Russia Declares Bitcoin as Property, Exempts Crypto from VAT in New Tax Law

  • Undang-undang Rusia mengklasifikasikan Bitcoin sebagai properti dan membebaskan cryptocurrency dari PPN.

  • Penambangan cryptocurrency akan menghadapi tarif pajak baru, mulai dari 13% untuk pendapatan pribadi.

  • Perusahaan penambangan harus melaporkan data pengguna kepada otoritas berdasarkan aturan kepatuhan yang lebih ketat.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang secara resmi mengakui Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai properti di bawah kode pajak negara. Legislasinya memperkenalkan kerangka perpajakan untuk aset digital sambil membebaskan penjualan cryptocurrency dan kegiatan penambangan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Legislasi ini mengklasifikasikan aset crypto seperti Bitcoin sebagai properti yang dapat dikenakan pajak, menetapkan kewajiban pajak yang jelas bagi individu dan bisnis yang terlibat di sektor ini. Perlu dicatat, pendapatan dari penambangan akan dikenakan pajak sebagai pendapatan pribadi dengan tarif 13%, dengan peningkatan menjadi 15% untuk pendapatan tahunan yang melebihi 2,4 juta rubel, atau sekitar $28.800, mulai tahun 2025.

Undang-undang ini juga memperketat langkah-langkah kepatuhan bagi perusahaan penambangan crypto. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penambangan sekarang diwajibkan untuk melaporkan data pengguna kepada otoritas, memastikan pengawasan yang lebih besar di sektor ini. Langkah regulasi ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang transparan untuk operasi penambangan, yang telah berkembang secara signifikan di Rusia dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, hanya entitas hukum Rusia yang terdaftar atau pengusaha individu yang dapat berpartisipasi dalam penambangan cryptocurrency. Namun, penambang individu dibebaskan dari persyaratan pendaftaran ini jika konsumsi energi mereka tetap dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah.

Perkembangan regulasi ini mengikuti percobaan Rusia yang sedang berlangsung untuk menggabungkan cryptocurrency ke dalam transaksi lintas batas. Percobaan yang diluncurkan pada bulan September ini melibatkan penggunaan Sistem Kartu Pembayaran Nasional untuk memfasilitasi pertukaran antara rubel dan mata uang digital.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh bisnis Rusia di tengah sanksi internasional, yang semakin membatasi saluran pembayaran tradisional.

Melegalkan penambangan cryptocurrency, yang ditandatangani menjadi undang-undang lebih awal tahun ini, memungkinkan aset keuangan digital asing diperdagangkan di platform Rusia. Namun, Bank Rusia tetap memiliki otoritas untuk membatasi daftar yang mungkin mengancam stabilitas keuangan negara.

Langkah ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aset digital sambil menjaga stabilitas ekonomi.