PANews 26 November melaporkan, menurut Infomax dari Kantor Berita Yonhap, Komite Strategis dan Keuangan Majelis Nasional Korea Selatan memutuskan untuk membatalkan rapat pleno yang dijadwalkan pada 26 November. Keputusan ini sangat signifikan, karena komite tersebut awalnya berencana untuk membahas agenda pajak kripto. Sebelumnya, pada 25 November, subkomite pajak menunda diskusi pajak kripto karena kekacauan.
Seorang pejabat komite menjelaskan bahwa pembatalan rapat pleno disebabkan oleh perbedaan pendapat antara partai politik. Partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea (DPK), mendukung penerapan pajak kripto yang direncanakan, sementara partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat, mendorong penundaan selama dua tahun. Pejabat tersebut juga menyebutkan bahwa masalah lain yang belum terselesaikan seperti pajak warisan juga menjadi salah satu alasan pembatalan rapat.