Penulis: Tiger Research

Diterjemahkan oleh: Shenchao TechFlow

TL;DR

  • Bentuk kebijakan pajak di berbagai negara beragam, termasuk pengecualian pajak, sistem pajak progresif, tarif pajak seragam, skema transisi, serta pajak berbasis transaksi, yang mencerminkan strategi ekonomi dan prioritas kebijakan yang berbeda di setiap negara.

  • Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan fiskal melalui pajak, sementara investor khawatir bahwa beban pajak yang terlalu tinggi akan mempengaruhi profitabilitas, kontradiksi ini menyebabkan aliran modal ke bursa luar negeri.

  • Untuk mencapai keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency, kebijakan yang seimbang harus ditetapkan, yang tidak hanya memperhatikan pendapatan pajak, tetapi juga mendorong perkembangan pasar yang sehat.

1. Perdagangan cryptocurrency dan pajak

Sejak lahirnya pasar cryptocurrency, masalah pajak atas transaksinya selalu menjadi titik perdebatan. Kontradiksi utama terletak pada posisi berbeda antara pemerintah dan investor: pemerintah ingin meningkatkan pendapatan fiskal melalui pajak, sementara investor khawatir bahwa beban pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi imbal hasil investasi.

Meskipun demikian, pajak sebagai bagian penting dari sistem ekonomi modern bukan hanya sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga mekanisme kunci untuk mendorong perkembangan pasar. Untuk pasar cryptocurrency, kebijakan pajak diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam tiga aspek berikut:

Pertama, pajak dapat membantu membangun pasar yang teratur. Mengambil contoh pasar saham, pungutan pajak atas transaksi atau keuntungan sering kali berarti aset mendapatkan pengakuan resmi, sehingga menyediakan dasar yang stabil untuk aktivitas pasar.

Kedua, pajak dapat memperkuat perlindungan investor. Misalnya, Amerika Serikat pada tahun 2010 mengesahkan (Undang-Undang Perlindungan Keuangan Konsumen), mendirikan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) untuk melindungi hak-hak investor. Dalam pasar Web3, kebijakan pajak yang wajar dan regulasi dapat membatasi penerbitan produk yang sembarangan dan iklan yang menyesatkan, sehingga mengurangi penipuan dan melindungi hak-hak sah investor.

Akhirnya, kebijakan pajak dapat mempercepat integrasi cryptocurrency dengan sistem keuangan tradisional dengan jelas menetapkan status hukum cryptocurrency. Integrasi ini membantu meningkatkan stabilitas pasar dan kepercayaan investor.

Namun, karena pasar cryptocurrency memiliki keunikan, hanya mengandalkan pengalaman pasar saham tidak dapat sepenuhnya mencapai dampak positif ini. Dengan cepatnya ekspansi pasar cryptocurrency, banyak sistem pajak yang ada dikritik sebagai alat ekstraksi nilai yang 'merampok', yang semakin memperburuk konflik antara pemerintah dan investor.

Dalam konteks ini, laporan ini akan menganalisis kebijakan pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia dan mengeksplorasi tiga peran utama (standarisasi pasar, perlindungan investor, dan integrasi sistem) dalam penerapannya di negara-negara ini. Melalui analisis multi-aspek, laporan ini berharap dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi pemerintah dan investor.

2. Analisis perbandingan kebijakan pajak cryptocurrency di pasar utama Asia

Sumber: X

Setelah menganalisis kebijakan pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia, dapat ditemukan lima model kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan pertimbangan yang berbeda dari masing-masing negara dalam struktur ekonomi dan prioritas kebijakan.

Misalnya, Singapura membebaskan pajak keuntungan modal, hanya mengenakan pajak penghasilan sebesar 17% pada cryptocurrency yang diakui sebagai pendapatan bisnis. Kebijakan yang fleksibel ini tidak hanya mengurangi beban pajak bagi investor, tetapi juga memperkuat posisi Singapura sebagai pusat cryptocurrency global. Demikian pula, Hong Kong sedang mengeksplorasi kebijakan bebas pajak untuk keuntungan investasi dari hedge fund dan family office, untuk lebih menarik investor institusi.

Sebaliknya, Jepang menerapkan kebijakan tarif tinggi yang sama sekali berbeda, mengenakan pajak hingga 55% atas perdagangan cryptocurrency, bertujuan untuk mengekang perilaku spekulatif di pasar. Namun, seiring dengan perubahan pasar, Jepang juga sedang mempertimbangkan proposal untuk menurunkan tarif pajak menjadi 20%, yang mungkin menandai arah perubahan kebijakan pajaknya, yang mungkin akan lebih memperhatikan perkembangan jangka panjang pasar di masa mendatang.

