Judul Asli: Pengenaan Pajak Cryptocurrency di Asia: Bullish atau Bearish?

Sumber: Tiger Research

Diterjemahkan oleh: Shenchao TechFlow

TL; DR

· Kebijakan pajak di berbagai negara bervariasi bentuknya, termasuk pembebasan pajak, sistem pajak progresif, tarif pajak tunggal, skema transisi, serta pajak berbasis transaksi, mencerminkan strategi ekonomi dan prioritas kebijakan yang berbeda di setiap negara.

· Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan fiskal melalui pajak, sementara investor khawatir bahwa beban pajak yang tinggi akan mempengaruhi profitabilitas, konflik ini menyebabkan aliran modal ke bursa luar negeri.

· Untuk mencapai keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency, perlu untuk merumuskan kebijakan yang seimbang, tidak hanya memperhatikan pendapatan pajak tetapi juga mendorong perkembangan pasar yang sehat.

1. Perdagangan Cryptocurrency dan Pajak

Sejak kelahiran pasar cryptocurrency, masalah pajak atas transaksinya telah menjadi fokus perdebatan. Konflik inti terletak pada posisi berbeda antara pemerintah dan investor: pemerintah ingin meningkatkan pendapatan fiskal melalui pajak, sementara investor khawatir beban pajak yang tinggi akan mengurangi pengembalian investasi.

Meskipun demikian, pajak sebagai bagian inti dari sistem ekonomi modern bukan hanya sumber pendapatan penting bagi pemerintah, tetapi juga mekanisme kunci untuk mendorong perkembangan pasar. Untuk pasar cryptocurrency, kebijakan pajak diharapkan dapat memberikan harapan, yang utamanya tercermin dalam tiga aspek berikut:

Pertama, pajak dapat membantu membangun pasar yang teratur. Mengambil contoh pasar saham, pengenaan pajak atas transaksi atau keuntungan sering kali berarti bahwa aset diakui secara resmi, sehingga memberikan dasar yang stabil untuk aktivitas pasar.

Kedua, pajak dapat meningkatkan perlindungan investor. Misalnya, Amerika Serikat pada tahun 2010 mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Keuangan Konsumen, yang mendirikan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) untuk melindungi hak-hak investor. Di pasar Web3, kebijakan pajak dan regulasi yang wajar dapat membatasi penerbitan produk sembarangan dan iklan yang menyesatkan, sehingga mengurangi tindakan penipuan dan melindungi hak-hak sah investor.

Akhirnya, kebijakan pajak dapat mempercepat integrasi cryptocurrency dengan sistem keuangan tradisional dengan menjelaskan status hukum cryptocurrency. Integrasi ini membantu meningkatkan stabilitas pasar dan kepercayaan investor.

Namun, karena pasar cryptocurrency memiliki keunikan tersendiri, hanya mengandalkan pengalaman pasar saham sulit untuk sepenuhnya mewujudkan efek positif ini. Dengan cepatnya ekspansi pasar cryptocurrency, banyak sistem pajak yang ada dikritik sebagai cara ekstraktif untuk mengambil nilai, yang juga memperburuk ketegangan antara pemerintah dan investor.

Dalam konteks ini, laporan ini akan menganalisis kebijakan pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia dan mengeksplorasi pelaksanaan tiga peran utama (normalisasi pasar, perlindungan investor, dan integrasi sistem) di negara-negara tersebut. Melalui analisis multi-dimensi, laporan ini berharap dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi pemerintah dan investor.

2. Analisis Perbandingan Pajak Cryptocurrency di Pasar Utama Asia

Sumber: X

Setelah menganalisis kebijakan pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia, dapat ditemukan lima model kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan pertimbangan yang berbeda di setiap negara dalam struktur ekonomi dan prioritas kebijakan.

Misalnya, Singapura mengecualikan pajak atas keuntungan modal dan hanya mengenakan pajak penghasilan sebesar 17% pada cryptocurrency yang dianggap sebagai pendapatan bisnis. Kebijakan yang fleksibel ini tidak hanya mengurangi beban pajak bagi investor, tetapi juga memperkuat posisi Singapura sebagai pusat cryptocurrency global. Demikian pula, Hong Kong sedang mengeksplorasi kebijakan pembebasan pajak atas keuntungan investasi untuk hedge fund dan kantor keluarga untuk lebih menarik investor institusional.

