Menurut Cointelegraph, anggota parlemen terkemuka di Amerika Serikat telah memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk memahami dampak kecerdasan buatan pada sektor jasa keuangan dan perumahan. Anggota Kongres Maxine Waters, bersama Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry, telah mengajukan RUU yang mengamanatkan regulator keuangan federal untuk memeriksa dampak AI saat ini dan yang potensial dalam industri ini. Inisiatif ini merupakan bagian dari resolusi yang lebih luas yang mengakui meningkatnya peran AI dalam keuangan dan perumahan.
"UU AI 2024" yang diusulkan, yang disponsori oleh Waters, mengharuskan badan-badan regulasi utama seperti Federal Reserve dan Federal Deposit Insurance Corporation untuk menilai bagaimana bank-bank memanfaatkan teknologi AI untuk memerangi pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan penipuan. Waters menekankan pengaruh signifikan AI terhadap pinjaman hipotek dan penilaian kredit, yang menyoroti perlunya kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengawasi pelaporan AI. Resolusi McHenry selanjutnya mencatat penggunaan AI dalam pengawasan pasar dan penyaringan penyewa, yang menggarisbawahi jejak teknologi yang semakin luas di sektor-sektor ini.
McHenry menggambarkan upaya legislatif tersebut sebagai langkah penting menuju pemanfaatan manfaat AI bagi konsumen, bisnis, dan regulator. Ia juga menyarankan agar Komite Layanan Keuangan DPR menjajaki potensi reformasi undang-undang privasi sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan pada penggunaan data berbasis AI. McHenry menyatakan keinginannya agar Amerika Serikat mempertahankan kepemimpinannya dalam pengembangan dan penerapan AI.
Langkah-langkah legislatif ini merupakan perpanjangan dari Kelompok Kerja AI Bipartisan Komite DPR, yang dibentuk pada 11 Januari 2024. Kelompok ini mencakup anggota Partai Republik seperti French Hill, Young Kim, Mike Flood, Zach Nunn, dan Erin Houchin, serta anggota Partai Demokrat seperti Stephen Lynch, Sylvia Garcia, Sean Casten, Ayanna Pressley, dan Brittany Pettersen. Pembentukan kelompok ini mengikuti perintah eksekutif oleh Presiden AS Joe Biden pada 30 Oktober, yang bertujuan untuk memastikan pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.