Ditulis oleh: Lorenzo Protocol
Diterjemahkan oleh: Blockchain Bahasa Biasa
Bitcoin tidak memerlukan otoritas pusat untuk mengelola, melainkan bergantung pada teknologi blockchain untuk melakukan transaksi peer-to-peer. Inovasi ini menarik perhatian banyak investor, sekaligus mendorong pemerintah dan regulator di berbagai negara untuk mulai mempelajari dampak hukumnya.
Status hukum Bitcoin bervariasi secara signifikan di antara berbagai yurisdiksi. Beberapa negara menyambutnya dengan tangan terbuka, sementara negara lain menerapkan pengawasan ketat atau bahkan melarangnya sepenuhnya.
Karakteristik desentralisasi Bitcoin memberikan tantangan unik bagi regulator yang terbiasa dengan lembaga keuangan yang terpusat. Fokus utama mencakup:
1) Stabilitas keuangan: Fluktuasi harga Bitcoin dapat mempengaruhi pasar keuangan.
2) Perlindungan konsumen: Kurangnya regulasi dapat membuat pengguna menghadapi risiko penipuan dan penipuan.
3) Aktivitas ilegal: Karakteristik anonimitas dapat memicu pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan kegiatan ilegal.
4) Masalah pajak: Cara mendefinisikan sifat Bitcoin akan mempengaruhi cara pelaporan dan pemungutan pajaknya.
Artikel ini akan secara menyeluruh membahas regulasi global Bitcoin berdasarkan wilayah, dengan fokus pada pusat cryptocurrency utama dan dinamika regulasi, bukan mencakup setiap negara.
Artikel ini bertujuan untuk merangkum tren hukum di berbagai wilayah, dengan masing-masing wilayah memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda. Pembagian utama terdiri dari beberapa bagian berikut:
1) Amerika Serikat
2) Inggris dan Persemakmuran
3) Uni Eropa
4) Asia
5) Amerika Latin
6) Timur Tengah
7) Afrika
1) Amerika Serikat
Sebagai pemimpin keuangan global, keputusan regulasi Amerika memiliki pengaruh luas baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam prospek regulasinya, karena ini memiliki dampak yang paling besar pada lingkungan hukum Bitcoin saat ini dan di masa depan.
Untuk memahami status hukum Bitcoin di Amerika Serikat, perlu menganalisis peran berbagai lembaga federal dalam regulasi cryptocurrency. Lembaga-lembaga ini biasanya memiliki fungsi serupa di negara lain, sehingga memahami pekerjaan mereka membantu melacak tren regulasi global.
1) Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN)
Peran FinCEN adalah bagian dari Departemen Keuangan Amerika Serikat, bertanggung jawab untuk melindungi sistem keuangan dari penggunaan ilegal, memerangi pencucian uang, dan memfasilitasi keamanan nasional melalui pengumpulan dan analisis intelijen keuangan.
Pengaturan pada tahun 2013, FinCEN mengeluarkan panduan yang mengklasifikasikan pengelola dan penukar mata uang virtual sebagai perusahaan layanan uang di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Klasifikasi ini mengharuskan mereka untuk mendaftar, melaporkan, dan menyimpan catatan.
Pengaruh platform perdagangan Bitcoin dan beberapa penyedia layanan dompet perlu menerapkan kebijakan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC). Pengguna mungkin perlu memverifikasi identitas mereka saat melakukan transaksi di platform yang diatur.
2) Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat
Peran IRS bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang pajak federal dan memungut pajak.
Pengaturan Pada tahun 2014, IRS mengeluarkan pemberitahuan 2014-21 yang menyatakan bahwa mata uang virtual (seperti Bitcoin) dianggap sebagai properti untuk tujuan pajak federal. Oleh karena itu, prinsip pajak umum yang berlaku untuk perdagangan properti juga berlaku untuk perdagangan cryptocurrency. Selain itu, mulai tahun 2024, peraturan baru mengharuskan perusahaan untuk melaporkan transaksi cryptocurrency yang melebihi 10.000 dolar.
Dampak pada pengguna dan investor harus melaporkan transaksi dan kepemilikan Bitcoin saat mengajukan pajak. Keuntungan atau kerugian modal dari penjualan atau pertukaran Bitcoin harus dikenakan pajak. Penambang harus melaporkan Bitcoin yang diterima pada nilai pasar yang wajar sebagai pendapatan.
3) Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)
Peran SEC adalah melindungi investor, menjaga pasar yang adil dan efisien, dan memfasilitasi pembentukan modal.
Pengaturan SEC secara jelas menyatakan bahwa Bitcoin itu sendiri tidak dianggap sebagai sekuritas, tetapi aset digital lainnya, terutama aset yang diterbitkan melalui penawaran koin perdana (ICO), dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas berdasarkan tes Howey. SEC bertanggung jawab untuk mengatur penerbitan dan penjualan aset digital yang dikategorikan sebagai sekuritas untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas federal.