Sebaliknya, Jepang menerapkan kebijakan tarif pajak tinggi yang berbeda, mengenakan pajak hingga 55% untuk perdagangan cryptocurrency, dengan tujuan mengekang perilaku spekulatif di pasar. Namun, seiring dengan perubahan pasar, Jepang juga sedang mempertimbangkan proposal untuk menurunkan tarif pajak menjadi 20%, yang dapat menandakan arah perubahan kebijakan pajaknya, dengan kemungkinan lebih memperhatikan perkembangan jangka panjang pasar.

2.1. Negara yang Mengutamakan Pembebasan Pajak: Singapura, Hong Kong, Malaysia

Singapura, Hong Kong, dan Malaysia sebagai pusat keuangan penting di Asia menerapkan kebijakan pembebasan pajak atas keuntungan modal cryptocurrency. Kebijakan ini melanjutkan strategi ekonomi konsisten negara-negara tersebut.

Kebijakan pembebasan pajak di negara-negara ini sejalan dengan praktik sistem keuangan tradisional mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menarik banyak modal internasional dengan tarif pajak rendah (misalnya, pembebasan pajak atas keuntungan modal untuk investasi saham). Kini, kebijakan ini diperluas ke bidang cryptocurrency, mencerminkan stabilitas kebijakan dan komitmen terhadap prinsip ekonomi.

Strategi ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, Singapura menjadi pusat perdagangan cryptocurrency terbesar di Asia pada tahun 2021. Karena keuntungan investasi tidak dikenakan pajak, hal ini menarik banyak investor untuk berpartisipasi aktif di pasar, mendorong perkembangan pasar yang cepat.

Namun, kebijakan pembebasan pajak juga menghadapi tantangan tertentu. Pertama, pasar mungkin terlalu panas karena perilaku spekulatif, dan kedua, pendapatan pajak langsung pemerintah mungkin berkurang. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara tersebut mengambil langkah-langkah lain, seperti memperoleh pendapatan pajak tidak langsung melalui ekspansi sektor jasa keuangan dan memastikan stabilitas pasar melalui regulasi ketat terhadap bursa dan lembaga keuangan.

2.2. Negara yang Menerapkan Sistem Pajak Progresif: Jepang dan Thailand

Jepang dan Thailand menerapkan tarif pajak progresif yang tinggi terhadap keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini mencerminkan tujuan sosial yang lebih luas, yaitu mewujudkan 'redistribusi kekayaan' melalui pajak kepada kelompok berpenghasilan tinggi. Di Jepang, tarif pajak tertinggi mencapai 55%, sejalan dengan kebijakan pajak aset keuangan tradisional.

Namun, kebijakan tarif pajak yang tinggi juga membawa kelemahan yang signifikan. Masalah paling mencolok adalah 'pengalihan modal', yaitu investor mengalihkan aset mereka ke daerah bebas pajak seperti Singapura, Hong Kong, atau Dubai. Selain itu, beban pajak yang tinggi dapat menekan vitalitas dan pertumbuhan pasar. Masalah ini telah menarik perhatian regulator dan mungkin mendorong penyesuaian kebijakan.

2.3. Negara dengan Tarif Pajak Tunggal: India

Sumber: ISH News Youtube

India menerapkan tarif pajak tunggal sebesar 30% atas keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini berbeda dengan sistem pajak progresif yang ada di pasar keuangan tradisional, lebih didasarkan pada efisiensi administratif dan transparansi pasar.

Kebijakan ini membawa beberapa efek signifikan. Pertama, desain sistem pajak sederhana dan jelas, mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Kedua, semua transaksi dikenakan tarif pajak yang sama, ini secara efektif menurunkan kemungkinan memecah transaksi atau menghindari pajak.

Namun, tarif pajak tunggal juga memiliki kekurangan yang jelas. Bagi investor kecil, bahkan keuntungan kecil pun harus dikenakan pajak 30%, yang tentunya menambah beban investasi mereka. Selain itu, penerapan tarif yang sama bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah juga memicu kontroversi mengenai keadilan pajak.

Pemerintah India telah memperhatikan masalah ini dan sedang mengeksplorasi solusi. Misalnya, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif pajak untuk transaksi kecil atau memberikan insentif pajak bagi pemegang jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan dari sistem pajak tunggal, sambil mendorong perkembangan pasar yang seimbang.

2.4. Kebijakan Transisi: Korea Selatan

Sumber: Kyunghyang Shinmun

Korea Selatan mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap masalah pajak cryptocurrency, mencerminkan ketidakpastian yang tinggi di pasar cryptocurrency. Misalnya, pajak penghasilan investasi keuangan yang awalnya direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2021 ditunda hingga 2025, dan waktu penerapan pajak cryptocurrency lebih lanjut ditunda hingga 2027.

Kebijakan transisi ini menunjukkan keuntungan yang jelas. Di satu sisi, ia memberikan waktu dan ruang bagi pasar untuk berkembang secara alami; di sisi lain, ia juga memberikan Korea Selatan jendela kesempatan untuk mengamati efek pelaksanaan kebijakan negara lain serta tren regulasi global. Dengan menganalisis pengalaman Jepang dan Singapura, Korea Selatan berharap dapat membangun sistem pajak yang lebih baik berdasarkan pengalaman dan pelajaran orang lain.

Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan tertentu. Dalam periode sebelum penerapan kebijakan, kurangnya sistem pajak yang jelas dapat meningkatkan ketidakpastian bagi peserta pasar dan mungkin memicu overheating spekulatif. Selain itu, karena infrastruktur regulasi yang masih belum memadai, perlindungan hak-hak investor mungkin terpengaruh, yang pada tingkat tertentu dapat menghambat perkembangan sehat pasar dalam jangka panjang.

2.5. Pajak Berbasis Transaksi: Indonesia

Indonesia telah menerapkan sistem pajak berbasis transaksi yang unik, yang berbeda mencolok dari negara-negara Asia lainnya. Kebijakan ini mulai berlaku pada Mei 2022, mengenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% untuk setiap transaksi. Ini adalah bagian dari reformasi modernisasi pasar keuangan Indonesia.

Sistem pajak berbasis transaksi ini menyederhanakan prosedur perpajakan melalui tarif yang rendah dan seragam, serta mendorong investor untuk menggunakan bursa berlisensi, sehingga meningkatkan transparansi pasar. Sejak kebijakan ini diterapkan, volume perdagangan di bursa berlisensi telah meningkat secara signifikan, menunjukkan efek positif dari kebijakan tersebut.

Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Seperti India, tarif pajak tunggal memberikan beban yang signifikan bagi trader skala kecil. Bagi trader yang sering melakukan transaksi, biaya pajak yang terakumulasi bisa cukup tinggi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan likuiditas pasar.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berencana untuk lebih mengoptimalkan kebijakan berdasarkan umpan balik pasar. Langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan termasuk menurunkan tarif pajak untuk transaksi kecil, serta memberikan insentif pajak bagi investor jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan dari pajak berbasis transaksi sambil mengatasi kekurangan potensialnya.

3. Konflik antara Investor dan Pemerintah

Meskipun kebijakan pajak cryptocurrency di berbagai negara berbeda-beda, konflik antara pemerintah dan investor adalah masalah yang umum. Konflik ini tidak hanya berasal dari pajak itu sendiri, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang berbeda antara kedua belah pihak tentang sifat aset digital.

Pemerintah biasanya menganggap keuntungan perdagangan cryptocurrency sebagai sumber pajak baru, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang memperburuk defisit fiskal, pertumbuhan cepat pasar cryptocurrency memberikan pemerintah kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Misalnya, tarif pajak progresif yang diterapkan Jepang mencapai 55%, sementara India menerapkan tarif pajak tunggal sebesar 30%, semua ini menunjukkan perhatian tinggi pemerintah terhadap pajak cryptocurrency.

Sumber: GMB Labs

Namun, dari perspektif investor, tarif pajak yang tinggi dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan pasar. Beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk keuangan tradisional, ditambah dengan biaya pajak yang terakumulasi akibat perdagangan yang sering, menjadi faktor-faktor yang menekan semangat investor. Oleh karena itu, pengalihan modal menjadi masalah utama. Banyak investor memilih untuk mengalihkan aset mereka ke platform perdagangan luar negeri seperti Binance, atau berpindah ke daerah bebas pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak mungkin berbalik menjadi kontra produktif.

Selain itu, beberapa negara terlalu fokus pada pajak itu sendiri dan mengabaikan kebijakan yang mendukung perkembangan pasar, yang semakin memperburuk konflik ini. Investor sering kali menganggap pendekatan ini sebagai pendekatan yang pendek dan terlalu membatasi.

Oleh karena itu, menemukan keseimbangan baru antara pemerintah dan investor menjadi sangat penting. Mengatasi masalah ini tidak hanya memerlukan penyesuaian tarif pajak, tetapi juga perlu diterapkan kebijakan inovatif yang dapat mendorong perkembangan pasar yang sehat dan memastikan pendapatan pajak yang wajar. Bagaimana mencapai keseimbangan ini akan menjadi tantangan kunci yang dihadapi pemerintah di berbagai negara dalam beberapa tahun ke depan.

