• Kebijakan pajak memiliki berbagai bentuk, termasuk bebas pajak, pajak progresif, pajak tunggal, pajak transisi, dan pajak berbasis transaksi, yang mencerminkan strategi ekonomi dan fokus kebijakan masing-masing negara.

  • Terdapat kontradiksi besar antara kebutuhan pendapatan pajak pemerintah dan kekhawatiran investor tentang pajak yang terlalu tinggi, yang menyebabkan aliran modal menuju bursa luar negeri.

  • Untuk memajukan pajak cryptocurrency, perlu dirumuskan kebijakan pemungutan pendapatan yang seimbang untuk mendukung perkembangan pasar yang sehat.

1. Perdagangan cryptocurrency dan pajak

Sejak munculnya pasar perdagangan cryptocurrency, pajak atas perdagangan cryptocurrency telah menjadi topik hangat. Namun, konflik inti terus ada—kebutuhan pemerintah dan investor yang berbeda. Pemerintah menekankan perlunya memastikan pajak, sementara investor khawatir bahwa pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi profitabilitas.

Namun, pajak adalah bagian yang tak terhindarkan dari sistem kapitalisme modern dan merupakan pendorong utama perkembangan pasar. Secara khusus, pajak cryptocurrency diperkirakan akan membentuk dasar pertumbuhan pasar melalui tiga efek kunci.

Pertama, ini dapat membangun pasar yang resmi. Contoh pasar saham menunjukkan bahwa pemungutan pajak atas keuntungan atau transaksi sering kali terkait dengan pengakuan resmi aset. Ini membantu membangun dasar yang stabil untuk aktivitas pasar.

Kedua, dapat memperkuat perlindungan bagi investor. Amerika Serikat (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Keuangan) dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) yang didirikan pada tahun 2010 adalah contoh pengawasan yang baik untuk melindungi investor. Di pasar Web3, pembatasan peluncuran produk tanpa perbedaan dan iklan yang menyesatkan membantu mencegah penipuan dan melindungi hak-hak investor.

Akhirnya, pajak dapat mempercepat integrasi cryptocurrency ke dalam sistem keuangan yang ada dengan menjelaskan status hukum cryptocurrency. Integrasi ini dapat meningkatkan stabilitas dan kepercayaan pasar.

Namun, mengingat keunikan pasar cryptocurrency, sulit untuk mengharapkan pajak dapat menghasilkan efek positif hanya dengan pengalaman pasar saham. Mengingat pertumbuhan cepat cryptocurrency, banyak sistem pajak yang ada dikritik sebagai sarana untuk mengeksploitasi nilai. Ini menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah dan investor.

Dalam konteks ini, laporan ini akan meneliti sistem perpajakan cryptocurrency di negara-negara utama Asia. Ini akan menganalisis tiga efek yang disebutkan sebelumnya—pembangunan pasar, perlindungan investor, dan integrasi sistem—dan bagaimana implementasinya. Dengan demikian, akan memberikan perspektif seimbang dari sudut pandang investor dan pemerintah.

2. Analisis perbandingan pajak cryptocurrency di pasar utama Asia

Sumber: X

Analisis kami terhadap sistem pajak cryptocurrency di negara-negara utama Asia mengungkapkan lima jenis kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan struktur ekonomi dan fokus kebijakan masing-masing negara.

Misalnya, Singapura membebaskan pajak keuntungan modal, dan hanya mengenakan pajak penghasilan sebesar 17% ketika cryptocurrency dianggap sebagai pendapatan usaha. Pendekatan fleksibel ini mengukuhkan posisi Singapura sebagai pusat cryptocurrency global. Demikian pula, Hong Kong sedang mempertimbangkan kebijakan bebas pajak untuk keuntungan investasi dari hedge fund dan family office, semakin meningkatkan daya tariknya bagi investor institusi.

Sebaliknya, Jepang mengenakan tarif pajak tinggi hingga 55%, dengan fokus pada penekanan aktivitas spekulatif. Namun, Jepang juga sedang mempertimbangkan proposal untuk menurunkan tarif pajak menjadi 20%, yang dapat menunjukkan kemungkinan perubahan dalam cara pajak cryptocurrency saat ini.

2.1. Negara fokus bebas pajak: Singapura, Hong Kong, Malaysia

Negara-negara pusat keuangan utama di Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia telah menerapkan kebijakan bebas pajak atas keuntungan modal cryptocurrency, sejalan dengan strategi ekonomi jangka panjang masing-masing negara.

Kebijakan bebas pajak di negara-negara ini konsisten dengan kerangka keuangan tradisional mereka. Secara historis, mereka menarik modal global melalui tarif pajak rendah, termasuk tidak mengenakan pajak keuntungan modal untuk investasi saham. Mempertahankan sikap ini terhadap cryptocurrency menunjukkan konsistensi kebijakan dan komitmen yang jelas terhadap prinsip ekonomi mereka.

Strategi ini telah menghasilkan hasil yang signifikan. Misalnya, Singapura pada tahun 2021 menjadi pusat perdagangan cryptocurrency terbesar di Asia. Karena tidak ada beban pajak atas keuntungan investasi, investor berpartisipasi aktif di pasar ini, mempercepat pertumbuhannya.

Namun, kebijakan bebas pajak tidak tanpa batasan. Tantangan utama termasuk risiko spekulasi yang berlebihan dan pengurangan pendapatan pajak langsung pemerintah. Negara-negara ini sedang mengambil langkah alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka memastikan pendapatan pajak tidak langsung melalui pengembangan sektor jasa keuangan dan menjaga stabilitas pasar melalui regulasi ketat terhadap bursa dan lembaga keuangan.

2.2. Negara dengan sistem pajak progresif: Jepang dan Thailand

Jepang dan Thailand menerapkan tarif pajak progresif tinggi terhadap keuntungan perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini mencerminkan tujuan sosial yang lebih luas dari 'redistribusi kekayaan' dengan mengenakan pajak pada kelompok berpendapatan tinggi. Di Jepang, tarif pajak tertinggi adalah 55%, sejalan dengan kebijakan aset keuangan tradisional.

Namun, tarif pajak yang sangat tinggi juga memiliki kelemahan yang signifikan. Masalah paling mencolok adalah 'pelarian modal', di mana investor memindahkan aset mereka ke wilayah bebas pajak seperti Singapura, Hong Kong, atau Dubai. Ada juga kekhawatiran bahwa beban pajak yang berat mungkin menghambat pertumbuhan pasar. Otoritas regulasi juga memantau umpan balik pasar dengan cermat.

2.3. Negara dengan tarif pajak tunggal: India

Sumber: ISH News Youtube

India mengenakan tarif pajak tunggal sebesar 30% pada keuntungan perdagangan cryptocurrency. Pendekatan ini berbeda dari sistem pajak progresif yang diterapkan di pasar keuangan tradisional, mencerminkan pilihan strategis India untuk mencapai dua tujuan kunci: efisiensi administratif dan transparansi pasar.

Kebijakan tarif pajak tunggal India menghasilkan beberapa efek signifikan. Pertama, sistem pajak yang sederhana mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, penerapan tarif yang sama untuk semua transaksi meminimalkan strategi penghindaran pajak, seperti pemecahan atau penghindaran transaksi.

Namun, sistem pajak tunggal juga memiliki batasan yang jelas. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa ini dapat menekan minat investor kecil untuk memasuki pasar. Bahkan keuntungan kecil pun dikenakan tarif pajak tinggi sebesar 30%, memberikan beban yang berat bagi investor skala kecil. Selain itu, penerapan tarif yang sama untuk kelompok berpendapatan tinggi dan rendah juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan pajak.

Pemerintah India menyadari masalah ini dan sedang menjajaki solusi. Langkah-langkah yang diusulkan termasuk pengurangan tarif pajak untuk transaksi kecil atau memberikan insentif bagi pemegang aset jangka panjang. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan manfaat sistem pajak tunggal sambil mendorong pertumbuhan pasar yang seimbang.