2.1. Negara-negara yang berfokus pada bebas pajak: Singapura, Hong Kong, Malaysia

Singapura, Hong Kong, dan Malaysia sebagai pusat keuangan penting di Asia menerapkan kebijakan bebas pajak atas keuntungan modal cryptocurrency. Kebijakan ini melanjutkan strategi ekonomi yang konsisten dari negara-negara ini.

Kebijakan bebas pajak di negara-negara ini sejalan dengan praktik sistem keuangan tradisional mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menarik banyak modal internasional melalui tarif pajak yang rendah (seperti pembebasan pajak keuntungan modal untuk investasi saham). Kini, kebijakan ini diperluas ke bidang cryptocurrency, mencerminkan stabilitas kebijakan dan komitmen terhadap prinsip ekonomi.

Strategi ini telah mencapai hasil yang signifikan. Misalnya, Singapura menjadi pusat perdagangan cryptocurrency terbesar di Asia pada tahun 2021. Karena hasil investasi tidak dikenakan pajak, banyak investor tertarik untuk berpartisipasi aktif di pasar, mendorong perkembangan pasar yang cepat.

Namun, kebijakan bebas pajak juga menghadapi tantangan tertentu. Pertama, pasar dapat mengalami overheating akibat perilaku spekulatif, dan kedua, pendapatan pajak langsung pemerintah mungkin berkurang karenanya. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara ini mengambil langkah-langkah lain, seperti mendapatkan pendapatan pajak tidak langsung melalui ekspansi sektor jasa keuangan, dan memastikan stabilitas pasar melalui regulasi ketat terhadap bursa dan lembaga keuangan.

2.2. Negara yang menerapkan sistem pajak progresif: Jepang dan Thailand

Jepang dan Thailand menerapkan tarif pajak progresif yang tinggi atas keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini mencerminkan tujuan sosial yang lebih luas, yaitu redistribusi kekayaan melalui pajak terhadap kelompok berpenghasilan tinggi. Di Jepang, tarif tertinggi mencapai 55%, sejalan dengan kebijakan pajak atas aset keuangan tradisional.

Namun, kebijakan tarif tinggi juga membawa kerugian yang signifikan. Masalah yang paling mencolok adalah 'penghindaran modal', di mana investor memindahkan aset mereka ke daerah bebas pajak seperti Singapura, Hong Kong, atau Dubai. Selain itu, beban pajak yang tinggi dapat menekan vitalitas dan pertumbuhan pasar. Masalah ini telah menarik perhatian besar dari regulator dan mungkin mendorong penyesuaian kebijakan.

2.3. Negara dengan tarif pajak seragam: India

Sumber: ISH News Youtube

India menerapkan tarif pajak seragam sebesar 30% untuk keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini berbeda dari sistem pajak progresif di pasar keuangan tradisional, lebih mempertimbangkan efisiensi administratif dan transparansi pasar.

Kebijakan ini membawa beberapa efek signifikan. Pertama, desain sistem pajak yang sederhana mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan departemen pajak. Kedua, semua transaksi dikenakan tarif pajak yang sama, yang secara efektif mengurangi kemungkinan pemisahan transaksi atau penghindaran pajak.

Namun, tarif pajak yang seragam juga memiliki kekurangan yang jelas. Bagi investor kecil, bahkan keuntungan yang kecil pun harus dikenakan pajak sebesar 30%, yang jelas menambah beban investasi mereka. Selain itu, penerapan tarif yang sama untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah juga memicu perdebatan mengenai keadilan pajak.

Pemerintah India telah memperhatikan masalah ini dan sedang menjelajahi solusi. Misalnya, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengurangi tarif pajak untuk transaksi kecil, atau memberikan insentif pajak bagi pemegang jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan dari sistem pajak yang seragam, sekaligus mendorong perkembangan pasar yang seimbang.

2.4. Kebijakan transisi: Korea Selatan

Sumber: Kyunghyang Shinmun

Korea Selatan mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap masalah pajak cryptocurrency, mencerminkan ketidakpastian tinggi di pasar cryptocurrency. Misalnya, pajak atas keuntungan investasi yang awalnya direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2021 ditunda hingga 2025, sementara penerapan pajak cryptocurrency ditunda lebih jauh hingga 2027.

Kebijakan transisi ini menunjukkan keuntungan yang jelas. Di satu sisi, ia memberikan waktu dan ruang untuk perkembangan alami pasar; di sisi lain, ia juga memberikan Korea Selatan jendela berharga untuk mengamati efek pelaksanaan kebijakan negara lain serta tren regulasi global. Dengan menganalisis pengalaman Jepang dan Singapura, Korea Selatan berharap dapat membangun sistem pajak yang lebih lengkap berdasarkan pelajaran yang diambil dari pengalaman orang lain.