Pengaruh pada investor saat membeli aset digital yang mungkin dianggap sebagai sekuritas harus berhati-hati. Platform yang menyediakan perdagangan aset semacam itu mungkin perlu terdaftar sebagai platform perdagangan sekuritas nasional. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum, denda, dan kerugian investasi, bahkan jika pengguna hanya memegang Bitcoin di platform.
4) Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC)
Peran CFTC bertanggung jawab untuk mengatur pasar derivatif di Amerika Serikat, termasuk futures, swap, dan jenis opsi tertentu.
Pengaturan CFTC mengklasifikasikan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai komoditas di bawah Undang-Undang Perdagangan Komoditas (CEA). Klasifikasi ini memberikan CFTC kekuasaan untuk mengatur pasar derivatif cryptocurrency, serta kekuasaan penegakan hukum terhadap penipuan dan manipulasi di pasar spot.
Pengaruh pengguna yang memperdagangkan futures Bitcoin, opsi, atau derivatif lainnya harus mematuhi peraturan CFTC yang relevan. CFTC secara aktif memantau tindakan penipuan atau manipulasi di pasar untuk meningkatkan perlindungan investor, tetapi ini juga mengharuskan pemenuhan lebih banyak kewajiban regulasi.
2) Inggris dan Persemakmuran
Kerangka hukum di Inggris dan negara-negara Persemakmuran mirip dengan Amerika Serikat, tetapi ada beberapa perbedaan dalam pengaturan spesifik dan platform perdagangan yang dapat diakses oleh pengguna.
1) Inggris
Inggris memposisikan diri sebagai pemimpin global di bidang teknologi keuangan dan inovasi blockchain, dan telah menetapkan langkah-langkah regulasi yang komprehensif yang bertujuan untuk mempromosikan perkembangan industri bersamaan dengan perlindungan konsumen.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA): bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis cryptocurrency, mengharuskan semua perusahaan cryptocurrency untuk terdaftar, dan mematuhi standar anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC).
Peraturan baru: Mulai tahun 2024, semua iklan yang ditujukan untuk aset cryptocurrency harus disetujui oleh perusahaan yang terdaftar di FCA untuk memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan investor ritel.
Kebijakan pajak: Otoritas Pajak dan Bea Cukai Inggris (HMRC) menganggap cryptocurrency sebagai properti, dan perlu membayar pajak keuntungan modal.
2) Kanada
Platform perdagangan cryptocurrency: Di Kanada, platform perdagangan cryptocurrency dianggap sebagai perusahaan layanan uang (MSBs) dan harus terdaftar di Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC).
Kebijakan pajak: Badan Pajak Kanada (CRA) menganggap Bitcoin sebagai komoditas. Perdagangan Bitcoin dianggap sebagai barter, dan keuntungannya harus dikenakan pajak penghasilan atau pajak keuntungan modal, tergantung situasi.
3) Australia
Lisensi platform perdagangan: Semua platform perdagangan cryptocurrency harus terdaftar di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) dan mematuhi standar AML/KYC yang ketat.
Kebijakan perpajakan: Otoritas Pajak Australia (ATO) menganggap cryptocurrency sebagai aset, sehingga perlu membayar pajak keuntungan modal.
Peraturan baru mengharuskan platform perdagangan untuk mencatat semua informasi transaksi untuk keperluan pengawasan dan audit.
3) Uni Eropa
Uni Eropa berada di garis depan dalam regulasi cryptocurrency secara global, dan telah meluncurkan salah satu kerangka paling komprehensif untuk pasar aset digital - (Regulasi Pasar Aset Cryptocurrency) (MiCA). Kerangka terpadu ini berlaku untuk semua negara anggota yang berhubungan dengan cryptocurrency.
MiCA mencakup berbagai jenis aset cryptocurrency, termasuk Bitcoin, stablecoin, dan token sekuritas. MiCA juga mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa investor ritel dapat memahami risiko yang terlibat dalam investasi cryptocurrency. Penerbit harus menyusun dokumen informasi yang rinci untuk aset digital, menggambarkan model bisnisnya, ekonomi token, dan risiko terkait.
Persyaratan lisensi: Penyedia layanan cryptocurrency harus mendapatkan lisensi untuk beroperasi di dalam Uni Eropa.
Anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC): Mengharuskan perusahaan untuk menerapkan mekanisme pelaporan yang ketat untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan.
Perlindungan investor: Penerbit harus mematuhi persyaratan transparansi untuk melindungi investor dari penipuan.