2.4. Pendekatan transisi: Korea

Sumber: KyunHyang News

Korea mengambil sikap hati-hati terhadap pajak cryptocurrency, mencerminkan ketidakpastian tinggi di pasar cryptocurrency. Salah satu contohnya adalah pajak penghasilan investasi yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2021 ditunda hingga 2025. Penerapan pajak cryptocurrency juga ditunda hingga 2027 dengan pemikiran yang sama.

Pendekatan transisi ini memiliki keuntungan yang jelas. Ini memungkinkan pasar untuk tumbuh secara organik sambil memberikan waktu untuk mengamati hasil kebijakan negara lain dan tren regulasi global. Dengan mempelajari kasus Jepang dan Singapura, Korea bertujuan untuk membangun kerangka pajak yang dioptimalkan setelahnya.

Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan. Selain itu, kurangnya sistem pajak yang jelas dapat menyebabkan kekacauan di pasar, meningkatkan risiko spekulasi yang berlebihan. Selain itu, karena kurangnya infrastruktur regulasi, perlindungan investor mungkin terpengaruh, yang dapat menghambat perkembangan pasar jangka panjang.

2.5. Pajak berbasis transaksi: Indonesia

Indonesia menerapkan sistem pajak berbasis transaksi yang unik, berbeda dari negara-negara Asia lainnya. Sistem ini mengenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% pada transaksi. Kebijakan ini diperkenalkan pada Mei 2022 sebagai bagian dari reformasi modernisasi pasar keuangan yang lebih luas di Indonesia.

Pajak transaksi meningkatkan transparansi pasar dengan menerapkan tarif pajak yang rendah dan seragam untuk semua transaksi, menyederhanakan prosedur, dan mendorong penggunaan bursa berlisensi. Sejak penerapannya, volume transaksi di bursa ini meningkat.

Namun, kebijakan ini juga memiliki batasan. Seperti di India, tarif pajak tunggal memberikan beban yang berat bagi pedagang kecil. Bagi para pedagang yang sering bertransaksi, biaya pajak kumulatif dapat menjadi sangat tinggi, yang menimbulkan kekhawatiran akan penurunan likuiditas pasar.

Pemerintah Indonesia menyadari tantangan ini dan merencanakan untuk memperbaiki kebijakan berdasarkan umpan balik pasar. Langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan termasuk pengurangan pajak untuk transaksi kecil dan insentif untuk investasi jangka panjang. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan pajak berbasis transaksi sambil mengatasi kelemahannya.

3. Konflik antara investor dan pemerintah

Meskipun sistem pajak di berbagai negara berbeda, konflik antara pemerintah dan investor terkait pajak cryptocurrency tetap menjadi masalah umum. Konflik ini tidak hanya muncul dari tindakan pemungutan pajak, tetapi juga berasal dari perbedaan mendasar dalam pemahaman aset digital. Sifat konflik ini bervariasi tergantung pada kebijakan pajak masing-masing negara.

Pemerintah di berbagai negara memandang keuntungan dari perdagangan cryptocurrency sebagai sumber pajak baru. Khususnya, karena pandemi COVID-19 memperburuk defisit anggaran, pertumbuhan cepat pasar cryptocurrency menjadi cara menarik untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Misalnya, sistem pajak progresif Jepang mengenakan tarif hingga 55%, sementara tarif tunggal India adalah 30%, keduanya menyoroti dorongan kuat pemerintah untuk pemungutan pajak.

Sumber: GMB Labs

Dari perspektif investor, pajak yang berlebihan dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan pasar. Tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk keuangan tradisional, ditambah dengan beban pajak kumulatif yang dihasilkan dari perdagangan yang sering, menghalangi aktivitas investasi. Oleh karena itu, pelarian modal menjadi masalah utama. Banyak investor sedang memindahkan aset mereka ke platform luar negeri seperti Binance, atau beralih ke yurisdiksi bebas pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk memastikan pendapatan pajak mungkin akan berlawanan.

Dalam beberapa kasus, pemerintah hanya fokus pada pemungutan pajak dan tidak mengeluarkan kebijakan untuk mendukung perkembangan pasar, yang semakin memperparah kontradiksi, karena investor menganggap pendekatan ini terlalu mengekang dan pandangan yang sempit.

