Judul asli: Pajak Cryptocurrency di Asia: Bullish atau Bearish?

Sumber asli: Tiger Research

Terjemahan asli: Shen Chao TechFlow

TL;DR

Kebijakan pajak di berbagai negara bervariasi, termasuk pembebasan pajak, sistem pajak progresif, tarif pajak seragam, skema transisi, serta pajak berbasis transaksi, yang mencerminkan strategi ekonomi dan prioritas kebijakan yang berbeda di setiap negara.

Pemerintah berharap untuk meningkatkan pendapatan fiskal melalui pajak, sementara investor khawatir bahwa beban pajak yang terlalu tinggi akan memengaruhi profitabilitas, kontradiksi ini menyebabkan aliran modal ke bursa luar negeri.

Untuk mencapai keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency, perlu dibuat kebijakan yang seimbang, tidak hanya fokus pada pendapatan pajak, tetapi juga mempromosikan perkembangan pasar yang sehat.

1. Perdagangan cryptocurrency dan pajak

Sejak lahirnya pasar cryptocurrency, masalah pajak atas transaksi ini selalu menjadi fokus perdebatan. Inti dari konflik ini terletak pada posisi pemerintah dan investor yang berbeda: pemerintah ingin meningkatkan pendapatan fiskal melalui pajak, sementara investor khawatir bahwa beban pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi pengembalian investasi.

Meskipun demikian, pajak sebagai komponen inti dari sistem ekonomi modern bukan hanya merupakan sumber penting pendapatan pemerintah, tetapi juga merupakan mekanisme kunci untuk mendorong perkembangan pasar. Untuk pasar cryptocurrency, kebijakan pajak diharapkan dapat memberikan tiga kontribusi utama:

Pertama, pajak dapat membantu membangun pasar yang terstandarisasi. Mengambil contoh pasar saham, penerapan pajak transaksi atau pajak keuntungan sering kali berarti aset mendapat pengakuan resmi, sehingga memberikan dasar yang stabil bagi aktivitas pasar.

Kedua, pajak dapat meningkatkan perlindungan investor. Misalnya, Amerika Serikat pada tahun 2010 mengesahkan (Undang-Undang Perlindungan Keuangan Konsumen), mendirikan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) untuk melindungi hak-hak investor. Di pasar Web3, kebijakan pajak dan regulasi yang wajar dapat membatasi penerbitan produk sembarangan dan iklan yang menyesatkan, sehingga mengurangi tindakan penipuan dan melindungi hak sah investor.

Akhirnya, kebijakan pajak dapat mempercepat integrasi cryptocurrency dengan sistem keuangan tradisional dengan memperjelas status hukum cryptocurrency. Integrasi ini membantu meningkatkan stabilitas pasar dan kepercayaan investor.

Namun, karena pasar cryptocurrency memiliki keunikan, mengambil pengalaman dari pasar saham sulit untuk sepenuhnya mencapai efek positif ini. Dengan cepatnya ekspansi pasar cryptocurrency, banyak sistem pajak yang ada dikritik sebagai cara pengambilan nilai yang 'merampok', yang juga memperparah konflik antara pemerintah dan investor.

Dalam konteks ini, laporan ini akan menganalisis kebijakan pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia dan mengeksplorasi implementasi tiga peran tersebut (normatisasi pasar, perlindungan investor, dan integrasi sistem) di negara-negara ini. Melalui analisis multi-aspek, laporan ini berharap dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi pemerintah dan investor.

2. Analisis perbandingan pajak cryptocurrency di pasar utama Asia

Sumber: X

Setelah menganalisis kebijakan pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia, dapat diidentifikasi lima pola kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan pertimbangan yang berbeda di setiap negara dalam struktur ekonomi dan prioritas kebijakan.

Misalnya, Singapura membebaskan pajak capital gain dan hanya mengenakan pajak penghasilan sebesar 17% untuk cryptocurrency yang diakui sebagai pendapatan bisnis. Kebijakan yang fleksibel ini tidak hanya mengurangi beban pajak bagi investor, tetapi juga memperkuat posisi Singapura sebagai pusat cryptocurrency global. Demikian pula, Hong Kong sedang mempertimbangkan kebijakan bebas pajak untuk keuntungan investasi hedge fund dan family office, untuk lebih menarik investor institusional.

Sebaliknya, Jepang menerapkan kebijakan tarif pajak tinggi yang sepenuhnya berbeda, mengenakan tarif pajak hingga 55% untuk perdagangan cryptocurrency, dengan tujuan menahan perilaku spekulatif di pasar. Namun, dengan perubahan pasar, Jepang juga sedang mempertimbangkan proposal untuk menurunkan tarif pajak menjadi 20%, yang mungkin menandakan arah perubahan kebijakan pajaknya, yang mungkin akan lebih memperhatikan perkembangan jangka panjang pasar di masa depan.

2.1. Negara dengan kebijakan bebas pajak: Singapura, Hong Kong, Malaysia

Singapura, Hong Kong, dan Malaysia sebagai pusat keuangan penting di Asia menerapkan kebijakan bebas pajak untuk capital gain cryptocurrency. Kebijakan ini melanjutkan strategi ekonomi yang konsisten di negara-negara ini.

Kebijakan bebas pajak di negara-negara ini sejalan dengan praktik sistem keuangan tradisional mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menarik banyak modal internasional melalui tarif pajak yang rendah (seperti membebaskan pajak capital gain untuk investasi saham). Sekarang, kebijakan ini diperluas ke bidang cryptocurrency, mencerminkan stabilitas kebijakan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi.

Strategi ini telah mencapai hasil yang signifikan. Misalnya, Singapura menjadi pusat perdagangan cryptocurrency terbesar di Asia pada tahun 2021. Karena keuntungan investasi tidak dikenakan pajak, banyak investor tertarik untuk berpartisipasi aktif di pasar, mendorong perkembangan pasar yang cepat.

Namun, kebijakan bebas pajak juga menghadapi tantangan tertentu. Pertama, pasar mungkin menjadi terlalu panas akibat perilaku spekulatif, dan kedua, pendapatan pajak langsung pemerintah mungkin berkurang. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara tersebut mengambil langkah-langkah lain, seperti memperoleh pendapatan pajak tidak langsung melalui ekspansi industri layanan keuangan, dan memastikan stabilitas pasar melalui regulasi ketat terhadap bursa dan lembaga keuangan.

2.2. Negara yang menerapkan sistem pajak progresif: Jepang dan Thailand

Jepang dan Thailand menerapkan tarif pajak progresif yang tinggi untuk keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini mencerminkan tujuan sosial yang lebih luas, yaitu mencapai 'redistribusi kekayaan' melalui perpajakan kelompok berpenghasilan tinggi. Di Jepang, tarif pajak tertinggi mencapai 55%, sejalan dengan kebijakan pajak untuk aset keuangan tradisional.

Namun, kebijakan tarif pajak yang tinggi juga membawa kerugian yang signifikan. Masalah yang paling mencolok adalah 'aliran modal keluar', yaitu investor memindahkan aset mereka ke daerah bebas pajak seperti Singapura, Hong Kong, atau Dubai. Selain itu, beban pajak yang tinggi dapat menekan vitalitas dan pertumbuhan pasar. Masalah ini telah menarik perhatian tinggi dari regulator dan dapat mendorong penyesuaian kebijakan.

2.3. Negara dengan tarif pajak seragam: India

Sumber: ISH News Youtube

India menerapkan tarif pajak seragam sebesar 30% untuk keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini berbeda dari sistem pajak progresif di pasar keuangan tradisional, lebih mempertimbangkan efisiensi administratif dan transparansi pasar.

Kebijakan ini telah menghasilkan beberapa efek signifikan. Pertama, desain sistem pajak yang sederhana dan jelas mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Kedua, semua transaksi dikenakan tarif pajak yang sama, yang secara efektif mengurangi kemungkinan pemecahan transaksi atau penghindaran pajak.

Namun, tarif pajak seragam juga memiliki kekurangan yang jelas. Bagi investor kecil, bahkan keuntungan kecil pun harus dikenakan pajak 30%, yang tentunya menambah beban investasi mereka. Selain itu, penerapan tarif pajak yang sama untuk kelompok pendapatan tinggi dan rendah juga memicu perdebatan tentang keadilan pajak.

Pemerintah India telah memperhatikan masalah ini dan sedang menjajaki solusi. Misalnya, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif pajak untuk transaksi kecil, atau memberikan insentif pajak bagi pemegang jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan dari sistem pajak yang seragam, sekaligus mempromosikan perkembangan pasar yang seimbang.

2.4. Kebijakan transisi: Korea Selatan

Sumber: Kyunghyang Shinmun

Korea Selatan mengambil sikap yang lebih hati-hati terkait masalah pajak cryptocurrency, mencerminkan ketidakpastian tinggi di pasar cryptocurrency. Misalnya, pajak penghasilan investasi keuangan yang awalnya direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2021 ditunda hingga 2025, sementara pelaksanaan pajak cryptocurrency ditunda lebih lanjut hingga 2027.