Namun, strategi ini juga dihadapkan pada tantangan tertentu. Dalam periode sebelum pelaksanaan kebijakan, kurangnya sistem pajak yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan peserta pasar dan dapat memicu overheating spekulatif. Selain itu, karena infrastruktur regulasi masih belum sempurna, perlindungan hak-hak investor mungkin terpengaruh, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sehat pasar dalam jangka panjang.

2.5. Pajak berbasis transaksi: Indonesia

Indonesia mengambil sistem pajak berbasis transaksi yang unik, yang berbeda mencolok dengan negara-negara Asia lainnya. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Mei 2022, mengenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% untuk setiap transaksi. Ini adalah bagian dari reformasi modernisasi pasar keuangan Indonesia.

Sistem pajak berbasis transaksi ini menyederhanakan prosedur pajak dengan tarif yang rendah dan seragam, serta mendorong investor menggunakan bursa yang berlisensi, sehingga meningkatkan transparansi pasar. Sejak pelaksanaan kebijakan, volume perdagangan di bursa berlisensi meningkat secara signifikan, menunjukkan efek positif dari kebijakan tersebut.

Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Mirip dengan India, tarif seragam memberikan beban yang cukup besar bagi trader skala kecil. Bagi trader yang sering bertransaksi, biaya pajak akumulatif mungkin cukup tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai penurunan likuiditas pasar.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berencana untuk lebih mengoptimalkan kebijakan berdasarkan umpan balik pasar. Langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan termasuk menurunkan tarif pajak untuk transaksi kecil dan memberikan insentif pajak bagi investor jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan dari pajak berbasis transaksi, sambil mengatasi potensi kelemahannya.

3. Konflik antara investor dan pemerintah

Meskipun kebijakan pajak cryptocurrency di berbagai negara berbeda-beda, konflik antara pemerintah dan investor adalah masalah yang umum. Konflik ini tidak hanya berasal dari pajak itu sendiri, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang berbeda tentang sifat aset digital di antara kedua belah pihak.

Pemerintah biasanya memandang keuntungan perdagangan cryptocurrency sebagai sumber pendapatan pajak baru, terutama dalam konteks COVID-19 yang memperburuk defisit fiskal, pertumbuhan cepat pasar cryptocurrency memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Misalnya, tarif pajak progresif yang diterapkan Jepang mencapai 55%, sementara India menerapkan tarif seragam sebesar 30%, menunjukkan perhatian tinggi pemerintah terhadap pajak cryptocurrency.

Sumber: GMB Labs

Namun, dari sudut pandang investor, tarif pajak yang terlalu tinggi dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan pasar. Dibandingkan dengan beban pajak yang lebih tinggi untuk produk keuangan tradisional, ditambah dengan biaya pajak akumulatif akibat perdagangan yang sering, faktor-faktor ini secara kolektif menekan minat investor. Oleh karena itu, penghindaran modal menjadi masalah utama. Banyak investor memilih untuk memindahkan aset mereka ke platform perdagangan luar negeri seperti Binance, atau pindah ke daerah bebas pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak mungkin kontraproduktif.

Selain itu, beberapa negara terlalu fokus pada pajak itu sendiri, dan mengabaikan kebijakan yang mendukung perkembangan pasar, yang lebih memperburuk konflik ini. Investor sering kali menganggap praktik ini sebagai pandangan yang pendek dan terlalu restriktif.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan keseimbangan baru antara pemerintah dan investor. Menyelesaikan masalah ini tidak hanya memerlukan penyesuaian tarif pajak, tetapi juga perlu mengeluarkan kebijakan inovatif yang dapat mendorong perkembangan pasar yang sehat sambil memastikan pendapatan pajak yang wajar. Bagaimana mencapai keseimbangan ini akan menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah di berbagai negara dalam beberapa tahun mendatang.

4. Kebijakan revitalisasi pasar di tingkat nasional dan strategi pengaktifan

Pajak cryptocurrency berperan baik dalam mendorong perkembangan pasar, tetapi juga menghadapi tantangan tertentu. Beberapa negara mendorong institusionalisasi dan inovasi pasar melalui kebijakan pajak, sementara negara-negara lain mengalami stagnasi pasar dan kehilangan talenta akibat tarif pajak yang tinggi dan regulasi yang kompleks.

Singapura adalah contoh sukses dalam mengaktifkan pasar. Dengan membebaskan pajak keuntungan modal, Singapura tidak hanya memberikan dukungan sistematik kepada perusahaan blockchain, tetapi juga menyediakan lingkungan percobaan bagi perusahaan inovatif melalui sandbox regulasi. Kebijakan komprehensif ini membuat Singapura menduduki posisi terdepan dalam pasar cryptocurrency Asia.