4) Asia
Negara-negara di Asia memiliki sikap yang beragam terhadap regulasi Bitcoin, dari kerangka yang longgar di Jepang dan Singapura, hingga kebingungan regulasi di India, serta larangan total di China, menciptakan gambaran pengaturan yang beragam.
1) China
China menerapkan kebijakan pembatasan ketat di daratan, tetapi sekaligus mengizinkan industri blockchain di Hong Kong untuk berkembang pesat.
Kebijakan daratan: Pada tahun 2017, China melarang ICO dan menutup platform perdagangan cryptocurrency domestik. Pada saat yang sama, pemerintah meningkatkan upaya untuk memberantas penambangan Bitcoin, terutama karena kekhawatiran tentang konsumsi energi yang berlebihan dan kurangnya kontrol yang efektif.
Kebijakan Hong Kong: Sebaliknya, pemerintah Hong Kong memposisikan kota tersebut sebagai pusat inovasi digital dan Web3, mengeluarkan regulasi baru yang bertujuan untuk mendorong perdagangan ritel dan menarik investasi institusi.
2) Jepang
Jepang telah lama menjadi negara pelopor regulasi cryptocurrency, menjadi yang pertama mengakui Bitcoin sebagai aset yang sah pada tahun 2017. Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) kini telah menerapkan persyaratan operasional yang lebih ketat untuk platform perdagangan, terutama dalam hal keamanan, cadangan modal, dan prosedur anti pencucian uang (AML).
3) Korea Selatan
Korea Selatan telah menjadi salah satu pasar cryptocurrency paling aktif di dunia. Pada tahun 2023, Korea Selatan mengesahkan undang-undang baru yang bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan cryptocurrency dan memperkuat aturan AML. Pengawasan terhadap platform perdagangan cryptocurrency di Korea Selatan semakin ketat, mengharuskan mereka untuk mencatat dan melaporkan transaksi yang mencurigakan secara detail.
4) Singapura
Singapura telah menjadi salah satu daerah regulasi cryptocurrency yang paling ramah di Asia, menarik banyak startup blockchain dan platform perdagangan cryptocurrency dengan kerangka regulasi yang jelas. Singapura telah meluncurkan sistem regulasi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen tetapi juga mendorong perkembangan industri cryptocurrency yang bertanggung jawab.
5) India
Hingga tahun 2024, India belum mengesahkan undang-undang cryptocurrency yang komprehensif, meskipun beberapa RUU telah diusulkan.
Status legislasi: (Undang-Undang Regulasi Cryptocurrency dan Mata Uang Digital Resmi) bertujuan untuk melarang semua cryptocurrency swasta (termasuk Bitcoin), tetapi telah terhenti sejak tahun 2021.
Kebijakan pajak: Meskipun lingkungan regulasi tidak jelas, pemerintah India meluncurkan pajak keuntungan cryptocurrency sebesar 30% pada tahun 2022, sejalan dengan kebijakan pajak untuk investasi spekulatif lainnya seperti perjudian.
5) Amerika Latin
Di Amerika Latin, cryptocurrency banyak digunakan sebagai alat bertahan hidup finansial, investasi, dan inovasi. El Salvador menjadi yang pertama menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, langkah ini mendorong negara-negara lain di Amerika Latin untuk melakukan eksplorasi serupa. Negara-negara seperti Brasil dan Argentina mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatur regulasi pasar, melindungi konsumen sambil mendorong inovasi teknologi.
1) El Salvador
Pada bulan September 2021, El Salvador mengeluarkan (Undang-Undang Bitcoin), yang mengharuskan semua perusahaan dengan teknologi yang sesuai untuk menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Untuk mendukung undang-undang ini, pemerintah meluncurkan dompet resmi yang mendukung transaksi Bitcoin - dompet Chivo - untuk memfasilitasi transaksi sehari-hari.
Hingga tahun 2024, pemerintah El Salvador tetap aktif mempromosikan adopsi Bitcoin, dengan langkah-langkah utama sebagai berikut:
Memperluas jangkauan jaringan ATM Bitcoin nasional.
Meluncurkan lebih banyak program edukasi untuk membantu warga memahami dan menggunakan Bitcoin dengan lebih baik.
Memberikan subsidi dan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi Bitcoin.
Membangun pembangkit listrik geotermal untuk penambangan Bitcoin.
2) Brasil
Brasil telah menjadi salah satu negara paling progresif di Amerika Selatan dalam hal regulasi cryptocurrency. Pada tahun 2023, Brasil mengesahkan undang-undang komprehensif yang bertujuan untuk memberikan pedoman regulasi yang jelas untuk pasar cryptocurrency. Usulan tersebut mengharuskan platform perdagangan cryptocurrency untuk mendaftar ke otoritas regulasi yang relevan.
