Dalam sebuah artikel di Wall Street Journal (WSJ), miliarder Elon Musk mengatakan dia akan bekerja sama dengan pengusaha Vivek Ramaswamy untuk fokus pada pengurangan peraturan federal dan menerapkan reformasi dalam cara sistem administrasi beroperasi.

"Kami adalah pengusaha, bukan politisi. Kami akan bertindak sebagai sukarelawan dari luar, bukan sebagai pejabat atau karyawan federal," kata Musk dan Ramaswamy di WSJ. Ini menandai pertama kalinya keduanya mengumumkan rincian peran mereka dalam memimpin Departemen Kinerja Pemerintah (DOGE).

DOGE dimaksudkan untuk beroperasi lebih sebagai kelompok penasihat daripada sebagai departemen formal. Kelompok ini akan membuat daftar peraturan yang bisa dihapuskan secara sepihak oleh Presiden Trump.

“Ketika presiden membatalkan ribuan peraturan ini, tentu akan ada tuduhan eksekutif yang melampaui batas. Faktanya, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki pelanggaran sebelumnya di mana peraturan diumumkan tanpa persetujuan terlebih dahulu melalui Kongres,” jelas Musk dan Ramaswamy .

Kedua pengusaha tersebut menekankan bahwa pemotongan peraturan tidak hanya akan merampingkan aparat administratif tetapi juga membuka jalan bagi pengurangan personel di lembaga-lembaga federal secara signifikan, dan menetapkan tujuan untuk memotong pengeluaran pemerintah sebesar lebih dari $500 miliar.

Pemotongan pengeluaran dapat mencakup lebih banyak dana untuk penyiaran publik (radio, televisi) dan bantuan internasional.

DOGE diperkirakan akan menciptakan perubahan dalam pemerintahan federal, tetapi juga akan menghadapi banyak hambatan politik, termasuk dari Partai Republik, dan tantangan hukum.

Namun, Musk dan Ramaswamy tampak yakin bahwa Mahkamah Agung dengan hasil 6-3 yang mendukung kaum konservatif akan membantu memajukan agenda ambisius ini.

“Dengan dukungan dari para pemilih dan mayoritas konservatif di Mahkamah Agung, DOGE memiliki peluang bersejarah untuk mengurangi ukuran pemerintahan federal,” keduanya menekankan.

DOGE bertujuan untuk menyelesaikan misinya sebelum 4 Juli 2026, yang dianggap sebagai "tenggat waktu" untuk proyek tersebut.

Meningkatnya hubungan antara miliarder Elon Musk dengan Presiden terpilih Donald Trump tidak hanya menciptakan harapan tetapi juga meningkatkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan.

Miliarder kelahiran Afrika Selatan ini telah menghabiskan lebih dari $100 juta untuk mendukung kampanye pemilu Trump dan secara rutin muncul di rapat umum.

Namun hubungan antara keduanya, yang dibangun berdasarkan kepribadian yang kuat dan terkadang kebijakan yang berbeda, dapat menghadapi tantangan jika dikaitkan dengan realitas politik.

Baru-baru ini, Musk mengundang Trump untuk menghadiri uji terbang SpaceX, yang menunjukkan semakin eratnya hubungan kedua belah pihak.

Namun, karena bisnis Musk harus menjaga hubungan dengan pemerintah AS dan negara-negara asing, peran baru ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan.