memadai. Mencapai keseimbangan ini akan menjadi tantangan kebijakan kunci yang dihadapi pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

4. Kebijakan Revitalisasi Pasar di Tingkat Nasional

Pajak cryptocurrency memiliki dampak ganda pada perkembangan pasar. Sementara beberapa negara memanfaatkannya sebagai peluang untuk institusionalisasi dan pertumbuhan pasar, negara lain menghadapi masalah stagnasi pasar dan kehilangan bakat akibat kebijakan pajak yang ketat.

Singapura adalah contoh sukses dalam mengaktifkan pasar. Singapura mendorong inovasi dengan membebaskan pajak keuntungan modal dan memberikan dukungan sistematis serta sandbox regulasi untuk perusahaan blockchain. Pendekatan komprehensif ini memperkuat posisinya sebagai pusat cryptocurrency di Asia.

Hong Kong juga menerapkan strategi pengembangan pasar yang aktif. Sambil mempertahankan kebijakan bebas pajak bagi investor individu, Hong Kong sedang memperluas kerangka perizinan untuk perusahaan pengelola aset cryptocurrency. Perlu dicatat bahwa mulai tahun 2024, Hong Kong akan memungkinkan investor institusi yang memenuhi syarat untuk melakukan perdagangan ETF cryptocurrency, lebih lanjut memperluas partisipasi pasar.

Di sisi lain, kebijakan pajak yang ketat di beberapa negara juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan pasar. Tarif pajak yang tinggi dan regulasi yang kompleks memaksa investor untuk memindahkan aset mereka ke luar negeri, menyebabkan inovasi dan bakat profesional mengalir keluar.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency tergantung pada keseimbangan dengan perkembangan pasar. Selain sekadar memastikan pendapatan pajak jangka pendek, pemerintah juga harus mempertimbangkan cara untuk memupuk ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Ke depan, negara-negara perlu terus menyesuaikan kebijakan untuk mencapai keseimbangan kunci ini.

5. Kesimpulan

Memungut pajak atas cryptocurrency adalah langkah yang tak terhindarkan dalam perkembangan pasar aset cryptocurrency. Namun, efek stabilitas pajak perlu dipertimbangkan kembali dengan cermat. Beberapa orang berpendapat bahwa pajak transaksi dapat menekan perdagangan spekulatif dan mengurangi volatilitas pasar, tetapi kasus sejarah menunjukkan bahwa efek ini sering kali tidak dapat dicapai.

Contoh klasik adalah Swedia pada tahun 1986. Ketika pajak transaksi keuangan meningkat drastis sebesar 100 basis poin, sebagian besar perdagangan saham berpindah ke pasar Inggris. Secara khusus, 60% dari volume perdagangan 11 saham utama Swedia pindah ke pasar London, menyoroti konsekuensi dari kebijakan pajak yang lemah.

Pemerintah dan investor harus dengan serius mengevaluasi dampak nyata dari pajak. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pendapatan pajak yang sederhana, tetapi juga harus memikirkan cara untuk memupuk lingkungan pasar yang berkelanjutan dan sehat. Investor, di sisi lain, harus melihat pajak sebagai peluang untuk memformalkan pasar, guna mempromosikan lingkungan investasi yang lebih stabil dan matang.

Pada akhirnya, keberhasilan pajak cryptocurrency bergantung pada apakah pemerintah dan pelaku pasar dapat menemukan cara untuk mencapai keseimbangan di antara keduanya. Ini bukan hanya tentang penyesuaian tarif pajak, tetapi tantangan kunci yang akan menentukan arah dan perkembangan jangka panjang pasar aset cryptocurrency.