Menemukan keseimbangan baru antara pemerintah dan investor semakin penting. Solusi yang diperlukan tidak hanya sekadar penyesuaian pajak yang sederhana. Ini memerlukan perumusan kebijakan inovatif yang mendukung pertumbuhan pasar yang sehat, sambil memastikan pendapatan pajak yang tepat. Mencapai keseimbangan ini akan menjadi tantangan kebijakan kunci yang dihadapi pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

4. Kebijakan revitalisasi pasar di tingkat negara dan strategi aktivasi

Pajak cryptocurrency memiliki dampak ganda terhadap perkembangan pasar. Meskipun beberapa negara memanfaatkannya sebagai peluang untuk institusionalisasi dan pertumbuhan pasar, negara-negara lain menghadapi masalah stagnasi pasar dan kehilangan bakat akibat kebijakan pajak yang ketat.

Singapura adalah contoh sukses dalam mengaktifkan pasar. Singapura mendorong inovasi dengan membebaskan pajak keuntungan modal dan memberikan dukungan sistematis kepada perusahaan blockchain serta menjalankan sandbox regulasi. Pendekatan menyeluruh ini mengukuhkan posisinya sebagai pusat cryptocurrency terkemuka di Asia.

Hong Kong juga menerapkan strategi pengembangan pasar yang aktif. Sambil mempertahankan kebijakan bebas pajak untuk investor individu, Hong Kong sedang memperluas kerangka lisensi untuk perusahaan manajemen aset digital. Perlu dicatat bahwa mulai tahun 2024, Hong Kong akan mengizinkan investor institusi yang memenuhi syarat untuk melakukan perdagangan ETF cryptocurrency, semakin memperluas partisipasi pasar.

Di sisi lain, kebijakan pajak ketat di beberapa negara juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan pasar. Tarif pajak yang tinggi dan regulasi yang kompleks mendorong investor untuk memindahkan aset mereka ke luar negeri, menyebabkan inovasi dan bakat profesional mengalir keluar. Ini memicu kekhawatiran tentang melemahnya daya saing jangka panjang negara-negara tersebut di bidang keuangan digital.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak cryptocurrency tergantung pada keseimbangan dengan perkembangan pasar. Selain sekadar memastikan pendapatan pajak jangka pendek, pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana membina ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Melihat ke depan, negara-negara perlu terus menyesuaikan kebijakan untuk mencapai keseimbangan kunci ini.

5. Kesimpulan

Pemungutan pajak atas cryptocurrency adalah langkah yang tak terhindarkan untuk mengembangkan pasar aset digital. Namun, efek stabilisasi pajak perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Beberapa orang berpendapat bahwa pajak transaksi dapat menekan spekulasi dan mengurangi volatilitas pasar, tetapi kasus sejarah menunjukkan bahwa efek ini sering kali tidak tercapai.

Contoh mencolok adalah Swedia pada tahun 1986. Ketika pajak transaksi keuangan meningkat secara signifikan dari 50 basis poin menjadi 100 basis poin, sebagian besar perdagangan saham pindah ke pasar Inggris. Secara spesifik, 60% volume perdagangan 11 saham utama Swedia berpindah ke pasar London, yang menyoroti konsekuensi tak terduga dari kebijakan pajak yang lemah.

Baik pemerintah maupun investor harus mengevaluasi dampak nyata dari pajak dengan serius. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pendapatan pajak yang sederhana, tetapi harus memperhatikan pengembangan lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Investor seharusnya melihat pajak sebagai kesempatan untuk menginstitusikan pasar, guna mendorong lingkungan investasi yang lebih stabil dan matang.

Pada akhirnya, keberhasilan pajak cryptocurrency tergantung pada apakah pemerintah dan pelaku pasar dapat menemukan cara untuk mencapai keseimbangan. Ini bukan hanya masalah penyesuaian tarif pajak, tetapi merupakan tantangan kunci yang akan menentukan arah dan perkembangan jangka panjang pasar aset digital.

Tautan asli: https://reports.tiger-research.com/p/cryptocurrency-taxation-in-asia-bullish-eng