di bawah undang-undang baru yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin pada 29 November 2024. Legislatif ini memperkenalkan kerangka kerja terstruktur untuk perpajakan, penambangan, dan transaksi, memberikan kejelasan dan transparansi bagi penggemar crypto, bisnis, dan investor.
Ketentuan Utama dari Undang-Undang Crypto Baru Rusia
- Reformasi Perpajakan: Transaksi cryptocurrency dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengurangi biaya operasional. Tarif pajak penghasilan pribadi ditetapkan sebesar 13% untuk pendapatan hingga 2,4 juta rubel (~$22.900) dan 15% untuk pendapatan di atas ambang ini.
- Pengawasan Penambangan: Operator penambangan harus melaporkan aktivitas pengguna kepada otoritas pajak, dengan penalti ketidakpatuhan sebesar 40.000 rubel (~$382).
- Klasifikasi Pendapatan: Pendapatan dari penambangan dianggap sebagai pendapatan non-tunai, memungkinkan pengurangan operasional sebelum perpajakan.
- Pembatasan pada Sistem Pajak: Bisnis terkait crypto dikecualikan dari sistem pajak yang disederhanakan dan tidak dapat memanfaatkan skema pajak usaha mandiri atau paten.
Perdagangan Global dan Crypto
Undang-undang ini memperkenalkan kerangka eksperimental untuk cryptocurrency dalam perdagangan luar negeri, memposisikan Rusia untuk memanfaatkan blockchain untuk transaksi lintas batas. Langkah ini berpotensi menghindari sistem keuangan tradisional dan meningkatkan pengaruh Rusia dalam ekonomi global ¹.
Peluang dan Tantangan
Regulasi baru menawarkan peluang bagi pengguna Binance di Rusia, termasuk:
- Dinamika Pasar Baru: Adopsi crypto di Rusia kemungkinan akan meningkat, mendorong aktivitas perdagangan dan likuiditas yang lebih tinggi di Binance.
- Pertumbuhan Penambangan: Dengan regulasi yang lebih jelas, pelaku institusi mungkin akan memasuki ruang penambangan, menciptakan peluang untuk alat Binance seperti Binance Pool.
- Perdagangan Lintas Batas: Kerangka eksperimental untuk transaksi crypto internasional membuka peluang menarik untuk perdagangan global.
Namun, tantangan tetap ada, termasuk meningkatnya persyaratan pelaporan, pajak penambangan perusahaan yang tinggi, dan tantangan transisi bagi bisnis.