4. Kebijakan Revitalisasi Pasar dan Strategi Aktivasi di Tingkat Nasional

Pajak cryptocurrency memiliki efek positif pada perkembangan pasar dan juga menghadapi tantangan tertentu. Beberapa negara mendorong institusionalisasi dan inovasi pasar melalui kebijakan pajak, sementara negara lainnya mengalami stagnasi pasar dan kehilangan bakat akibat tarif pajak yang tinggi dan regulasi yang kompleks.

Singapura adalah contoh sukses dalam mengaktifkan pasar. Dengan menghapus pajak atas keuntungan modal, Singapura tidak hanya memberikan dukungan sistematis bagi perusahaan blockchain, tetapi juga menyediakan lingkungan percobaan bagi perusahaan inovatif melalui sandboxes regulasi. Kebijakan komprehensif ini telah menempatkan Singapura di posisi terdepan di pasar cryptocurrency Asia.

Hong Kong juga telah menerapkan strategi perkembangan pasar yang aktif. Sambil terus membebaskan pajak bagi investor individu, Hong Kong telah memperluas lingkup lisensi untuk perusahaan pengelola aset digital. Khususnya, mulai tahun 2024, Hong Kong akan mengizinkan investor institusi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perdagangan ETF cryptocurrency, yang akan membantu lebih menarik peserta pasar.

Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi dan sistem pajak yang kompleks di beberapa negara justru menjadi penghalang bagi perkembangan pasar. Misalnya, banyak investor yang mengalihkan aset mereka ke luar negeri karena beban pajak yang terlalu tinggi, yang tidak hanya menyebabkan hilangnya perusahaan inovatif dan bakat teknologi, tetapi juga dapat melemahkan daya saing jangka panjang negara-negara tersebut di bidang keuangan digital.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency perlu menemukan keseimbangan antara pendapatan pajak dan perkembangan pasar. Pemerintah tidak hanya harus memperhatikan target pajak jangka pendek, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana membangun ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Di masa depan, negara-negara perlu menyesuaikan kebijakan terkait berdasarkan umpan balik pasar untuk mencapai keseimbangan kunci ini.

5. Kesimpulan

Pengenaan pajak terhadap cryptocurrency adalah proses yang tak terhindarkan dalam perkembangan pasar aset digital. Namun, apakah kebijakan pajak benar-benar dapat menstabilkan pasar memerlukan evaluasi yang lebih hati-hati. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa pajak transaksi dapat menekan perdagangan spekulatif dan mengurangi volatilitas pasar, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa efek ini sering kali sulit diwujudkan.

Contoh tipikal adalah Swedia pada tahun 1986. Saat itu, pemerintah Swedia menaikkan pajak transaksi keuangan dari 50 basis poin menjadi 100 basis poin (1 basis poin adalah 0,01%), yang mengakibatkan banyak perdagangan saham berpindah ke pasar Inggris. Secara khusus, 60% dari volume perdagangan 11 saham utama Swedia berpindah ke London, fenomena ini menunjukkan bahwa jika kebijakan pajak tidak dirancang dengan baik, dapat berdampak negatif pada pasar domestik.

Oleh karena itu, baik pemerintah maupun investor perlu mengevaluasi dampak nyata dari kebijakan pajak secara cermat. Pemerintah harus melampaui tujuan semata-mata mengejar pendapatan pajak, dan lebih memperhatikan bagaimana membina lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Bagi investor, penerapan kebijakan pajak juga dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mendorong pasar menjadi lebih terinstitusi, sehingga memfasilitasi lingkungan investasi yang lebih stabil dan matang.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency tergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku pasar untuk menemukan titik keseimbangan. Ini bukan hanya masalah penyesuaian tarif pajak, tetapi merupakan tantangan besar yang berkaitan dengan arah perkembangan jangka panjang pasar aset digital.

Penafian

Laporan ini disusun berdasarkan materi yang dianggap dapat diandalkan. Namun, kami tidak dapat secara eksplisit atau implisit menjamin akurasi, kelengkapan, dan penerapan informasi tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan laporan ini atau kontennya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini berdasarkan informasi saat penyusunan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Semua pandangan, prediksi, dan tujuan dalam laporan ini dapat berubah kapan saja dan mungkin bertentangan dengan pendapat individu atau organisasi lain.

Dokumen ini hanya untuk referensi dan tidak boleh dianggap sebagai saran hukum, bisnis, investasi, atau pajak. Setiap sebutan tentang sekuritas atau aset digital hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak merupakan saran investasi atau tawaran untuk menyediakan layanan investasi. Materi ini tidak ditujukan kepada investor atau calon investor.