Washington, DC: Dalam langkah signifikan menuju mengatasi krisis iklim global, lima organisasi internasional terkemuka telah merilis laporan groundbreaking yang menguraikan pendekatan terkoordinasi untuk tindakan iklim, penetapan harga karbon, dan pengelolaan efek lintas batas dari kebijakan iklim. Laporan ini, berjudul "Bekerja Sama untuk Tindakan Iklim yang Lebih Baik: Penetapan Harga Karbon, Limpahan Kebijakan, dan Tujuan Iklim Global," hadir pada saat kritis saat negara-negara meningkatkan upaya untuk memenuhi target iklim global.
Laporan ini disampaikan oleh Joint Task Force on Climate Action, sebuah kolaborasi antara Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dan Bank Dunia. Ini menyoroti pentingnya menyelaraskan strategi mitigasi perubahan iklim di seluruh batas negara untuk menangani sifat saling terkait dari dampak kebijakan iklim.
Peran yang Meningkat dari Penetapan Harga Karbon dalam Kebijakan Iklim
Salah satu tema sentral laporan ini adalah penetapan harga karbon—alat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mekanisme penetapan harga karbon seperti pajak karbon dan skema perdagangan emisi (ETS) telah diterapkan di 75 yurisdiksi di seluruh dunia, mencakup 24% dari emisi global. Laporan ini menekankan bahwa meningkatkan upaya ini sangat penting untuk mencapai target pengurangan emisi global yang ambisius yang ditetapkan di bawah Perjanjian Paris.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menekankan urgensi, mencatat, "Emisi global perlu segera dikurangi untuk menempatkan dunia pada jalur untuk mencapai tujuan Paris, dan ambisi global perlu dilipatgandakan atau dilipatgandakan empat kali." Dia menyerukan agar penetapan harga karbon menjadi bagian integral dari kebijakan iklim yang komprehensif, didukung oleh investasi publik dan koordinasi internasional.
Mengatasi Dampak Lintas Batas
Fokus utama laporan ini adalah pada dampak lintas batas—atau "limpahan"—dari kebijakan iklim nasional. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyoroti meningkatnya kebijakan iklim terkait perdagangan, yang telah tumbuh secara signifikan sejak 2009. Namun, kebijakan ini dapat menyebabkan ketegangan perdagangan dan tindakan pembalasan jika tidak terkoordinasi dengan hati-hati. Laporan ini menyerukan kerangka kerja yang menyelaraskan kebijakan nasional dan memastikan interoperabilitasnya, terutama dengan mekanisme seperti penyesuaian batas karbon.
Jalan Menuju Kerjasama Iklim Global
Laporan ini menguraikan empat kontribusi utama untuk memajukan upaya iklim global:
Metrik Penetapan Harga Karbon Umum: Membuat metrik transparan untuk membantu negara-negara melacak kemajuan mereka menuju dekarbonisasi.
Mengkaji Kebijakan Mitigasi Iklim: Menganalisis peran penetapan harga karbon sebagai alat yang hemat biaya yang juga dapat menghasilkan pendapatan untuk pembangunan.
Mengkoordinasikan Kebijakan Internasional: Mempromosikan kerjasama untuk membatasi limpahan negatif dari kebijakan iklim, terutama untuk negara-negara berkembang.
Menutup Kesenjangan Pelaksanaan: Mendorong transparansi dan ambisi yang lebih besar dalam tindakan iklim nasional melalui kolaborasi internasional.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menekankan kebutuhan untuk keselarasan dalam upaya global, menyatakan, "Kebijakan mitigasi global yang lebih koheren dan lebih terkoordinasi dapat membantu mencegah dampak negatif lintas batas seperti kebocoran karbon atau distorsi perdagangan."
Mendukung Ekonomi Berkembang
Laporan ini mengakui tantangan unik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menyeimbangkan tindakan iklim dengan tujuan pembangunan. Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menekankan pentingnya merancang kebijakan iklim yang adil dan mendukung diversifikasi ekonomi, terutama di ekonomi yang kurang maju. Dia mencatat bahwa kerjasama internasional sangat penting dalam meminimalkan biaya perdagangan dan beban kepatuhan yang terkait dengan kebijakan iklim.
Axel van Trotsenburg, Direktur Utama di Bank Dunia, menambahkan bahwa penetapan harga karbon, jika dirancang dengan baik, dapat mendorong partisipasi sektor swasta sambil menghasilkan pendapatan publik untuk mendukung pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah.
Melihat ke Depan
Saat dunia berusaha menutup kesenjangan antara ambisi iklim dan pelaksanaan, laporan bersama ini menawarkan peta jalan komprehensif tentang bagaimana tindakan internasional yang terkoordinasi dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan mengatasi limpahan kebijakan dan meningkatkan kerjasama, komunitas global dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan iklim dan pembangunan.