3) Argentina
Di Argentina, cryptocurrency telah mendapatkan popularitas yang besar sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah Argentina telah meluncurkan langkah-langkah regulasi terkait untuk mencoba mengendalikan pasar cryptocurrency yang berkembang pesat dan mencegah aliran modal keluar. Kebijakan pajak mencakup pajak atas keuntungan cryptocurrency, sambil mengharuskan platform perdagangan untuk melaporkan aktivitas pengguna kepada pemerintah.
6) Wilayah Timur Tengah
Wilayah Timur Tengah dengan cepat menjadi area aktif inovasi cryptocurrency. Negara-negara seperti UEA sedang aktif membangun pusat cryptocurrency global, sementara negara-negara seperti Arab Saudi mengambil sikap yang lebih hati-hati.
1) Dubai dan Abu Dhabi
Dubai dan Abu Dhabi memimpin di bidang cryptocurrency di Timur Tengah, menawarkan lingkungan regulasi yang paling komprehensif di kawasan ini.
Dubai memiliki lembaga pengawas pertama di dunia yang secara khusus ditujukan untuk industri cryptocurrency - Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA). VARA bertanggung jawab untuk mengawasi aset digital Dubai dan terus memperluas kerangka lisensinya untuk penyedia layanan aset virtual (VASPs), sehingga perusahaan cryptocurrency mematuhi persyaratan hukum sambil mematuhi ketentuan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC).
Abu Dhabi telah membangun kerangka regulasi yang independen namun sama canggihnya melalui Pusat Keuangan Internasional Abu Dhabi (ADGM). ADGM memberikan lisensi dan pengawasan regulasi untuk platform perdagangan cryptocurrency, layanan kustodian, dan perusahaan berbasis blockchain.
2) Arab Saudi
Arab Saudi memiliki sikap yang lebih hati-hati terhadap cryptocurrency, mencerminkan kebijakan keuangan yang konservatif. Otoritas Moneter Arab Saudi (SAMA) belum menerapkan larangan menyeluruh terhadap cryptocurrency, tetapi telah berulang kali memperingatkan publik untuk tidak melakukan perdagangan atau investasi cryptocurrency.
7) Wilayah Afrika
Negara-negara di Afrika memiliki cara yang beragam dalam mengatur cryptocurrency, mencerminkan latar belakang ekonomi dan sosial yang kaya di benua ini.
1) Nigeria
Nigeria telah menjadi salah satu pemimpin dalam adopsi Bitcoin, sebagian besar didorong oleh inflasi tinggi, kekurangan layanan perbankan tradisional, dan generasi muda yang secara aktif menerima solusi keuangan digital. Namun, pemerintah Nigeria memiliki sikap hati-hati tetapi fleksibel terhadap cryptocurrency terdesentralisasi. Meskipun Bank Sentral Nigeria melarang bank melakukan transaksi cryptocurrency pada tahun 2021, negara tersebut telah secara bertahap melonggarkan sikap tersebut.
2) Afrika Selatan
Afrika Selatan memiliki salah satu sistem keuangan paling berkembang di Afrika dan melakukan pengawasan cryptocurrency dengan kerangka yang terstruktur dan transparan. Otoritas Perilaku Keuangan Afrika Selatan (FSCA) mengatur cryptocurrency berdasarkan undang-undang layanan keuangan. Hingga tahun 2022, Afrika Selatan secara resmi menganggap aset digital sebagai produk keuangan, yang berarti platform perdagangan dan penyedia layanan harus mematuhi undang-undang dan regulasi yang sama dengan layanan keuangan tradisional.
8) Ringkasan: Pola yang terus berkembang
Lingkungan hukum Bitcoin global sedang mengalami perubahan yang terus-menerus dan multi-lapis, mencerminkan tantangan yang dihadapi regulasi terhadap teknologi tanpa batas dan terdesentralisasi ini. Beberapa negara dengan aktif menyambut potensi inovasi Bitcoin dan pertumbuhan ekonomi yang dibawanya, sementara negara lain lebih fokus pada potensi risikonya terhadap stabilitas dan keamanan keuangan.
Bagi pengguna dan investor, penting untuk memahami perkembangan regulasi terbaru. Mematuhi persyaratan hukum tidak hanya dapat mengurangi risiko, tetapi juga mendorong legitimasi dan kematangan pasar cryptocurrency.
Investor harus ingat hal-hal berikut:
1) Due diligence: Pengguna harus memahami status hukum Bitcoin di yurisdiksi mereka.
2) Penyimpanan catatan: Catatan yang akurat sangat penting untuk pelaporan pajak dan kepatuhan hukum.
3) Konsultasi profesional: Mencari nasihat dari ahli hukum dan keuangan dapat membantu menghadapi persyaratan regulasi yang kompleks.
Mengingat perkembangan Bitcoin dan regulasi terkait di seluruh dunia yang cepat, rekomendasi ini sangat penting.
