Kontroversi Reformasi Pajak: Sikap Pemerintah Dingin
Dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengungkapkan keraguan yang kuat terhadap reformasi sistem pajak cryptocurrency, secara langsung mempengaruhi prospek perkembangan industri cryptocurrency Jepang. Dalam sesi tanya jawab pada hari Senin, Shigeru Ishiba mengajukan pertanyaan tajam mengenai apakah masyarakat harus didorong untuk berinvestasi dalam aset kripto, dengan nada hati-hati dan sikap yang negatif.
Dia secara tegas menyatakan: "Apakah pemerintah cocok untuk mendorong investasi aset kripto seperti saham dan reksa dana? Apakah publik dapat memahami penerapan pajak terpisah? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat."
Saat ini, tarif pajak cryptocurrency di Jepang mencapai 55%, diakui sebagai salah satu kebijakan pajak paling ketat di dunia. Tarif pajak yang sangat tinggi ini tidak hanya menghalangi perkembangan pasar cryptocurrency, tetapi juga menyebabkan aliran keluar modal industri dan bakat yang terus menerus. Perwakilan Partai Rakyat Jepang, Tetsu Asano, menjelaskan secara rinci dampak serius dari sistem pajak saat ini dalam rapat. Dia menekankan bahwa dengan pertumbuhan cepat pasar aset kripto global, tarif pajak tertinggi sebesar 55% saat ini telah menjadi hambatan besar bagi perkembangan industri kripto domestik.
Yang lebih mengkhawatirkan, Tetsu Asano menunjukkan bahwa perusahaan dan aset Web3 terus mengalir keluar dari Jepang, yang tidak hanya berarti potensi kerugian ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis di mana Jepang mungkin perlahan-lahan terpinggirkan dalam persaingan teknologi finansial global. Menurut statistik awal, lebih dari 30 perusahaan terkait kripto telah mempertimbangkan untuk memindahkan kantor pusat mereka dari Jepang dalam setahun terakhir, mencari lingkungan regulasi yang lebih longgar.
Partai Oposisi Mengkritik Keras
Pemimpin Partai Rakyat Jepang, Yuichiro Tamaki, menyatakan ketidakpuasan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap tanggapan Perdana Menteri. Dia mengeluarkan kritik tajam di platform sosial:
"Jarak antara Jepang dan Amerika Serikat yang berkomitmen untuk menjadi negara kuat Bitcoin terus meluas. Di mana strategi yang baik untuk menjadikan Jepang sebagai negara maju Web3?"
Yuichiro Tamaki berpendapat bahwa Shigeru Ishiba tidak memberikan tanggapan konkret terhadap pajak 20% yang terpisah dan pengurangan kerugian, menunjukkan sikap konservatif dan keraguan pemerintah dalam kebijakan cryptocurrency.
Sumber Gambar: X Yuichiro Tamaki mengkritik tajam: "Jarak antara Jepang dan Amerika Serikat yang berkomitmen untuk menjadi negara kuat Bitcoin terus meluas."
Partai oposisi bersikeras meminta agar tarif pajak cryptocurrency diturunkan secara signifikan dari 55% saat ini menjadi 20%, dan aktif mendorong pengenalan ETF aset kripto untuk terhubung dengan pasar internasional seperti Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa hanya melalui kebijakan pajak yang lebih kompetitif, Jepang dapat menarik investor internasional dan membangun kembali daya saingnya di bidang keuangan kripto global.
Namun, Shigeru Ishiba menunjukkan sikap hati-hati terkait apakah aset kripto harus dimasukkan ke dalam ETF. Dia secara tegas menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan dengan hati-hati berdasarkan "apakah perlu untuk mempermudah publik dalam berinvestasi". Sikap ini ditafsirkan oleh industri sebagai keraguan dan penolakan terhadap teknologi finansial yang baru muncul.
Perkembangan Masa Depan dan Prospek Kebijakan
Otoritas Jasa Keuangan (FSA) telah merencanakan untuk meninjau kembali kebijakan pajak terkait cryptocurrency pada tahun 2024. Meskipun sikap pemerintah saat ini keras, industri dan partai oposisi tetap berharap kebijakan bisa dilonggarkan secara bertahap. Perlu dicatat bahwa pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto, mengadopsi nama Jepang, sehingga Jepang memiliki posisi sejarah yang khusus di bidang cryptocurrency, namun kebijakan pajak saat ini tampaknya bertentangan dengan tradisi inovasi ini.
Para ahli umumnya percaya bahwa Jepang perlu menemukan keseimbangan antara regulasi yang ketat dan pengembangan inovasi. Kebijakan pajak yang terlalu ketat tidak hanya akan menekan vitalitas inovasi pasar cryptocurrency, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya bakat dan perusahaan inovatif di bidang teknologi finansial. Seluruh dunia sedang memperhatikan perkembangan reformasi sistem pajak cryptocurrency Jepang, yang tidak hanya berkaitan dengan prospek industri kripto domestik tetapi juga akan mempengaruhi daya saing dan posisi Jepang di bidang teknologi finansial internasional.
Saat ini, dari Tokyo ke Sapporo, dari perusahaan rintisan cryptocurrency hingga lembaga keuangan tradisional, semua pihak sedang memperhatikan kemungkinan perubahan kebijakan. Terlepas dari hasil akhirnya, perdebatan seputar pajak cryptocurrency ini mencerminkan kontradiksi dan perjuangan mendalam Jepang dalam menghadapi inovasi teknologi finansial.
Baca Selengkapnya
Shigeru Ishiba mendorong reformasi pajak! Pajak aset kripto akan dikurangi menjadi 20%, apakah ini akan membuat ekonomi digital Jepang bangkit?
Shigeru Ishiba menjadi Perdana Menteri Jepang! Mengangkat anggota parlemen yang ramah kripto sebagai Menteri Digital, mengungkapkan pandangan masa depan.
"Reformasi Pajak Kripto Jepang Dipertanyakan oleh Shigeru Ishiba! Partai Oposisi Marah: Di mana strategi negara Web3 yang dijanjikan?" Artikel ini pertama kali dipublikasikan di "Kota Kripto".