Hong Kong juga menerapkan strategi pengembangan pasar yang aktif. Sambil terus membebaskan pajak bagi investor individu, Hong Kong memperluas cakupan izin untuk perusahaan manajemen aset digital. Khususnya, mulai tahun 2024, Hong Kong akan mengizinkan investor institusi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perdagangan ETF cryptocurrency, yang akan lebih menarik peserta pasar.

Sebaliknya, tarif tinggi dan sistem pajak yang kompleks di beberapa negara justru menjadi penghalang bagi perkembangan pasar. Misalnya, banyak investor memindahkan aset mereka ke luar negeri karena beban pajak yang tinggi, yang tidak hanya menyebabkan hilangnya perusahaan inovatif dan talenta teknologi, tetapi juga dapat melemahkan daya saing jangka panjang negara-negara ini di bidang keuangan digital.

Oleh karena itu, kebijakan pajak cryptocurrency yang sukses perlu menemukan keseimbangan antara pendapatan pajak dan perkembangan pasar. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan tujuan pajak jangka pendek, tetapi juga harus fokus pada bagaimana membangun ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Di masa depan, negara-negara perlu terus menyesuaikan kebijakan terkait berdasarkan umpan balik pasar untuk mencapai keseimbangan kunci ini.

5. Kesimpulan

Pengenaan pajak atas cryptocurrency adalah proses yang tak terhindarkan dalam perkembangan pasar aset digital. Namun, apakah kebijakan pajak benar-benar dapat menstabilkan pasar, memerlukan evaluasi yang lebih hati-hati. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa pajak transaksi dapat mengekang perdagangan spekulatif dan mengurangi volatilitas pasar, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa efek ini sering kali sulit dicapai.

Contoh klasik adalah Sweden pada tahun 1986. Saat itu, pemerintah Swedia menaikkan pajak transaksi keuangan dari 50 basis poin menjadi 100 basis poin (1 basis poin adalah 0,01%), yang mengakibatkan banyak transaksi saham berpindah ke pasar Inggris. Secara spesifik, 60% volume perdagangan 11 saham utama Swedia pindah ke London, fenomena ini menunjukkan bahwa jika kebijakan pajak dirancang dengan buruk, itu dapat berdampak negatif pada pasar domestik.

Oleh karena itu, pemerintah dan investor perlu secara cermat mengevaluasi dampak nyata dari kebijakan pajak. Pemerintah seharusnya melampaui tujuan semata-mata mengejar pendapatan pajak, dan lebih memperhatikan bagaimana membina lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Bagi investor, pelaksanaan kebijakan pajak juga dapat dianggap sebagai kesempatan untuk mendorong pasar menjadi lebih terinstitusional, sehingga mendukung lingkungan investasi yang lebih stabil dan matang.

Akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency tergantung pada apakah pemerintah dan peserta pasar dapat menemukan titik keseimbangan. Ini bukan hanya masalah penyesuaian tarif pajak, tetapi merupakan tantangan besar yang berkaitan dengan arah perkembangan jangka panjang pasar aset digital.

Pernyataan Penafian

Laporan ini disusun berdasarkan materi yang dianggap dapat diandalkan. Namun, kami tidak dapat secara eksplisit atau implisit menjamin akurasi, kelengkapan, dan kesesuaian informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan laporan ini atau kontennya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini didasarkan pada informasi pada saat penyusunan, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Semua pandangan, prediksi, dan tujuan dalam laporan ini dapat berubah kapan saja dan mungkin bertentangan dengan pendapat individu atau organisasi lain.

Dokumen ini hanya untuk referensi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, bisnis, investasi, atau pajak. Setiap sekuritas atau aset digital yang disebutkan hanya untuk ilustrasi, dan tidak merupakan saran investasi atau tawaran untuk menyediakan layanan investasi. Materi ini tidak ditujukan kepada investor atau calon investor.

Ketentuan penggunaan

Tiger Research mengizinkan penggunaan wajar atas laporannya. Prinsip 'penggunaan wajar' memungkinkan penggunaan konten untuk tujuan kepentingan publik tanpa merugikan nilai komersial bahan tersebut. Jika penggunaan sesuai dengan batasan penggunaan wajar, izin sebelumnya tidak diperlukan. Namun, saat mengutip laporan Tiger Research, harus 1) menyebutkan 'Tiger Research' sebagai sumber, 2) menyertakan logo Tiger Research (hitam/putih). Jika perlu mengatur ulang dan menerbitkan konten, perlu negosiasi terpisah. Penggunaan laporan tanpa izin dapat mengakibatkan tuntutan hukum.