Kebijakan transisi ini menunjukkan keuntungan yang jelas. Di satu sisi, ia memberikan waktu dan ruang untuk perkembangan alami pasar; di sisi lain, ia juga memberikan Korea Selatan jendela berharga untuk mengamati efek implementasi kebijakan negara lain serta tren regulasi global. Dengan menganalisis pengalaman Jepang dan Singapura, Korea Selatan berharap dapat membangun sistem pajak yang lebih baik berdasarkan pelajaran yang dipetik dari pengalaman orang lain.

Namun, strategi ini juga disertai tantangan tertentu. Selama periode sebelum implementasi kebijakan, kurangnya sistem pajak yang jelas dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpastian di kalangan peserta pasar, dan mungkin memicu spekulasi yang berlebihan. Selain itu, karena infrastruktur regulasi belum sepenuhnya matang, perlindungan hak investor mungkin terpengaruh, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan jangka panjang pasar yang sehat.

2.5. Pajak berbasis transaksi: Indonesia

Indonesia telah mengadopsi sistem pajak berbasis transaksi yang unik, yang kontras dengan negara-negara Asia lainnya. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Mei 2022, mengenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% untuk setiap transaksi. Ini adalah bagian dari reformasi modernisasi pasar keuangan Indonesia.

Sistem pajak berbasis transaksi ini menyederhanakan prosedur pajak dengan tarif yang rendah dan seragam, dan mendorong investor untuk menggunakan bursa berlisensi, sehingga meningkatkan transparansi pasar. Sejak implementasi kebijakan, volume perdagangan di bursa berlisensi meningkat secara signifikan, menunjukkan efek positif dari kebijakan tersebut.

Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Seperti di India, tarif pajak seragam memberikan beban yang cukup besar untuk trader kecil. Bagi trader yang sering bertransaksi, akumulasi biaya pajak mungkin sangat tinggi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan likuiditas pasar.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berencana untuk lebih mengoptimalkan kebijakan berdasarkan umpan balik pasar. Langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan termasuk menurunkan tarif pajak untuk transaksi kecil, serta memberikan insentif pajak bagi investor jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan dari pajak berbasis transaksi, sekaligus menangani potensi kekurangan.

3. Konflik antara investor dan pemerintah

Meskipun kebijakan pajak cryptocurrency di berbagai negara berbeda, konflik antara pemerintah dan investor adalah masalah yang umum. Konflik ini tidak hanya berasal dari pajak itu sendiri, tetapi juga mencerminkan perbedaan pemahaman kedua belah pihak tentang sifat aset digital.

Pemerintah umumnya menganggap keuntungan dari perdagangan cryptocurrency sebagai sumber pajak baru, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang memperburuk defisit fiskal, pertumbuhan cepat pasar cryptocurrency memberi pemerintah kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Misalnya, tarif pajak progresif yang diterapkan Jepang mencapai 55%, sementara India menerapkan tarif pajak seragam sebesar 30%, semua ini menunjukkan perhatian tinggi pemerintah terhadap pajak cryptocurrency.

Sumber: GMB Labs

Namun, dari sudut pandang investor, tarif pajak yang terlalu tinggi dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan pasar. Dibandingkan dengan beban pajak yang lebih tinggi pada produk keuangan tradisional, ditambah dengan akumulasi biaya pajak akibat perdagangan yang sering, semua faktor ini berkontribusi pada penurunan minat investor. Akibatnya, aliran modal keluar menjadi masalah utama. Banyak investor memilih untuk memindahkan aset mereka ke platform perdagangan luar negeri seperti Binance, atau pindah ke daerah bebas pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dapat berdampak negatif.

Selain itu, beberapa negara terlalu fokus pada pajak itu sendiri, sementara mengabaikan kebijakan yang mendukung perkembangan pasar, yang semakin memperburuk konflik ini. Investor seringkali menganggap pendekatan ini sebagai pandangan jangka pendek dan terlalu membatasi.

Oleh karena itu, menemukan keseimbangan baru antara pemerintah dan investor menjadi sangat penting. Menyelesaikan masalah ini tidak hanya memerlukan penyesuaian tarif pajak, tetapi juga memerlukan kebijakan inovatif yang dapat mendorong perkembangan pasar yang sehat sekaligus memastikan pendapatan pajak yang wajar. Bagaimana mencapai keseimbangan ini akan menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah di berbagai negara dalam beberapa tahun mendatang.

