Elon Musk dan Vivek Ramaswamy baru-baru ini mengusulkan strategi komprehensif untuk mengurangi staf federal di bawah kepemimpinan terpilih Presiden Donald Trump. Usulan mereka menekankan pemangkasan besar-besaran pegawai federal, yang mereka yakini dapat dicapai dengan menghapus sejumlah besar langkah regulasi.
Elon Musk dan Vivek Ramaswamy mengumumkan rencana pemangkasan tenaga kerja AS
Dalam artikel terbaru di (Wall Street Journal), co-director dari Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk, Elon Musk dan Vivek Ramaswamy, merinci rencana mereka untuk merampingkan tenaga kerja federal. Rencana ambisius ini mengusulkan untuk mengubah beberapa pegawai federal menjadi 'kelas F', mencabut perlindungan kerja tradisional mereka. Tindakan ini pada akhirnya akan mengurangi ukuran tenaga kerja federal.
Artikel kolom di (Wall Street Journal) sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung, dan keduanya percaya bahwa keputusan tersebut memberikan kekuatan eksekutif kepada pemerintah baru untuk menerapkan reformasi secara menyeluruh.
Rencana ini terkait langsung dengan tujuan yang lebih luas dari pemerintahan Trump untuk mengurangi pengeluaran federal dan mengurangi birokrasi pemerintah. CEO Tesla dan Ramaswamy menyatakan bahwa dengan mengurangi regulasi federal, banyak pekerjaan federal secara alami akan menghilang.
Keduanya mengekspresikan komitmen terhadap tugas masa depan, menyatakan:
"Kami akan memberikan layanan sebagai relawan eksternal, bukan sebagai pejabat atau pegawai federal. Tidak seperti komite pemerintah atau komite konsultatif, kami tidak hanya akan menulis laporan atau memotong pita. Kami akan memangkas biaya."
Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa kerja sama dengan tim transisi Trump sedang berlangsung. Kerja sama ini akan merekrut sekelompok orang yang dikenal sebagai 'pejuang pemerintah kecil'. Orang-orang ini akan bekerja sama dengan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih.
Pengurangan regulasi dan dampaknya terhadap pekerjaan federal
Elon Musk dan Ramaswamy mengklaim bahwa mengurangi jumlah peraturan federal akan langsung mempengaruhi jumlah pegawai federal. Mereka percaya bahwa semakin sedikit peraturan, semakin banyak pegawai yang diperlukan untuk menegakkan peraturan tersebut. Ini pada gilirannya akan menyebabkan pengurangan staf federal.
Strategi ini sebagian besar bergantung pada keputusan baru-baru ini dari Mahkamah Agung, yang mendukung hak presiden untuk mencabut peraturan yang melampaui kekuasaan yang diberikan oleh Kongres.
Elon Musk dan Ramaswamy lebih lanjut menjelaskan strategi DOGE mereka dan mengutip dua kasus Mahkamah Agung spesifik: West Virginia v. EPA (2022) dan Loper Bright v. Raimondo (2024). Menurut mereka, kasus-kasus ini menyoroti batasan kekuasaan lembaga regulasi federal.
Pelaksanaan rencana Elon Musk dan Ramaswamy akan mengakibatkan salah satu reorganisasi terbesar dalam pemerintahan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa permintaan Ripple CLO Alderoty kepada DOGE dapat mendorong SEC untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan.