Kripto di Garis Depan Rencana Ekonomi Harris untuk Warga Kulit Hitam Amerika

Wakil Presiden Kamala Harris membuat perubahan yang mengejutkan dalam memposisikan dirinya sebagai kandidat yang ramah terhadap kripto yang dapat memanfaatkan sumber daya pendanaan kampanye yang besar di industri tersebut.

Posisi pro-kripto baru Harris terkubur dalam "Agenda Peluang bagi Pria Kulit Hitam" yang baru-baru ini diumumkannya, sebuah rencana ekonomi untuk mengangkat derajat pria Afrika-Amerika di seluruh negeri. Diterbitkan pada 14 Oktober, kurang dari sebulan sebelum pemilihan, rencana tersebut menekankan peran aset digital yang semakin penting dalam komunitas Kulit Hitam dan menawarkan ketentuan regulasi yang bersahabat.

Rencana tersebut menyatakan bahwa lebih dari 20% warga Amerika berkulit hitam memiliki atau pernah memiliki aset digital, yang menunjukkan bagaimana mata uang kripto telah membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan. Harris berjanji untuk memastikan bahwa investor dalam aset digital mendapatkan manfaat dari kerangka regulasi, dengan penekanan khusus pada perlindungan bagi pria berkulit hitam dan peserta lain di pasar kripto.

Ini adalah dukungan Harris yang paling jelas terhadap mata uang kripto sejauh ini, dan ini adalah perubahan dramatis dari permusuhan yang selama ini ditunjukkan pemerintahan ini terhadap sektor ini. Perasaan hangat Wakil Presiden yang tiba-tiba terhadap mata uang kripto muncul setelah serangkaian percakapan dengan pria kulit hitam di kota-kota seperti Atlanta, Charlotte, dan Detroit, yang menyiratkan basis akar rumput untuk posisi kebijakan barunya.

Namun, tanggapan dunia kripto terhadap dukungan Harris jelas beragam. Matt Hougan, CIO Bitwise, membingkai pernyataan tersebut sebagai "uji Rorschach," yang menyiratkan bahwa pernyataan tersebut dapat dianggap sangat pro-kripto atau anti-kripto, tergantung pada perspektif seseorang. Ketidakjelasan ini telah menimbulkan skeptisisme di antara para pelaku industri yang berjuang untuk menyelaraskan pernyataan Harris baru-baru ini dengan pendekatan regulasi pemerintah saat ini.