4. Kebijakan pengaktifan pasar di tingkat negara dan strategi pengaktifan

Pajak cryptocurrency memiliki dampak positif terhadap perkembangan pasar, tetapi juga menghadapi tantangan tertentu. Beberapa negara mendorong institusionalisasi dan inovasi pasar melalui kebijakan pajak, sementara negara lain terhambat oleh tarif pajak yang tinggi dan regulasi yang kompleks, yang menyebabkan stagnasi pasar dan kehilangan bakat.

Singapura adalah contoh sukses dalam mengaktifkan pasar. Dengan menghapus pajak capital gain, Singapura tidak hanya memberikan dukungan sistematis untuk perusahaan blockchain, tetapi juga menyediakan lingkungan percobaan bagi perusahaan inovatif melalui sandbox regulasi. Kebijakan komprehensif ini menjadikan Singapura sebagai pemimpin di pasar cryptocurrency Asia.

Hong Kong juga telah mengambil strategi pengembangan pasar yang proaktif. Sambil tetap membebaskan pajak bagi investor individu, Hong Kong memperluas cakupan lisensi untuk perusahaan manajemen aset digital. Khususnya, mulai tahun 2024, Hong Kong akan mengizinkan investor institusi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perdagangan ETF cryptocurrency, yang membantu lebih menarik partisipasi pasar.

Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi dan sistem pajak yang kompleks di beberapa negara justru menjadi penghalang bagi perkembangan pasar. Misalnya, banyak investor karena beban pajak yang tinggi memindahkan aset mereka ke luar negeri, yang tidak hanya menyebabkan hilangnya perusahaan inovatif dan bakat teknologi, tetapi juga dapat melemahkan daya saing jangka panjang negara-negara ini di bidang keuangan digital.

Oleh karena itu, kebijakan pajak cryptocurrency yang sukses perlu menemukan keseimbangan antara pendapatan pajak dan perkembangan pasar. Pemerintah tidak hanya harus memperhatikan target pajak jangka pendek, tetapi juga harus fokus pada bagaimana membangun ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Di masa depan, negara-negara perlu terus menyesuaikan kebijakan terkait berdasarkan umpan balik pasar untuk mencapai keseimbangan kunci ini.

5. Kesimpulan

Pengenaan pajak atas cryptocurrency adalah proses yang tak terhindarkan dalam perkembangan pasar aset digital. Namun, apakah kebijakan pajak benar-benar dapat menstabilkan pasar, memerlukan evaluasi yang lebih hati-hati. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pajak transaksi dapat menahan perdagangan spekulatif dan mengurangi volatilitas pasar, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa efek ini seringkali sulit dicapai.

Contoh yang khas adalah Swedia pada tahun 1986. Saat itu, pemerintah Swedia menaikkan pajak transaksi keuangan dari 50 basis poin menjadi 100 basis poin (1 basis poin adalah 0,01%), yang mengakibatkan banyak perdagangan saham berpindah ke pasar Inggris. Secara khusus, 60% dari volume perdagangan 11 saham utama Swedia berpindah ke London, menunjukkan bahwa jika kebijakan pajak dirancang dengan buruk, dapat berdampak negatif pada pasar domestik.

Oleh karena itu, pemerintah dan investor perlu menilai dampak kebijakan pajak dengan hati-hati. Pemerintah harus melampaui tujuan semata-mata mengejar pendapatan pajak dan lebih memperhatikan bagaimana membina lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Bagi investor, implementasi kebijakan pajak juga dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mendorong pasar menjadi lebih terinstitusi, sehingga mempromosikan lingkungan investasi yang lebih stabil dan matang.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency tergantung pada apakah pemerintah dan peserta pasar dapat menemukan titik keseimbangan. Ini bukan hanya masalah penyesuaian tarif pajak, tetapi tantangan besar yang berkaitan dengan arah perkembangan jangka panjang pasar aset digital.

Pemberitahuan

Laporan ini disusun berdasarkan materi yang dianggap dapat diandalkan. Namun, kami tidak dapat secara eksplisit atau implisit menjamin akurasi, kelengkapan, dan relevansi informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan laporan ini atau kontennya. Kesimpulan dan saran dalam laporan ini berdasarkan informasi saat penyusunan, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan. Semua pendapat, proyeksi, dan tujuan yang ada dalam laporan ini dapat berubah kapan saja dan mungkin bertentangan dengan pendapat individu atau organisasi lain.

Dokumen ini hanya untuk referensi dan tidak boleh dianggap sebagai saran hukum, bisnis, investasi, atau pajak. Setiap sekuritas atau aset digital yang disebutkan hanya untuk ilustrasi, tidak membentuk saran investasi atau tawaran untuk menyediakan layanan investasi. Materi ini tidak ditujukan kepada investor atau calon investor.

Tautan asli