Tiongkok harus mempertimbangkan kembali larangan ketatnya terhadap mata uang kripto, kata mantan pejabat keuangan senior, Zhu Guangyao. Ia menekankan pentingnya aset digital bagi ekonomi digital Tiongkok dalam sebuah forum baru-baru ini di Beijing, menurut South China Morning Post.
Komentar Zhu muncul saat AS mengambil sikap yang lebih mendukung kripto, yang memicu perdebatan di Tiongkok. Ia mengakui bahwa meskipun mata uang virtual menimbulkan risiko seperti volatilitas dan penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, mata uang tersebut dapat dikelola melalui regulasi, bukan larangan langsung.
Tiongkok pertama kali menindak kripto pada tahun 2017, dengan melarang penawaran koin perdana (ICO) dan menutup bursa kripto. Pada tahun 2021, pembatasan semakin diperketat dengan melarang penambangan Bitcoin dan menyatakan aktivitas terkait kripto sebagai kegiatan ilegal. Namun, Zhu berpendapat bahwa larangan yang ada telah mendorong perdagangan menjadi gelap, sehingga tidak teregulasi.
Sementara itu, Hong Kong tengah menjalankan strategi kriptonya sendiri, yang bertujuan untuk menjadi pusat aset digital global dengan dukungan diam-diam dari Beijing. Kawasan tersebut menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) kripto awal tahun ini, yang mencerminkan pendekatan yang kontras di Tiongkok.
Perubahan kebijakan global juga tidak luput dari perhatian di AS. Mantan Presiden Donald Trump telah menyerukan penggunaan aset digital untuk melawan pengaruh Tiongkok, sementara Kamala Harris baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap teknologi inovatif, termasuk mata uang kripto.
Ekonom terkemuka Tiongkok Wang Yang mengkritik larangan pertambangan tersebut, menyebutnya “tidak bijaksana” karena telah mengalihkan peluang ke luar negeri, khususnya ke AS. Ia memperingatkan bahwa jika Trump kembali menjadi presiden, Tiongkok bisa menghadapi isolasi finansial yang lebih besar.
Huang Yiping, mantan pembuat kebijakan di Bank Rakyat Tiongkok, juga mempertanyakan keberlanjutan larangan tersebut, dan memperingatkan bahwa hal itu dapat menghambat kemampuan Tiongkok untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan inovasi digital.
China kini menghadapi pilihan penting: memikirkan kembali pendiriannya yang membatasi dan bergabung dalam perlombaan aset digital, atau mengambil risiko tertinggal saat mata uang kripto memperoleh kepentingan global.